radarcom.id – Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan mendukung rencana pemerintah pusat mengangkat pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu menjadi aparatur sipil negara (ASN). Namun, hingga kini aturan resminya belum sampai ke daerah.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengatakan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) belum menerima dokumen tertulis ataupun petunjuk teknis soal kebijakan itu.
“Kita sudah mendengar di media bahwa PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi ASN. Kita ikut bahagia, tetapi secara resmi dokumen tertulisnya di BKD atau kepegawaian belum diterima,” ujarnya di Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung, Senin, 9 November 2026.
Sekdaprov Lampung Dr Ir Marindo Kurniawan, S.T., M.M. Foto dok
Marindo mengaku telah meminta BKD terus memantau perkembangan regulasi dan segera menindaklanjutinya begitu ketentuan dari pusat terbit. Menurut dia, data tenaga PPPK paruh waktu sebenarnya sudah tersedia, baik di pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, dan menjadi bagian penting pendataan kepegawaian nasional.
Pemprov Lampung, kata Marindo, pada prinsipnya mendukung penuh program tersebut. Ia berharap para tenaga paruh waktu yang lama mengabdi segera mendapat kepastian status.
“Pada prinsipnya, kita berharap teman-teman dan keluarga kita yang selama ini bekerja sebagai tenaga paruh waktu segera mendapatkan kepastian untuk menjadi ASN,” katanya.
Soal penggajian setelah pengangkatan, Marindo menyebut daerah masih menunggu regulasi pusat. Selama ini, pemerintah daerah menggaji tenaga paruh waktu sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, mekanisme pembiayaan bila status kepegawaian berubah belum jelas. “Mengenai penggajiannya nanti akan mengikuti regulasi yang ada. Ini yang harus kita pastikan,” ujarnya.
Marindo menambahkan, Pemprov Lampung akan menyampaikan informasi kepada publik setelah aturan dan mekanisme resmi dari pusat terbit. “Insyaallah akan kita sampaikan kepada publik apabila nanti kepastiannya sudah terbit,” katanya. (rci/rci)
