Sadap Tanpa Dasar Hukum dan Ujian Rechtsstaat Indonesia
Oleh: Indra Jaya, SH., MH., CIL., CME.
Advokat / Pengamat Hukum
Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo kini bukan lagi sekadar perkara pidana biasa. Kasus ini telah berubah menjadi ujian paling telak bagi Indonesia: apakah kita masih hidup di _Rechtsstaat_ – negara hukum – atau sudah bergeser menjadi _Machtstaat_ – negara kekuasaan yang memakai jubah hukum.
Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri menetapkan tiga tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Mereka adalah mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Ahrie Sonta Nasution (ASN), dan Irjen Eko Hadi Santoso (EH). Dua hari kemudian, pada 5 November 2026, Irjen Slamet Uliandi (SU), mantan Kadiv TIK Polri, ditetapkan sebagai tersangka keempat.
Tiga tersangka pertama kini ditahan di Rutan Mako Brimob, Depok. Sementara SU belum ditahan karena sakit pascastroke.
Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server _Lawful Interception Management System_ (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi, tanpa surat permohonan penyidik, tanpa Laporan Polisi, dan tanpa kaitan dengan penyelidikan maupun penyidikan tindak pidana.
Sasaran yang diduga disadap bukan hanya Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM, hingga pengusaha.
Pada Oktober 2026, para tersangka diduga memerintahkan penghapusan file hasil penyadapan dan log history di sistem LIMS. Tindakan itu diketahui petugas internal yang kemudian melapor ke Bareskrim pada 30 Oktober 2026.
Para tersangka dijerat Pasal 258 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP, dan Pasal 31 ayat (1) UU ITE. Bareskrim juga masih mendalami dugaan makar yang dikaitkan dengan perkara ini.
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra pada Senin (9/11) menyatakan, berdasarkan diskusi dengan ahli hukum pidana dan tata negara, kasus ini sudah mengarah pada dugaan upaya melumpuhkan Presiden agar tidak dapat menjalankan tugasnya. Namun Yusril menegaskan, semua itu belum dapat dipastikan karena proses masih berjalan.
Di tengah fakta hukum itulah, adagium lama kembali relevan:
> _Lex tanpa Jure itu cuma Legi-nya penguasa._
> _Salus Populi tanpa Lex itu bukan hukum, itu kekuasaan._
> _Kalau tidak ada dasar hukumnya (jure), itu bukan hukum (lex), itu cuma maunya penguasa._
Dalam tradisi hukum, _lex_ adalah undang-undang yang tertulis. _Jure_ adalah dasar keadilannya, legitimasinya, dan kewenangan yang sah untuk bertindak. _Lex_ yang dicabut dari _jure_ hanya tinggal bunyi pasal, tapi tidak lagi punya jiwa.
Penyadapan adalah tindakan paling invasif negara terhadap privasi warga. Karena itu, ia tidak boleh dilakukan atas dasar perintah lisan, perintah atasan, atau alasan “demi keamanan”. Ia hanya sah jika ada _jure_: ada undang-undang, ada penetapan pengadilan, ada prosedur yang bisa diuji, dan ada pertanggungjawaban.
Itulah yang diatur dalam Peraturan Kapolri No. 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan. Perkap itu menegaskan penyadapan wajib menjunjung tinggi prinsip perlindungan HAM, legalitas, kepastian hukum, dan kerahasiaan, semata-mata untuk kepentingan penegakan hukum berdasarkan undang-undang.
Ketika prosedur itu dilompati, yang terjadi bukan lagi penegakan hukum. Yang terjadi adalah penyalahgunaan alat negara.
Adagium _Salus Populi Suprema Lex Esto_ – keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi – selama ini sering dipakai sebagai jubah pembenar.
Kadiv Humas Polri sendiri pernah menegaskan prinsip itu dalam apel gelar pasukan Operasi Aman Nusa pada 7 September 2026: _”Secara prinsip, keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi. Salus Populi Suprema Lex Esto.”_
Prinsip itu benar. Tapi ia tidak pernah dimaksudkan untuk membatalkan _Lex_. Dalam _Rechtsstaat_, _Salus Populi_ justru harus diwujudkan _melalui_ _Lex_, bukan dengan melanggarnya.
Ketika _Lex_ ditinggalkan atas nama _Salus Populi_, yang tersisa memang bukan lagi _Salus_, tapi _Voluntas_ – kehendak sepihak penguasa.
> _Di Rechtsstaat, penguasa tunduk pada Lex._
> _Di Machtstaat, Lex tunduk pada penguasa._
> Sadap tanpa Jure itu bukan lagi Rechtsstaat. Itu Machtstaat yang memakai jubah Salus Populi.
YLBHI dalam pernyataan resminya mengecam dugaan penyadapan ilegal tersebut. YLBHI menegaskan, jika terbukti, penyadapan tanpa dasar hukum dan tujuan yang sah adalah pelanggaran HAM serta penyalahgunaan kewenangan. YLBHI juga mengingatkan, Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menjamin perlindungan diri pribadi, kehormatan, dan kebebasan berkomunikasi.
Publik kini menunggu satu hal yang paling sederhana tapi paling menentukan: tunjukkan _jure_-nya.
Tunjukkan surat permohonannya. Tunjukkan penetapan pengadilannya. Tunjukkan Laporan Polisinya. Tunjukkan verifikasi LIMS-nya. Tunjukkan berita acara penghapusannya.
Jika tidak ada, maka publik berhak bertanya: atas dasar apa puluhan nomor pejabat, jurnalis, aktivis, dan pengusaha itu masuk ke dalam sistem penyadapan negara?
Ketua DPR Puan Maharani dalam pidato pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 pada Selasa (10/11) meminta Polri mengusut kasus ini secara transparan dan profesional. Komisi III DPR juga menjadwalkan rapat kerja dengan Kapolri pada Kamis, 12 November 2026 untuk membahas perkara ini, termasuk dugaan dalang dan motifnya.
Indonesia Police Watch (IPW) melalui Ketua Sugeng Teguh Santoso pada Selasa (10/11) menilai penanganan kasus ini sejauh ini berjalan profesional dan meminta Polri menjaga transparansi.
Itulah jalan keluarnya. Bukan dengan narasi Salus Populi, bukan dengan isu “kartu as”, bukan dengan rumor penangkapan dua mantan Kapolri lain yang sudah dibantah Kabareskrim sebagai tidak benar.
Jalan keluarnya adalah kembali ke Lex.
Karena dalam negara hukum, tidak ada orang yang terlalu tinggi untuk tidak bisa disadap hukum, dan tidak ada alat negara yang terlalu canggih untuk tidak bisa diuji jure-nya. (*)
Seluruh pihak yang disebut dalam tulisan ini masih berstatus tersangka / diduga, dan berlaku asas praduga tak bersalah hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (*)
