AHWA SEBAGAI MANIFESTASI DEMOKRASI KUALITATIF VS DEMOKRASI LIBERAL
Oleh: Hariyadi Sudibyo (NU tapi bukan muktamirin)
SEJARAH bukanlah sekadar urutan angka atau catatan peristiwa yang berjalan datar, melainkan arena perjuangan spiritual tempat rohani manusia berusaha menaklukkan godaan kekuasaan profan. Di dalam perjalanan Nahdlatul Ulama, sejarah diukir bukan dari kalkulasi politik semata, melainkan lewat untaian doa, sanad keilmuan, dan ikhtiar menegakkan kehendak ilahiah di tengah zaman yang terus berubah.
Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) secara harfiah merujuk pada kelompok ulama terpandang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan atau mengikat suatu keputusan hukum dan kepemimpinan dalam tradisi fikih siyasah. Dalam struktur tata kelola Nahdlatul Ulama, AHWA merupakan sebuah badan keterwakilan yang terdiri dari sejumlah kiai sepuh terkemuka dan berintegritas tinggi yang ditunjuk secara khusus untuk memilih Rais Aam PBNU. Keberadaan badan ini bertujuan untuk menjaga martabat jajaran Syuriyah agar terhindar dari benturan kepentingan, politik uang, serta intrik kampanye terbuka yang kerap merusak keharmonisan ukhuwah islamiyah di lingkungan pesantren.
Secara historis, pelembagaan AHWA dalam prosedur resmi Muktamar NU lahir sebagai respons atas krisis kepemimpinan dan polarisasi tajam yang dipicu oleh sistem pemilihan langsung (one man, one vote) pada muktamar-muktamar sebelumnya. Penerapan AHWA secara formal disahkan dalam Muktamar NU ke-33 di Jombang pada tahun 2015 setelah melalui perdebatan panjang dan krusial. Kehadiran mekanisme ini dimaksudkan untuk mengembalikan spirit khittah serta tradisi keulamaan yang menempatkan akhlak di atas persaingan angka semata. Melalui mekanisme ini, pengurus cabang dan wilayah memandatkan wewenang mereka kepada jajaran ulama yang memenuhi kriteria ketat seperti penguasaan ilmu agama, wara’, zuhud, dan integritas moral untuk bermusyawarah mufakat menentukan arah kepemimpinan puncak organisasi.
Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 menjadi panggung krusial yang memperlihatkan dinamika pergulatan internal organisasi Islam terbesar di Indonesia. Di tengah arus modernisasi dan pusaran politik praktis yang kian tak menentu, NU dihadapkan pada tantangan besar untuk menjaga identitas spiritualnya sekaligus merawat tata kelola organisasi yang transparan. Perdebatan mengenai tata cara pemilihan Rais Aam atau pemimpin tertinggi di jajaran Syuriyah kembali mencuat ke permukaan dan memicu diskusi hangat di kalangan nahdliyin. Titik fokus utama dari ketegangan ini bermuara pada pergeseran pemaknaan dan penerapan sistem Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) yang dinilai mulai kehilangan dimensi spiritualitas esensialnya dalam mekanisme pengambil keputusan.
Fenomena yang mengemuka dalam forum tertinggi tersebut menandai adanya proses desakralisasi terhadap lembaga AHWA. Mekanisme yang awalnya dirancang sebagai benteng moral untuk menghindarkan peserta muktamar dari arena politik transaksional, kini lambat laun diperlakukan tak ubahnya sebuah instrumen formalitas kekuasaan. Kontestasi kepentingan kelompok, saling klaim legitimasi, hingga manuver antar-faksi yang merembet ke dalam proses pembentukan AHWA mengindikasikan bahwa logika kalkulasi politik mulai menggeser tradisi sami’na wa ata’na dan asas keteladanan. Penurunan derajat kesucian tradisi ini tidak hanya memicu polemik prosedural, tetapi juga mengancam fondasi keulamaan yang selama berabad-abad menjadi pilar kewibawaan NU.
