radarcom.id – Desa wisata menyimpan potensi besar untuk menjadi meningkatkan perekonomian masyarakat di desa. Lewat Panitia Kerja (Panja) Standardisasi Desa Wisata, Komisi VII DPR RI hendak menciptakan desa wisata yang bisa memanfaatkan masyarakat di sekitarnya.
Sejauh ini Komisi VII DPR RI melihat bahwa Desa Wisata kurang memberdayakan potensi lokal yang ada di wilayah tersebut. Belum terakomodir dengan baik pemberdayaan masyarakat sekitar ini, sebagaimana ditemukan Komisi VII saat kunjungan kerja spesifik ke Kampung Wisata Baselang Bakung Jaya di Kota Jambi, Provinsi Jambi.
“Masyarakat terlihat seperti belum terlibat secara langsung. Saya kira ini menjadi pekerjaan rumah (bagi kami). Anggota DPR juga tadi memberikan masukan agar masyarakat di sekitar desa wisata ikut maju karena kemajuan satu desa menjadi dorongan bagi yang lain,” ucap Ketua Tim Kunker Panja Standardisasi Komisi VII DPR RI, Rycko Menoza usai kunjungan, Jumat (26/09/2025).
Untuk diketahui, berdasarkan data dari Jaringan Desa Wisata (Jadesta) milik Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), per akhir 2024 ada 6.042 desa wisata di Indonesia.
Mayoritas desa wisata masih berada pada kategori rintisan sebanyak kurang lebih 4.703 desa, kemudian yang berkembang 992 desa. Sementara itu, desa wisata maju baru berjumlah 314, dan desa wisata mandiri hanya 33 atau kurang dari 1% dari total. Kondisi ini menunjukkan masih adanya kesenjangan kualitas, tata kelola, dan keberlanjutan antar desa wisata.
Standardisasi ini pun menjadi langkah progresif yang akan dilakukan Komisi VII demi meningkatkan potensi desa wisata terutama untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Seperti kata Anggota Komisi VII DPR RI lainnya, Siti Mukaromah.
“Kita perlu ingatkan kepada para pemangku wilayah bahwa untuk membuat sebuah desa wisata itu kita tidak hanya sekadar mengikuti apa yang sedang tren. Apa yang kita lakukan itu harus bedasarkan dari kebutuhan dan potensi masyarakat di wilayah tersebut,” ujar Politisi Fraksi Partai Golkar ini. (rci/rci)