Dr. Wendy Melfa
Akademisi UBL, Pegiat Ruang Demokrasi (RuDem)
DINAMIKA POLITIK
Perjalanan ketatanegaraan Indonesia, berhentinya (mundur) Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden bukan untuk yang pertama kalinya orang yang menduduki jabatan yang mempunyai wewenang, fungsi, dan tanggungjawab menjalankan kekuasaan eksekutif menyatakan berhenti dari jabatannya saat sedang menjabat, Wakil Presiden Mohammad Hatta mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden 1 Desember 1956, pasca mundurnya Wakil Presiden, Presiden Soekarno tidak menunjuk penggantinya dan kursi Wakil Presiden dibiarkan kosong. Hal ini terkait dengan sistem demokrasi parlementer yang berlaku pada saat itu yang pemerintahannya dijalankan oleh Perdana Menteri, sementara Presiden dan Wakil Presiden berkedudukan sebagai Kepala Negara, sehingga tidak diisinya kursi jabatan Wakil Presiden tidak mengganggu jalannya pemerintahan.
Presiden Suharto juga tercatat sebagai Kepala Negara yang berhenti pada masa jabatannya berlangsung yaitu pada tanggal 21 Mei 1998 akibat kombinasi krisis ekonomi, tekanan politik dalam negeri, serta gelombang unjuk rasa besar-besaran yang fenomenal disebut gerakan reformasi dan meruntuhkan rezim orde baru yang telah berkuasa selama 32 tahun, sistem pemerintahan yang laku pada waktu itu adalah sistem pemerintahan presidensial, sesaat menyatakan berhenti Presiden Suharto, jabatan Presiden diteruskan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie memegang mandat masa transisi untuk mengatasi keadaan di dalam negeri, menyelenggarakan Pemilu 1999 yang hasilnya membentuk rezim pemerintahan baru untuk menyelenggarakan agenda-agenda pemerintahan selanjutnya.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah orang ketiga yang menyatakan berhenti dari jabatannya yang sedang berlangsung yaitu pada tanggal 12 November 2026, dinyatakan bahwa alasan berhenti dari jabatannya pada surat pengunduran diri yang disampaikan kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan pilihan pribadinya demi kepentingan bangsa, negara, dan kelancaran serta ketenangan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Disisi lain, moment yang bersamaan terjadi mengiringi pengunduran diri GRR dipicu polemik hukum dan politik pasca hadirnya putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terkait polemik ijazah SMA dirinya yang menjadi persyaratan untuk maju sebagai calon Wakil Presiden saat kontestasi Pilpres tahun 2024 yang lalu, serta adanya “dorongan” politik berupa Hak Menyatakan Pendapat dari 120 anggota dari 8 fraksi DPR RI.
Pasca menerima surat pengunduran diri GRR sebagai Wapres, sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945, pimpinan MPR langsung berkirim surat kepada Presiden untuk dalam waktu paling lama 14 hari dapat mengirimkan dua nama guna dipilih oleh MPR RI sebagai pengganti jabatan Wakil Presiden RI.
REFLEKSI FUNGSI PARTAI POLITIK
Mekanisme politik dalam upaya mengusulkan dua nama yang akan dipilih untuk mengisi jabatan Wakil Presiden dari Presiden untuk dan oleh MPR RI, dilakukan pertemuan dan pembicaraan politik dengan ketua umum Partai Politik koalisi pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dan mensepakati menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo untuk mengusulkan dua nama, dan dua nama tersebut berasal dari kader Partai Gerindra.
Salah satu nama kader Partai Gerindra yang kemudian banyak disebut dan mendapat dukungan adalah Sufmi “Dasco” Ahmad, Ketua harian DPP Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR RI (2019-2024 dan 2024-2029), sosok yang berlatar belakang pebisnis, politikus, dan akademisi yang bergelar Guru Besar (Profesor). Kerap hadir dan mewarnai serta mampu “mengorkestrasikan” menjembatani berbagai kepentingan pihak-pihak dalam banyak kebijakan strategis pemerintahan dan kepentingan bangsa, khususnya pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Mengusulkan, mendukung, dan memilih “Dasco” untuk mengisi jabatan Wakil Presiden mendampingi Presiden Prabowo, selain sudah tidak memerlukan penyesuaian psikologis politik, program, dan kinerja karena selama rezim pemerintahan ini antara dirinya dengan Presiden Prabowo sudah satu tim dan selalu mendampinginya, juga merupakan refleksi mengedepankan sekaligus memberdayakan fungsi Partai Politik sebagai instrumen rekruitmen politik pemimpin bangsa (UU Partai Politik). Blue print ideal fungsi Parpol dalam hal rekruitmen politik merupakan pengejawantahan fungsi Parpol untuk mempersiapkan dan mencetak kader pimpinan secara berjenjang dan berkesinambungan yang tentu saja melalui dinamika dan teruji secara internal maupun eksternal partai hingga menghadirkan calon pemimpin yang berbasiskan merit sistem yang terukur, kapasitas yang teruji, berintegritas dan loyalitas pada ideologi partai dan juga ideologi bangsa ini.
Menjadikan “Dasco” untuk menempati jabatan Wakil Presiden RI adalah refleksi pemberdayaan Partai Politik dalam perspektif eksistensi dan kepentingan yang lebih besar dari arti pentingnya Partai Politik bagi pembangunan demokrasi, juga sebagai ‘jembatan’ penghubung antara masyarakat (aspirasi, kepentingan, nilai) dengan Negara (kekuasaan, kebijakan publik, regulasi). Saatnya bangsa ini membenahi dan memberdayakan arti pentingnya Partai Politik bukan saja dari kebijakan dan regulasi, tetapi dalam bentuk nyata yaitu menempatkan kader Partai Politik yang mumpuni untuk hadir sebagai pemimpin bangsa, sebagaimana hadirnya pemimpin-pemimpin bangsa yang berasal dan dibesarkan oleh Partai Politik.
Penguatan institusional Partai Politik melalui rekruitmen dan penempatan kader Parpol berbasis merit dan kaderisasi berjenjang degan sendirinya akan mengikis hadirnya kader instant dan pragmatis yang mengincar jabatan publik baik eksekutif maupun legislatif, hanya melalui pendekatan popularitas dan atau kekuatan modal merupakan upaya merestorasi jembatan demokrasi melalui partai politik yang terlembaga, transparan, dan merepresentasikan kedaulatan rakyat. Bravo “Dasco”, Bravo Partai Politik. (*)