Pada muktamar di jombang beberapa waktu lalu terjadi bebrapa dinamika politik yang cukup serius sehingga menggerogoti legitimasi NU sebagai organisasi kemasyarakatan islam . dengan maraknya pelanggaran yang dilakukan beberapa oknum yang diduga mengarahkan dukungan pengurus wilayah hingga cabang untuk menandatangani lembar rekomendasi AHWA menjelang muktamar. Detailnya sbb :
Laporan Intervensi Struktur: Forum Keluarga Besar Generasi Muda NU (FKGMNU) mengungkapkan adanya laporan dari sejumlah pengurus PCNU yang merasa diintervensi saat mengisi formulir AHWA. Muncul pemaksaan untuk mencantumkan nama-nama calon tertentu yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh pengurus tingkat cabang tersebut.
Pelanggaran Asas Kerahasiaan: Menurut protes dari internal, seperti yang disampaikan oleh pihak PWNU Jawa Tengah, pengondisian dengan meminta Rais dan Katib Syuriah menandatangani serta menstempel lembar nama AHWA sebelum Muktamar dianggap melanggar Peraturan Perkumpulan (Perkum) tentang kerahasiaan suara. Aturan organisasi mengharuskan penulisan nama calon dilakukan secara tertutup tanpa identitas yang merusak sifat rahasia.
Tekanan Sebelum Muktamar: Sejumlah pengurus wilayah dan cabang mengeluhkan adanya oknum yang menghubungi mereka dengan nada menekan. Mereka diminta menyetor nama AHWA sebelum undangan resmi Muktamar diterima, dengan bayang-bayang konsekuensi organisasi jika tidak mematuhinya.
Hingga Ranah Hukum dan Dugaan Suap: Gesekan akibat perbedaan sikap mengenai mekanisme AHWA ini dilaporkan sempat memicu tindakan kekerasan fisik terhadap salah satu pengurus PCNU, yang kemudian berujung pada laporan ke Polres Jombang. Selain itu, kelompok yang menamakan diri KPK NU mengaku mengantongi bukti dugaan suap terkait pengaturan nama-nama AHWA tersebut.
isu pemaksaan penandatanganan lembar AHWA di Muktamar Jombang menjadi sebuah ironi kelam bagi Nahdlatul Ulama, sebab sistem Ahlul Halli wal Aqdi yang sejatinya dirancang sebagai mekanisme spiritual berkeadaban tinggi untuk menjaga kemuliaan ulama dari politik praktis, justru direduksi menjadi alat manipulasi dan pemaksaan kehendak. Organisasi yang berdiri di atas pilar kedamaian, moralitas, dan kemandirian ini menyaksikan nilai kerahasiaan dan independensi anggotanya tergerus oleh intimidasi struktur, dugaan suap, hingga kekerasan fisik. Ketegangan ini memperlihatkan kontras yang tajam antara cita-cita luhur tradisi,musyawarah ulama dan realitas pragmatisme kekuasaan yang mencoreng panggung permusyawaratan tertinggi NU tersebut. Di sinilah penerapan kembali mekanisme Ahlul Halli wal ’Aqli (AHWA) menemukan titik krusialnya. AHWA bukan sekadar perubahan teknis dalam aturan organisasi, melainkan jawaban filosofis untuk merekonstruksi perjalanan sejarah NU agar tidak kehilangan ruh keilahiannya.
