HTML Image as link Qries

Netizen Khawatir Kasus Oknum KPU Bandar Lampung Terima Uang dari Caleg Bakal Menghilang

radarcom.id – Pengusutan kasus dugaan oknum Komisioner KPU Kota Bandar Lampung menerima sejumlah uang dari caleg pada Pemilu 2024 didesak agar diusut tuntas. Dikhawatirkan kasus ini bakal menghilang begitu saja. Padahal, selain bisa dijerat pidana, kasus ini mencederai proses demokrasi dan sebuah kejahatan elektoral.

Kekhawatiran itu datang dari netizen yang meminta agar kasus ini dituntaskan. Hal itu terungkap dari respon netizen pada postingan Peneliti Ruang Demokrasi (RuDem) Dr. Wendy Melfa terkait kasus tersebut. Postingan Dr Wendy Melfa berisi pandangannya tentang kasus oknum KPU Bandar Lampung yang minta uang ke Caleg disebutnya tak hanya pidana, tapi juga kejahatan elektoral.

banner 300600

Pandangan Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung itu banyak menuai respon positif. Hingga Kamis (29/2), sudah disukai 877 likes dan sudah ditonton 2.628 view.

“Tolong bantu dipantau pak, sepertinya kasus mau menghilang belum ada sanksi komisioner kpu dan ketua panwascam yang terlibat bahkan kesannya @bawaslulampung @bawaslukotabandarlampung tutup mata,” tulis netizen dengan akun @news_negeriku.

Sebelumnya, Peneliti Ruang Demokrasi (RuDem) Dr. Wendy Melfa mengatakan, Bahwa delik pemilu ini bukan kategori delik aduan, meskipun tidak ada laporan (pengaduan) maka proses hukum ini dapat diproses secara hukum (pidana).

“Namun ada hal lebih penting dari proses hukum pidana ada adanya dugaan pelanggaran pemilu yang mengandung unsur pidana di dalamnya, yaitu apa yang dapat disebut “kejahatan” elektoral yang dapat merusak sendi-sendi demokrasi bangsa,”ucapnya.

Wendy menuturkan, dimana oknum penyelenggara Pemilu dapat bertindak dengan menggunakan kewenangannya sebagai penyelenggara untuk melanggar azas Pemilu (langsung, umum, bebas, dan rahasia/ luber).

 

Menurut dia, Menjanjikan (bekerjasama dengan caleg) untuk mendapatkan suara pemilih secara tidak langsung, tidak bebas (diarahkan) dan lain sebagainya yang dapat diduga melakukan sesuatu yang jelas-jelas melanggar Hukum Pemilu, prinsip demokrasi,  merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung.

 

“Patut diduga, bahwa peristiwa pelaporan ini bisa saja merupakan puncak gunung es di lautan, hanya sebagian kecil yang mengemuka, padahal ada banyak peristiwa lagi yang mungkin saja juga dilakukan yang mirip seperti peristiwa yang dilaporkan,” katanya.

Maka dari itu, pelaporan kasus ini bukan hanya semata peristiwa yang terjadi, pemerintah dan penyelenggara Pemilu serta semua stakeholder yang terlibat dalam Pemilu perlu memperhatikan secara sungguh-sungguh.

“Peristiwa semacam ini agar bisa diantisipasi dan tidak terjadi lagi peristiwa “ugal-ugalan elektoral” seperti ini dengan imbalan materi pada Pemilu yang akan datang,” tukasnya. (rci/rci)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *