radarcom.id – Pemerintah Provinsi Lampung bergerak agresif memperkuat kemandirian fiskal daerah. Salah satu langkah strategisnya adalah membangun sinergi yang lebih solid antarwilayah untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Langkah tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi yang dipimpin Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung, Saipul, bersama seluruh Kepala Bapenda Kabupaten/Kota se-Lampung di Aula Rapat Lantai III Kantor Bapenda Lampung, Selasa (7/4/2026).
Pertemuan tersebut menjadi ruang penting untuk mengurai persoalan sekaligus memetakan strategi baru dalam memaksimalkan pendapatan daerah. Saipul menekankan bahwa modernisasi layanan pajak dan penyederhanaan birokrasi merupakan fondasi utama agar pendapatan daerah dapat tumbuh lebih cepat dan berkelanjutan.
“Kita harus memperbaiki sistem kerja, merampingkan birokrasi, dan memperkuat pelayanan publik. Pemerintahan yang lincah dan efisien adalah kunci percepatan PAD,” tegasnya.
Saipul juga menyoroti perlunya percepatan transformasi digital guna menembus hambatan administratif yang selama ini menggerus potensi PAD, terutama dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Rapat berlangsung dinamis dengan paparan langsung dari para Kepala Bapenda Kabupaten/Kota. Mereka membeberkan kondisi di lapangan, mulai dari tantangan geografis dalam menjangkau wajib pajak hingga persoalan validasi data yang sering menjadi kendala klasik dalam pemungutan pajak daerah.
Hasilnya, rapat tersebut menyepakati komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi, khususnya dalam data sharing dan integrasi teknologi informasi. Langkah ini diyakini dapat menutup celah kebocoran pajak, meningkatkan akurasi data, serta membuat proses penagihan pajak jauh lebih efektif.
“Dengan basis data yang lebih terintegrasi dan akurat, kita bisa mempercepat pengambilan kebijakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak,” ujar Saipul.
Pemprov Lampung berkeyakinan bahwa sinergi ini akan membawa pengelolaan pajak daerah semakin profesional, transparan, dan akuntabel. Peningkatan PAD juga diproyeksikan berdampak langsung kepada masyarakat, terutama melalui percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan publik di seluruh wilayah Provinsi Lampung. (
