Menu ✖

Mode Gelap
SMK Berdampak, Pemprov Lampung Dorong SDM Terampil Kelola Kekayaan Daerah Gus Hilmy Usulkan Penyusun Kamus Al-Munawwir, KH Ahmad Warson Munawwir, sebagai Pahlawan Nasional “DASCO”, BLUE PRINT CALON WAPRES IDEAL PARTAI POLITIK Berkontribusi Nyata untuk Pendidikan, Dr. Ryzal Perdana Terima Piagam dari Walikota Bandar Lampung Senator Gus Hilmy: Badak Mau Dipindahkan, Perairan Ujung Kulon Justru Masuk Wilayah Tambang. Pemerintah Sedang Menyelamatkan Apa?

Berita Utama · 31 Jul 2026 08:47 WIB ·

Legislator Kepala Daerah Dipilih Tanpa Wakil Atasi “Vote Getter”


 Tangkapan layar - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin (layar) berbicara dalam rapat Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri serta kepala dan wakil kepala daerah di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (30/7/2026). (ANTARA/YouTube/TVR Parlemen/Fath Putra Mulya) Perbesar

Tangkapan layar - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin (layar) berbicara dalam rapat Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri serta kepala dan wakil kepala daerah di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (30/7/2026). (ANTARA/YouTube/TVR Parlemen/Fath Putra Mulya)

radarcom.id – Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengusulkan pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan hanya untuk memilih kepala daerah, sementara wakilnya ditetapkan berdasarkan penunjukan dari kepala daerah terpilih.

 

Khozin, dalam rapat Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri serta kepala dan wakil kepala daerah di Jakarta, Kamis, mengusulkan ide itu untuk menghindari wakil kepala daerah hanya dijadikan sebagai pendulang suara atau vote getter dalam pilkada.

 

“Solusi yang kedua seperti apa? Perbaiki Undang-Undang Pilkadanya. Kita pilih saja kepala daerah tanpa wakil. Wakil kepala daerah cukup ditunjuk oleh kepala daerah. Ini biar tidak menjadi vote getter saja, kasihan wakil kepala daerah saat ini,” kata dia.

 

Legislator bidang otonomi daerah itu menilai, skema pemilihan yang demikian bisa menjadi salah satu solusi untuk mengatasi persoalan disharmonis antara kepala dan wakil kepala daerah.

 

Persoalan itu, ucap Khozin, sempat dibicarakan ketika Komisi II DPR RI menerima audiensi Asosiasi Wakil Kepala Daerah.

 

“Problem ini adalah problem by system (persoalan yang disebabkan oleh sistem), bukan by person (individu) karena hampir 60 persen data yang kita miliki di daerah itu disharmonis antara kepala daerah dan wakil kepala daerah,” tuturnya.

Selain perubahan sistem pilkada, dia juga mengusulkan perbaikan aturan. Menurut dia, regulasi yang berlaku saat ini menempatkan wakil kepala daerah hanya menjalankan fungsi delegatif, bukan instruktif.

 

 

 

“Selama delegasi itu tidak diberikan oleh kepala daerah maka wakil kepala daerah tidak bisa ngapa-ngapain. Tidak punya peran apa-apa. Lima tahun ngedekem saja di ruangan atau cuma hadir dalam forum-forum yang sifatnya tahunan,” ucap Khozin dilansir dari Antara.

 

Ia menekankan kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan karena tidak sesuai dengan semangat demokrasi dan otonomi daerah. (rci/rci)

Artikel ini telah dibaca 14 kali

Baca Lainnya

SMK Berdampak, Pemprov Lampung Dorong SDM Terampil Kelola Kekayaan Daerah

18 November 2026 - 21:02 WIB

Gus Hilmy Usulkan Penyusun Kamus Al-Munawwir, KH Ahmad Warson Munawwir, sebagai Pahlawan Nasional

18 November 2026 - 20:24 WIB

“DASCO”, BLUE PRINT CALON WAPRES IDEAL PARTAI POLITIK

18 November 2026 - 10:34 WIB

Berkontribusi Nyata untuk Pendidikan, Dr. Ryzal Perdana Terima Piagam dari Walikota Bandar Lampung

18 November 2026 - 10:25 WIB

Senator Gus Hilmy: Badak Mau Dipindahkan, Perairan Ujung Kulon Justru Masuk Wilayah Tambang. Pemerintah Sedang Menyelamatkan Apa?

17 November 2026 - 16:53 WIB

Inggris Tumbangkan Spanyol 3-2 dan Akhiri Rekor Tak Terkalahkan

16 November 2026 - 13:16 WIB

Trending di Berita Utama