radarcom.id — Anggota Komisi V DPR RI Daerah Pemilihan Lampung I, H. Mukhlis Basri, mengajak mahasiswa untuk terus menjaga independensi, idealisme, dan daya kritis dalam mengawal demokrasi serta kebijakan publik.
Hal tersebut menjadi pesan utama Mukhlis saat hadir sebagai narasumber dalam kegiatan Sekolah Legislatif 2026 bertajuk “Dari Kampus ke Parlemen: Belajar Representasi, Legislasi, dan Pengawasan Publik” yang diselenggarakan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung, Selasa (27/10/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Mukhlis menekankan bahwa mahasiswa memiliki peran strategis sebagai kekuatan moral dan intelektual dalam menjaga kualitas demokrasi. Menurutnya, independensi mahasiswa harus tetap terpelihara agar kritik terhadap penyelenggaraan negara dapat disampaikan secara objektif dan konstruktif.
“Mahasiswa harus menjaga independensi dan idealismenya. Jangan sampai ruang demokrasi kehilangan suara kritis dari kampus. Kritik terhadap pemerintah maupun parlemen merupakan bagian penting dalam menjaga keseimbangan demokrasi, sepanjang disampaikan secara objektif, berdasarkan fakta, dan untuk kepentingan masyarakat,” ujar Mukhlis.
Mantan Bupati Lampung Barat dua periode tersebut juga membagikan pengalaman perjalanan politiknya, mulai dari aktivitas organisasi, pengabdian di daerah, hingga menjadi anggota DPR RI.
Ia menegaskan bahwa kepemimpinan tidak lahir secara instan, melainkan melalui proses panjang, pengalaman, dan kemampuan memahami persoalan masyarakat.
“Kepemimpinan diuji di daerah, bukan di panggung. Karena itu, mahasiswa harus memanfaatkan ruang organisasi dan akademik untuk membangun kapasitas, integritas, serta kepekaan terhadap persoalan rakyat,” katanya.
Sebagai anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Lampung, Mukhlis turut mengingatkan bahwa fungsi pengawasan parlemen membutuhkan partisipasi masyarakat, termasuk mahasiswa, untuk memastikan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik berjalan sesuai kebutuhan rakyat.
Menurutnya, demokrasi yang sehat memerlukan hubungan yang terbuka antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga legislatif.
“Parlemen harus terbuka terhadap kritik, begitu pula pemerintah. Mahasiswa jangan kehilangan keberanian untuk menyampaikan aspirasi. Sebab, demokrasi yang baik bukan demokrasi yang sepi kritik, melainkan demokrasi yang mampu menjadikan kritik sebagai bahan perbaikan,” tegasnya.
Mukhlis berharap kegiatan Sekolah Legislatif FISIP Unila dapat menjadi ruang pembelajaran politik yang melahirkan generasi muda berintegritas, independen, dan memiliki komitmen terhadap kepentingan masyarakat.
“Jaga idealisme, tingkatkan kapasitas, dan jangan pernah kehilangan keberpihakan kepada rakyat. Karena pada akhirnya, politik dan kekuasaan harus menjadi sarana pengabdian, bukan semata-mata tujuan,” pungkasnya. (rls/Iis)
