radarcom.id – Peneliti Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia (MITI) Rohadi Awaludin anjurkan Pemerintah mengaktifkan kembali Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) untuk menjalankan amanat UU Ketenaganukliran, sekaligus menjadi payung bagi NEPIO.
Rohadi menyebut rencana Pemerintah akan membentuk Badan Pelaksana Program Energi Nuklir (Nuclear Energy Program Implementaton Organization, NEPIO) layak diapresiasi. Hal ini penting sebagai salah satu syarat dalam pembangun PLTN di Indonesia.
NEPIO ini merupakan satuan tugas yang beranggotakan berbagai lembaga terkait. Oleh sebab itu, NEPIO ini perlu dipayungi oleh lembaga pemerintah yang mengurusi ketenaganukliran yang lebih kokoh (Technical and scientific support organization, TSO) yang sebelumnya sudah ada, yakni BATAN.
BATAN dapat memainkan peran dalam aspek promosi, regulasi, riset, dukungan teknik, dekomisioning dan pengelolaan limbah radioaktif dengan pengetahuan dan pengalamannya selama inu.
Menurutnya, secara kelembagaan dan kemampuan sumber daya, BATAN sangat diperlukan untuk kelancaran pembentukan NEPIO yang saat ini sedang disiapkan Pemerintah.
Rohadi menilai BATAN memiliki pengalaman panjang dalam meneliti dan mengembangkan ketenaganukliran. Dan secara perundang-undangan BATAN sudah sangat memadai untuk menjadi payung bagi NEPIO.
“Saya yakin peneliti yang sebelumnya pernah bergabung di BATAN akan menyambut baik ide ini,” ujar Rohadi.
Sebelumnya dikabarkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia telah mengantongi Rancangan Keputusan Presiden (Keppres) pembentukan NEPIO, untuk merespon minat berbagai negara yang mulai merajut kerja sama, baik pada sisi teknologi maupun investasi dalam pembangunan PLTN di Indonesia. (rls/Iis)