radarcom.id — Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Jumat (8/5/2026).
Kehadiran Wapres disambut antusiasme ribuan warga serta pelajar yang memadati lokasi sejak pagi hari untuk menyampaikan harapan mereka secara langsung.
Turut mendampingi Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Lotharia Latif, Kepala Desa Margasari Wahyu Jaya, Kapolda Lampung Irjen Pol Helfi Assegaf, Pangdan XXI Radin Intan Mayjen Kristomei Sianturi, Jajaran Forkopimda Lampung Timur, dan rombongan dari Sekretariat Wakil Presiden RI.
Peresmian ini bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan langkah strategis pemerintah dalam mentransformasi kawasan pesisir menjadi wilayah yang modern dan produktif.
Program inisiatif Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ini bertujuan memperkuat daya saing sektor perikanan demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Gotong Royong Swasembada Pangan
Dalam sambutannya, Wapres Gibran menekankan bahwa keberhasilan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, terutama swasembada pangan, sangat bergantung pada kolaborasi di lapangan.
Ia mengajak masyarakat untuk tidak segan melaporkan kendala yang menghambat produktivitas mereka.
“Pokoknya kita ingin menyukseskan program prioritas dari Bapak Presiden, terutama swasembada pangan. Tapi program ini tidak akan berhasil kalau yang kerja cuma pemerintah. Kita semua harus gotong royong,” ujar Wapres di hadapan para nelayan dan petambak.
Wapres berjanji akan melengkapi kekurangan infrastruktur secara bertahap. “Akan kita lengkapi satu per satu kekurangannya. Kami mohon waktu untuk melengkapi kekurangan-kekurangan ini,” imbuhnya.
Mendengar Keluhan Nelayan
Momen peresmian berlanjut dengan dialog hangat di mana nelayan menyampaikan persoalan kronis, salah satunya pendangkalan Muara Margasari yang telah terjadi selama hampir 30 tahun.
Kondisi ini memaksa kapal nelayan menunggu hingga enam jam untuk bisa masuk muara saat air surut. Masalah ini kian pelik karena armada nelayan kini telah berkembang dari kapal 3-5 GT menjadi hingga 30 GT.
“Kampung nelayan ini bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi bagaimana nelayan bisa melaut dengan tenang, mudah mendapatkan BBM, dan hasil tangkapannya memiliki harga jual yang baik,” tegas Gibran menanggapi keluhan terkait kuota solar dan perizinan.
Untuk solusi jangka panjang, Wapres akan berkoordinasi dengan BNPB dan kementerian teknis guna melakukan pengerukan muara.
Komitmen Pemerintah Daerah
Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, menyatakan kesiapan penuh daerahnya untuk menjadi jembatan antara kebijakan pusat dan kebutuhan masyarakat lokal.
Ia menegaskan bahwa Lampung Timur adalah pilar penting dalam rantai pasok pangan nasional, khususnya dari sektor perikanan.
“Kami siap memastikan bahwa program-program pusat dapat terimplementasi secara presisi di tingkat tapak. Sesuai arahan Bapak Wakil Presiden, keberhasilan program pemerintah tidak bisa dicapai secara parsial,” kata Ela.
Terkait kendala operasional nelayan, Bupati Ela berkomitmen melakukan langkah nyata. “Kami akan segera berkoordinasi dengan BPH Migas untuk memastikan distribusi solar tepat sasaran. Kami juga akan membuka ruang komunikasi lebih luas dan menyederhanakan birokrasi agar produktivitas nelayan tidak terhambat prosedur berbelit,” tuturnya.
Fasilitas Modern untuk Kesejahteraan
Kawasan KNMP Margasari kini dilengkapi berbagai fasilitas penunjang, mulai dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), gudang beku (cold storage) portabel, hingga pabrik es portabel.
Wapres bahkan berencana mengkaji model pengelolaan cold storage yang sukses di Batam untuk diterapkan di Lampung Timur agar harga komoditas seperti lobster tetap stabil.
Menutup kunjungannya, Wapres juga menyoroti akses jalan menuju pesisir yang perlu perbaikan setelah merasakannya langsung selama perjalanan.
Bupati Ela menyambut arahan tersebut sebagai panduan untuk bekerja lebih responsif. “Arahan Bapak Wakil Presiden menjadi panduan jelas bagi kami untuk bekerja lebih keras dan lebih cepat dalam mewujudkan Lampung Timur yang mandiri pangan,” pungkasnya. (rls/Iis)
