Oleh: Jamal
Ketua DPD I Komite OSIS Nasional (KON) Provinsi Lampung
Demokrasi tidak boleh hanya menjadi slogan yang terdengar indah dalam pidato-pidato kenegaraan. Demokrasi juga tidak boleh berhenti sebagai jargon yang terus-menerus disampaikan dalam berbagai forum, seminar, maupun seremoni pemerintahan. Demokrasi harus benar-benar hadir dalam kehidupan masyarakat, terutama ketika rakyat menggunakan hak konstitusionalnya untuk menyampaikan pendapat, kritik, dan aspirasi.
Salah satu elemen penting dalam kehidupan demokrasi adalah mahasiswa. Sejak dahulu, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai kelompok intelektual muda yang tidak hanya bertugas menimba ilmu di bangku perkuliahan, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal kehidupan sosial, kebangsaan, dan jalannya pemerintahan.
Sejarah Indonesia mencatat bahwa gerakan mahasiswa memiliki kontribusi besar dalam perjalanan bangsa. Mahasiswa hadir ketika kekuasaan membutuhkan pengawasan, ketika kebijakan publik perlu dikritisi, dan ketika suara masyarakat membutuhkan ruang untuk diperjuangkan.
Namun, belakangan muncul sebuah pertanyaan yang patut menjadi perhatian bersama: mengapa ada kelompok mahasiswa yang ketika turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi harus berhadapan dengan barikade aparat, penjagaan ketat, bahkan pemblokiran akses jalan?
Sementara itu, ada kelompok mahasiswa lainnya yang justru disambut hangat, diberikan ruang, bahkan disediakan panggung untuk menyampaikan pandangan dan aspirasinya.
Bukankah keduanya sama-sama mahasiswa? Bukankah keduanya memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapat di muka umum?
Lantas, mengapa perlakuan yang diterima bisa berbeda?
DEMOKRASI BUKAN MILIK KELOMPOK TERTENTU
Pertanyaan ini bukan dimaksudkan untuk mempertentangkan satu kelompok mahasiswa dengan kelompok lainnya. Bukan pula untuk menuduh bahwa setiap pengamanan demonstrasi merupakan bentuk pembungkaman demokrasi.
Aparat keamanan tentu memiliki tanggung jawab menjaga ketertiban, melindungi masyarakat, serta memastikan aktivitas publik tetap berjalan. Namun, tanggung jawab tersebut harus dilaksanakan secara profesional, proporsional, dan tidak diskriminatif.
Persoalannya adalah ketika muncul kesan bahwa ruang penyampaian aspirasi seolah-olah memiliki perlakuan berbeda antara satu kelompok dengan kelompok lainnya.
Kelompok yang menyampaikan kritik harus berhadapan dengan pengamanan berlapis, sedangkan kelompok yang menyampaikan pandangan dalam forum yang lebih nyaman justru mendapatkan fasilitas dan sambutan.
Jika memang terdapat perbedaan perlakuan, publik berhak mendapatkan penjelasan mengenai dasar dan pertimbangannya.
Demokrasi tidak boleh menciptakan kesan bahwa mereka yang dekat dengan kekuasaan mendapatkan ruang lebih luas, sedangkan mereka yang kritis harus menghadapi berbagai hambatan.
Dalam negara demokrasi, kritik bukan ancaman. Perbedaan pandangan bukan permusuhan. Demonstrasi bukan tindakan yang otomatis harus dicurigai sebagai gangguan keamanan.
Justru, kritik merupakan salah satu instrumen penting untuk memastikan kekuasaan tetap berada dalam koridor kepentingan rakyat.
MAHASISWA BUKAN SEKADAR PENGISI ACARA SEREMONIAL
Ada satu hal yang perlu kita pahami bersama. Mahasiswa tidak boleh hanya diposisikan sebagai kelompok yang dibutuhkan ketika sebuah kegiatan membutuhkan peserta, memenuhi kursi undangan, memberikan tepuk tangan, atau menjadi pelengkap acara seremonial.
