radarcom.id – Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat sinergi dengan PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Lampung untuk memperluas akses listrik, mendukung produktivitas pertanian, serta memenuhi kebutuhan energi bagi pelaksanaan program prioritas daerah.
Upaya tersebut dibahas dalam pertemuan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama jajaran PLN UID Lampung dalam agenda Sinergitas Percepatan Jaringan Kelistrikan Daerah, di Mahan Agung, Bandar Lampung, Sabtu (3/10/2026).
Gubernur Mirza menekankan bahwa dukungan kelistrikan perlu diselaraskan dengan kebutuhan pembangunan daerah, terutama untuk memperkuat sektor pertanian, menunjang pelayanan publik, dan memperluas akses listrik bagi masyarakat di wilayah yang belum terjangkau jaringan kelistrikan.
Saat ini, rasio elektrifikasi di Provinsi Lampung telah mencapai sekitar 99,8%. Meski demikian, pemerataan akses listrik masih menjadi perhatian, terutama bagi masyarakat di wilayah yang belum terjangkau jaringan. Untuk itu, Pemprov Lampung bersama PLN terus mendorong perluasan layanan melalui Program Strategis Nasional (PSN) Listrik Desa.
Khusus permukiman yang berada di kawasan hutan konservasi, penyediaan listrik direncanakan melalui pemanfaatan panel surya dengan tetap memperhatikan ketentuan lingkungan dan perizinan. Pemenuhan kebutuhan listrik bagi fasilitas pelayanan publik, seperti sekolah dan puskesmas, juga menjadi bagian dari pembahasan.
Selain memperluas akses listrik, sinergi Pemprov Lampung dan PLN diarahkan untuk mendukung produktivitas sektor pertanian dan hilirisasi. Salah satunya melalui penyediaan jaringan listrik bagi mesin pengering (dryer) yang tersebar di desa-desa. Keberadaan fasilitas ini diharapkan dapat menunjang proses pascapanen dan pengolahan komoditas pertanian sehingga mendukung pengembangan hilirisasi.
Dukungan kelistrikan juga dibutuhkan untuk pemanfaatan pompa air listrik oleh gabungan kelompok tani (Gapoktan). Penggunaan pompa secara berkelompok diharapkan membantu memenuhi kebutuhan pengairan pada lahan pertanian yang belum terlayani sistem irigasi secara memadai.
Pembahasan turut mencakup penyediaan penerangan jalan umum (PJU), khususnya di sepanjang koridor jalan dan kawasan pariwisata. Penggunaan lampu LED hemat energi yang terhubung dengan jaringan listrik PLN menjadi salah satu alternatif yang dibahas dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan di lapangan.
Dalam pertemuan tersebut, Pemprov Lampung juga menyatakan kesiapan untuk membantu penyelesaian kendala yang menghambat pembangunan jaringan listrik, termasuk persoalan pembebasan lahan di sejumlah wilayah. Koordinasi antara pemerintah daerah dan PLN diperlukan agar pembangunan jaringan dapat berlanjut sesuai kebutuhan serta pelayanan listrik kepada masyarakat semakin merata.
Melalui penguatan sinergi tersebut, Pemprov Lampung berharap perluasan akses listrik dapat berjalan beriringan dengan peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat, serta pemenuhan kebutuhan energi untuk mendukung pembangunan daerah. (rci/rci)