C. AHWA sebagai Sistem Demokrasi Berlogika Kualitatif vs Demokrasi Liberal Berwatak Kuantitatif
Konsepsi perbandingan antara demokrasi kualitatif dan kuantitatif dalam ranah pemikiran politik Islam dan filsafat demokrasi banyak dipengaruhi oleh pemikiran kritis para cendekiawan Muslim, salah satunya Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam diskursus mengenai pribumisasi Islam dan kelembagaan NU, serta pemikiran politik Islam klasik Al-Mawardi dalam Al-Ahkam As-Sultaniyyah. Pemikiran ini menempatkan AHWA sebagai model deliberasi moral yang mengutamakan kualitas spiritual dan kapasitas keilmuan ketimbang sekadar perolehan suara. Dalam perspektif ini, legitimasi seorang pemimpin tidak dibangun atas akumulasi angka mutlak dari massa pemilih, melainkan lahir dari persetujuan konsensual ulama yang memiliki otoritas moral tinggi (morality-based legitimacy).
Sebaliknya, demokrasi liberal yang bersandarkan pada logika kuantitatif mengevaluasi keabsahan politik semata-mata dari agregasi jumlah suara (one person, one vote, one value). Model ini merefleksikan tradisi filsafat utilitarianisme ala Jeremy Bentham dan John Stuart Mill, di mana kebenaran atau kebaikan politik diukur dari suara terbanyak. Ketika logika ini merembet ke dalam Muktamar NU, kepemimpinan ulama direduksi menjadi komoditas elektoral. Persaingan tidak lagi diukur dari kedalaman ilmu atau kesalehan, melainkan dari kemampuan memobilisasi dukungan pengurus daerah melalui teknik-teknik kampanye modern, penggalangan faksi, dan alokasi sumber daya pragmatis.
Pergeseran dari logika kualitatif ke kuantitatif inilah yang memicu desakralisasi AHWA pada Muktamar ke-35. Ketika lembaga yang sejatinya dirancang untuk musyawarah bermartabat justru disusupi oleh perebutan angka-angka keterwakilan formal, fungsi AHWA bergeser dari kawah candradimuka spiritual menjadi gelanggang tawar-menawar politik pragmatis. Kriteria-kriteria kualitatif seperti kedalaman keilmuan dan ketaqwaan akhirnya terdesak oleh pragmatisme politik elektoral. Dampaknya, nilai sakralitas kepemimpinan Syuriyah tergerus, dan NU terancam terjebak dalam jebakan demokrasi prosedural yang hampa dari nilai keteladanan etik.
Ketika pemilihan diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pemungutan suara langsung, terjadi proses penanggalan nilai-nilai sakral. Otoritas kiai yang dibangun di atas puluhan tahun tirakat, hafalan kitab, dan transmisi sanad keilmuan mendadak direduksi menjadi sekadar satu angka di kertas suara. AHWA hadir sebagai bentuk pemulihan. Mekanisme ini tidak mematikan demokrasi, melainkan memurnikannya. Jika demokrasi liberal bertumpu pada kesepakatan keinginan, maka AHWA berlandaskan pada kesepakatan hikmah. Sembilan ulama senior yang terpilih dalam majelis AHWA bermusyawarah dengan melepaskan ego kelompok. Keputusan yang lahir merupakan hasil perpaduan antara kecerdasan intelektual, kedalaman emosional, dan kejernihan mata hati.
Merujuk pada gagasan Gadamer tentang pertautan horizon sejarah, masa lalu dalam NU bukanlah artefak mati, melainkan tradisi keilmuan hidup yang menuntun pembaruan masa depan. Mekanisme AHWA menjadi wujud nyata dari pertautan tersebut. Ketika zaman menuntut transparansi dan efisiensi, AHWA menawarkan sintesis berupa keteraturan prosedur modern yang digerakkan oleh spirit keilmuan klasik.
Perbandingan dua model pemilihan memperlihatkan perbedaan yang fundamental. Model pemungutan suara langsung meletakkan dasar legitimasinya pada popularitas dan akumulasi dukungan. Cara kerja ini rentan memicu kompetisi keras dan fragmentasi sosial yang meninggalkan luka politik panjang di tingkat akar rumput. Sebaliknya, mekanisme AHWA menjadikan kedalaman ilmu, sifat wara’ dan integritas moral sebagai pilar utama. Pemimpin yang lahir dari rahim AHWA diposisikan sebagai pemegang amanah spiritual kenabian, yang tidak hanya menjaga keutuhan jemaah tetapi juga menjamin keberlanjutan tradisi para pendiri.
