Ombudsman Nilai Pelayanan Publik di Empat OPD Pemprov Lampung
radarcom.id – Ombudsman Republik Indonesia melakukan penilaian penyelenggaraan pelayanan publik pada empat organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, Senin 9 November 2026.
Keempat OPD tersebut yakni Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdul Moeloek, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Sosial Provinsi Lampung.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Dr. Ir. Marindo Kurniawan, S.T., M.M., mengatakan, penilaian dimulai dari Dinas BMBK yang memiliki tanggung jawab terhadap pelayanan dasar masyarakat di bidang infrastruktur, terutama jalan dan jembatan.
Marindo menyebut, Lampung memiliki tantangan untuk mempertahankan capaian tahun sebelumnya yang berhasil menembus tiga besar nasional dalam penilaian pelayanan publik.
Meski demikian, Marindo mengingatkan seluruh OPD agar tidak hanya berorientasi pada hasil penilaian maupun penghargaan, melainkan memastikan pelayanan yang diberikan benar-benar dirasakan masyarakat.
“Kita berharap tahun ini paling tidak bisa mempertahankan apa yang telah kita raih tahun lalu. Tapi yang pasti, Pak Gubernur tadi sudah berpesan bahwa bukan hanya penilaian, bukan hanya prestasi, tetapi bagaimana pelayanan publik yang dilakukan OPD itu benar-benar bisa dirasakan masyarakat dan berdampak,” kata Dr. Marindo.
Menurutnya, penilaian Ombudsman harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk membenahi berbagai kekurangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Salah satu pembenahan dilakukan Dinas BMBK dengan menyiapkan sejumlah fasilitas yang sebelumnya belum tersedia secara memadai.
Fasilitas tersebut mencakup area penerimaan tamu, ruang dan fasilitas bagi penyandang disabilitas, ruang laktasi bagi ibu menyusui, hingga tempat bermain anak.
Marindo menilai, keberadaan fasilitas pendukung tersebut penting untuk memastikan pelayanan pemerintah dapat diakses oleh seluruh kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.
“Jadi memang kita akan bertransformasi untuk memenuhi ketentuan pelayanan publik. Masing-masing OPD juga sudah diminta berkomitmen untuk bisa memenuhi standar pelayanan publik yang diinginkan,” ujarnya.
Ia menegaskan, komitmen peningkatan pelayanan tidak boleh berhenti ketika proses penilaian Ombudsman selesai.
Seluruh OPD diminta terus melakukan pembenahan agar standar pelayanan publik tidak hanya terpenuhi secara administratif, tetapi juga diterapkan dalam pelayanan sehari-hari.
Pemprov Lampung berharap penilaian tahun ini tidak hanya menghasilkan capaian yang baik secara nasional, tetapi juga menjadi tolok ukur perbaikan kualitas pelayanan yang berdampak langsung bagi masyarakat. (rci/rci)
