Menu ✖

Mode Gelap
Trekking 6 KM di Tahura WAR, Gubernur Mirza dan Sekdaprov Marindo Ungkap Destinasi Ekowisata Andalan Dekat Kota Pemprov Lampung Dorong Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Pelestarian Bahasa Daerah Sekdaprov Lampung Dr. Marindo Kurniawan Raih Sekretaris Daerah Terbaik Kategori Orchestration Leadership ADLG Awards 2026 Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan, Anggota DPD RI Tekankan Pengelolaan Air Terpadu di DIY PUTUSAN MK: IJAZAH GIBRAN, DAN REVISI UU PEMILU

Berita Utama · 16 Sep 2026 20:56 WIB ·

Prabowo Pangkas Transfer Daerah karena Anggaran Tak Terserap Optimal


 Ilustrasi finansial Perbesar

Ilustrasi finansial

radarcom.id – Presiden Prabowo Subianto menyoroti pengelolaan anggaran pemerintah daerah yang dinilai tidak optimal dalam mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

 

Menurut Presiden Prabowo, pemerintah pusat perlu memastikan setiap anggaran negara benar-benar digunakan secara efektif dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan dalam kebijakan pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD).

 

“Kadang-kadang aneh, uang oleh Pemda itu tidak digunakan. Kita ada bukti. Ditaruh di bank, ada macam-macam. Atau ada konflik antara bupati sama DPR. Antara gubernur sama DPR. Jadi uang sudah kita transfer, nggak dipakai,” kata Presiden Prabowo dalam “Program Presiden Prabowo Menjawab” sebagaimana dirilis Badan Komunikasi Pemerintah di Jakarta, Rabu.

 

Presiden Prabowo menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena tujuan transfer anggaran ke daerah adalah untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

 

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola anggaran sesuai kebutuhan dan prioritas daerah, namun penggunaannya harus tetap efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Presiden Prabowo juga menyoroti pembangunan infrastruktur dasar di tingkat desa yang dinilai masih belum sebanding dengan anggaran yang telah dialokasikan kepada daerah.

 

“Ini desentralisasi sudah jalan berapa? 25 tahun ya. Dana sudah kita turunkan ke tiap desa. Rp1 miliar. Selama 10 tahun terakhir. Transfer ke daerah sudah. Kenapa jembatan untuk di desa tidak pernah dibuat? Padahal jembatan itu hanya Rp400 juta,” ujarnya.

 

Atas kondisi tersebut, Presiden Prabowo mempertanyakan efektivitas pemanfaatan anggaran yang selama ini telah disalurkan pemerintah pusat kepada daerah.

 

Ia menegaskan kebijakan anggaran harus berorientasi pada hasil dan manfaat yang dirasakan masyarakat.

 

Pemerintah pusat juga perlu memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan melalui APBN maupun yang ditransfer ke daerah benar-benar menghasilkan pembangunan dan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat. (rci/rci)

 

Artikel ini telah dibaca 17 kali

Baca Lainnya

Trekking 6 KM di Tahura WAR, Gubernur Mirza dan Sekdaprov Marindo Ungkap Destinasi Ekowisata Andalan Dekat Kota

14 Oktober 2026 - 17:54 WIB

Pemprov Lampung Dorong Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Pelestarian Bahasa Daerah

14 Oktober 2026 - 15:08 WIB

Sekdaprov Lampung Dr. Marindo Kurniawan Raih Sekretaris Daerah Terbaik Kategori Orchestration Leadership ADLG Awards 2026

13 Oktober 2026 - 21:47 WIB

Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan, Anggota DPD RI Tekankan Pengelolaan Air Terpadu di DIY

13 Oktober 2026 - 15:42 WIB

PUTUSAN MK: IJAZAH GIBRAN, DAN REVISI UU PEMILU

12 Oktober 2026 - 12:03 WIB

Abi Hasan Mu’an Jadi Ketua Golkar Tanggamus, Turun Lapangan Siap Menangkan Pemilu dan Pilkada

8 Oktober 2026 - 13:14 WIB

Trending di Berita Utama