Melalui AHWA, NU menegaskan sebuah pandangan bahwa keberhasilan memilih pimpinan keagamaan tidak diukur dari positivisme statistik atau berapa banyak orang yang mencoblos, melainkan dari kualitas kesadaran moral mereka yang memilih. Syarat-syarat seperti wara’ dan zuhud adalah kriteria metafisik yang tidak bisa diukur oleh indikator kuantitatif modern.
Dalam struktur organisasi NU, Tanfidziyah berfungsi sebagai mesin pelaksana yang menggerakkan birokrasi dan berinteraksi dengan dinamika zaman. Namun secara filosofis, Syuriyah adalah jiwa dan kompas moral organisasi. Arsitektur kepemimpinan ini bergerak melintasi tingkatan yang saling menopang: Majelis AHWA bekerja dalam keheningan musyawarah spiritual untuk menetapkan Syuriyah, lalu Rais ‘Aam memberikan arah dan koridor nilai bagi Tanfidziyah dalam mengeksekusi program kerja.
Ketika Syuriyah diseret ke dalam gelanggang politik elektoral terbuka, jiwa organisasi mengalami guncangan. Pimpinan tertinggi yang seharusnya menjadi pengayom bagi semua faksi terdegradasi menjadi pemenang pertarungan faksional. AHWA menyelamatkan posisi ini. Rais ‘Aam terpilih bebas dari utang politik kepada tim sukses atau penyokong dana, sehingga fokus sepenuhnya pada tanggung jawab moral kepada Allah, Rasulullah, dan para pendiri organisasi. Di saat yang sama, Tanfidziyah dapat berpacu merespons perkembangan zaman tanpa khawatir kehilangan arah.
Membaca kembali peran AHWA mengantarkan pada satu kesimpulan bahwa organisasi keagamaan tidak harus melebur sepenuhnya ke dalam arus sekularisasi demi bisa disebut modern. NU menolak dikotomi antara modernitas yang dingin dan tradisionalisme yang stagnan. AHWA adalah titik temu yang menempatkan rasionalitas administrasi di bawah naungan kesucian spiritual, memastikan kapal besar ini tetap berlayar sesuai panduan kompas keilahian.
moral untuk menghindarkan kiai-kiai sepuh dari arena politik transaksional, kini lambat laun diperlakukan tak ubahnya sebuah instrumen formalitas kekuasaan. Kontestasi kepentingan kelompok, saling klaim legitimasi, hingga manuver antar-faksi yang merembet ke dalam proses pembentukan AHWA mengindikasikan bahwa logika kalkulasi politik mulai menggeser tradisi sami’na wa ata’na dan asas keteladanan.
Hilanhmya marwah AHWA sebagai instrumen seleksi kepemimpinan berbasis kualitas moral dan keilmuan berpotensi merusak sendi-sendi keulamaan yang menjadi akar kewibawaan organisasi. Untuk menjaga keutuhan dan keberlanjutan misi dakwahnya, NU perlu melakukan evaluasi mendalam dan rekonstruksi tata kelola organisasi agar mekanisme AHWA tidak sekadar menjadi alat legtimasi semata, melainkan kembali menjadi wahana permusyawaratan yang berlandaskan pada keteladanan , akhlakul karimahdan keteguhan spiritual, perubahan masyarakat dari otoritas tradisional menuju otoritas rasional-legal. Namun, pola linier ini tidak sepenuhnya cocok untuk tradisi Islam Nusantara. Pendirian NU oleh KH M. Hasyim Asy’ari dan KH Abdul Wahab Chasbullah pada 1926 bukanlah bentuk penyerahan diri pada sekularisme, melainkan langkah membungkus berkah dan otoritas spiritual pesantren ke dalam wadah organisasi yang tertata. (*)