Mahasiswa memiliki kapasitas berpikir, keberanian moral, dan tanggung jawab intelektual untuk memberikan penilaian terhadap berbagai persoalan bangsa.
Mereka berhak menyampaikan dukungan terhadap kebijakan yang dianggap baik. Namun, pada saat yang sama, mereka juga berhak menyampaikan kritik terhadap kebijakan yang dinilai tidak tepat.
Jangan sampai mahasiswa hanya dianggap sebagai mitra ketika menyampaikan dukungan, tetapi dipandang sebagai persoalan ketika menyampaikan kritik.
Kita harus membangun budaya demokrasi yang dewasa. Pemerintah, aparat, institusi pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan harus memahami bahwa mahasiswa bukan kelompok yang harus selalu diarahkan untuk memiliki satu pandangan.
Perbedaan pendapat justru menjadi bagian dari proses pendidikan demokrasi.
Jika ada kelompok mahasiswa yang memilih berdialog melalui audiensi, silakan diberikan ruang. Jika ada kelompok mahasiswa yang memilih menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi damai, hak tersebut juga harus dihormati.
Jangan membangun standar ganda dalam memperlakukan suara mahasiswa.
HAK MENYAMPAIKAN PENDAPAT DIJAMIN KONSTITUSI
Kebebasan menyampaikan pendapat bukan hadiah dari pemerintah atau fasilitas yang diberikan oleh pejabat tertentu. Hak tersebut merupakan hak konstitusional warga negara.
Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum juga memberikan landasan hukum bagi warga negara untuk menyampaikan pikiran secara bebas dan bertanggung jawab.
Artinya, negara memiliki kewajiban menghormati, melindungi, dan menjamin pelaksanaan hak tersebut sesuai ketentuan hukum.
Tentu, kebebasan bukan berarti seseorang boleh melakukan tindakan anarkis, merusak fasilitas umum, mengancam keselamatan orang lain, atau mengganggu hak masyarakat secara tidak sah.
Demonstrasi harus tetap dilaksanakan secara tertib dan bertanggung jawab. Namun, pelanggaran oleh oknum tidak boleh dijadikan alasan untuk menggeneralisasi seluruh gerakan mahasiswa.
Pengamanan harus berorientasi pada perlindungan, bukan intimidasi. Pengaturan lalu lintas harus mempertimbangkan keselamatan dan kepentingan publik, bukan menjadi instrumen untuk menghilangkan ruang penyampaian aspirasi.
JANGAN SAMPAI KRITIK DIANGGAP SEBAGAI PERLAWANAN
Salah satu tantangan terbesar dalam kehidupan demokrasi adalah membangun kesediaan untuk mendengarkan kritik.
Tidak semua kritik disampaikan dengan bahasa yang nyaman didengar. Tidak semua aspirasi datang melalui forum resmi. Ada kalanya masyarakat dan mahasiswa memilih turun ke jalan karena merasa saluran komunikasi yang tersedia belum memberikan respons yang memadai.
Di sinilah kedewasaan demokrasi diuji.
Pihak yang memiliki kekuasaan harus mampu membedakan kritik dengan ancaman, perbedaan pendapat dengan permusuhan, serta demonstrasi damai dengan tindakan yang melanggar hukum.
Jangan sampai setiap suara yang berbeda dianggap sebagai upaya menjatuhkan pihak tertentu.
Kekuasaan yang sehat bukanlah kekuasaan yang hanya dikelilingi oleh orang-orang yang selalu mengatakan setuju. Kekuasaan yang sehat justru membutuhkan kritik, evaluasi, dan pengawasan agar setiap kebijakan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Mendengarkan kritik bukan berarti harus menyetujui seluruh tuntutan. Namun, memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan kritik merupakan bagian dari penghormatan terhadap demokrasi.
