radarcom.id – Ketua umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kota Bekasi, Rahmad Dani pertanyakan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 senilai Rp93 Miliar. KPUD Kota Bekasi dinilai tidak efektif dalam sisi sosialisasi.
“Anggaran pilkada Kota Bekasi itu dari APBD Kota Bekasi, yang berarti itu adalah uang rakyat yang harus di gunakan efektif. Fakta dilapangan kami melihat KPUD Kota Bekasi seolah menghamburkan uang untuk kegiatan seremonial saja tidak jelas, khususnya dari sisi sosialisasi kepada masyarakat,” Dani, Senin (1/11/2024).
Dikatakan, jumlah kenaikan pemilih dari kalangan milenial dan gen Z naik mencapai 56 Persen, namun kegiatan sosialisasi KPUD Kota Bekasi tidak efektif menyentuh kalangan tersebut.
“Sebagai contoh kegiatan ngopi bareng KPU mereka membuat kegiatan santai di warung kopi agar Gen Z dan milenial yang kenaikannya pemilih di pilkada mencapai 56 persen bisa tersosialisasikan, namun realitanya tidak rapih,” kata.
Menurutnya, dari sisi waktu dan kemasan acara, yang pada akhirnya tidak terlihat kehadiran kalangan milenial dan gen Z. Bahkan menurut Dani peserta yang hadir belum tentu menyampaikan hasil kegiatan itu ke kalangan milenial dan gen Z.
Dalam jabatan lainnya, Wakil Sekretaris bidang penelitian dan pengembangan DPD KNPI Kota Bekasi, Dani hendak mengungkap fakta bahwa masih banyak generasi tersebut yang belum mengetahui alur dan proses pelaksanaan pilkada di kota bekasi.
“Dilapangan masih banyak kalangan milenial dan Gen Z belum mengetahui secara detil tentang pilkada karena minimnya informasi. Dan itu tugas dari KPUD Kota Bekasi,” kata Dani.
“Lalu kalo gitu anggaran 93 Miliar ini buat apa? Jangan main main lah sama uang rakyat,”ungkapnya berapi api. (rls/Iis)