GENERASI MUDA HARUS BELAJAR DEMOKRASI YANG ADIL
Sebagai Ketua DPD I Komite OSIS Nasional (KON) Provinsi Lampung, saya memandang persoalan ini bukan hanya sebagai persoalan mahasiswa, tetapi juga sebagai bagian dari pendidikan demokrasi bagi generasi muda.
Hari ini kita berbicara tentang mahasiswa. Namun, jangan lupa bahwa para mahasiswa tersebut sebelumnya merupakan siswa yang belajar mengenai demokrasi, kepemimpinan, organisasi, tanggung jawab, dan kebebasan menyampaikan pendapat di lingkungan sekolah.
Apa yang mereka lihat dan alami hari ini akan menjadi pembelajaran bagi generasi muda berikutnya.
Jika generasi muda menyaksikan bahwa seseorang hanya mendapatkan ruang ketika menyampaikan pandangan yang disukai oleh pihak berkuasa, sementara suara kritis justru dipersulit, maka kita sedang memberikan contoh demokrasi yang tidak sehat.
Sebaliknya, apabila semua pihak diberikan kesempatan yang setara untuk berbicara, berdialog, dan menyampaikan perbedaan pandangan, kita sedang membangun generasi yang menghargai demokrasi.
KON Provinsi Lampung memandang bahwa sekolah dan organisasi kepemudaan harus menjadi ruang pembelajaran demokrasi yang sehat. Anak muda harus dididik untuk berani berbicara, berani mengkritik, tetapi juga mampu bertanggung jawab atas setiap pernyataannya.
Kita membutuhkan generasi yang tidak hanya pandai mengikuti arahan, tetapi juga memiliki keberanian berpikir kritis dan menawarkan solusi.
JANGAN ADA STANDAR GANDA DALAM DEMOKRASI
Pada akhirnya, yang ingin kita tegaskan sangat sederhana: semua kelompok mahasiswa memiliki kedudukan yang sama sebagai warga negara.
Mereka yang menyampaikan dukungan harus dihormati. Mereka yang menyampaikan kritik juga harus dihormati.
Mereka yang memilih berdialog di dalam ruangan harus diberikan kesempatan. Mereka yang memilih menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi damai juga harus mendapatkan perlindungan.
Jangan sampai demokrasi hanya terlihat ramah kepada kelompok tertentu, tetapi terasa keras kepada kelompok lainnya.
Jika ada perbedaan perlakuan dalam pengamanan, harus ada alasan yang objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai perbedaan sikap, pandangan, atau kedekatan dengan pihak tertentu menjadi dasar perlakuan yang tidak setara.
Kita tidak sedang meminta demonstrasi dibebaskan dari aturan. Kita juga tidak sedang meminta aparat mengabaikan tugas menjaga keamanan.
Yang kita perjuangkan adalah kesetaraan hak, keadilan perlakuan, dan penghormatan terhadap kebebasan berpendapat.
Sebab, demokrasi bukan tentang siapa yang mendapatkan panggung paling megah. Demokrasi juga bukan tentang siapa yang paling dekat dengan penguasa.
Demokrasi adalah tentang bagaimana setiap suara mendapatkan kesempatan yang sama untuk didengar, termasuk suara yang tidak nyaman bagi mereka yang sedang memegang kekuasaan.
Jangan sampai mereka yang menyampaikan pujian disediakan panggung, sementara mereka yang menyampaikan kritik justru dihadapkan pada barikade.
Karena negara yang demokratis bukan negara yang hanya pandai mendengarkan dukungan, melainkan negara yang juga memiliki keberanian untuk mendengarkan kritik.
Jika semua mahasiswa memiliki hak yang sama, mengapa ruang demokrasi harus terasa berbeda?
Pertanyaan itu seharusnya menjadi bahan renungan bagi kita semua. (*)
