radarcom.id – Bawaslu RI sudah meluncurkan Indeks Kerawanan pemilu (IKP) Pemilu 2024 untuk seluruh provinsi di Indonesia. Terungkap, IKP Provinsi Lampung berada di kategori sedang dengan angka IKP 64,61.
Anggota Bawaslu Provinsi Lampung Suheri, S.I.P., kepada radarcom.id, mengatakan bahwa IKP dari Bawaslu RI ini disikapi oleh Bawaslu Provinsi Lampung dengan terget menurunkan kategori dari sedang menjadi ringan.
“Indeks kerawanan pemilu ini kan pemetaan daerah yang rawan dalam pelaksanaan pemilu 2024. Pencegahan dini dengan memaksimalkan kerja-kerja pengawasan partisipatif dan upaya-upaya memaksimalkan pencegahan terjadinya pelanggaran pemilu. Langkah inilah yang hendaknya menjadi proyeksi Bawaslu Lampung dalam rangka menekan indeks yang sudah masuk kategori sedang ini sehingga harapannya bisa menjadi kategori ringan,” terangnya, Jumat (16/12).
Mantan Komisioner KPU Lampung Utara ini meneruskan, dengan pencegahan dini dan kerja-kerja pengawasan yang maksimal maka sangat mungkin indeks bisa turun dari sedang menjadi ringan. “Maka early preventif (pencegahan dini) lebih efektif disosialisasikan ke bawah guna mengantisipasi potensi-potensi terjadinya pelanggaran pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. Sangat mungkin indeks Lampung turun dari sedang menjadi ringan,” tutur pria ramah ini.
Sebelumnya diberitakan radarcom.id, Bawaslu meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024. Dalam IKP tersebut, Bawaslu melakukan pemetaan potensi Kerawanan di 34 provinsi dan 514 kabupaten dan kota seluruh Indonesia.
Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menuturkan, IKP menjadi basis untuk program pencegahan dan pengawasan tahapan pemilu dan pemilihan. Selain itu, IKP merupakan upaya Bawaslu dalam proyeksi dan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran.
“Kami harap semua daerah tetap kondusif. Tidak terjadi hal-hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilu yang demokratis,” ucapnya dalam peluncurkan IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024, di Jakarta, Jumat, (16/12/2022).
Dalam IKP tersebut terungkap beberapa kategori provinsi dengan rawan tinggi, sedang dan rendah. Untuk kategori rawan tinggi yaitu, Jakarta dengan skor 88,95, Sulawesi Utara (87,48), Maluku Utara (84,86) Jawa Barat (77,04) dan Kalimantan Timur (77,04).
Untuk kategori rawan sedang terdapat 21 provinsi, diantaranya, Banten (66,53) Lampung (64,61), Riau (62,59), Papua (57,27) dan Nusa Tenggara Timur (56,75). Sebanyak delapan provinsi masuk dalam kategori rendah, diantaranya Kalimantan Utara (20,36), Kalimantan Tengah (18,77), Jawa Timur (14,74), Kalimantan Barat (12,69) dan Jambi (12,03).
Koordinator Divisi Pencegahan, Pengawasan, dan Partisipasi masyarakat ini menambahkan, isu terkait netralitas penyelenggara pemilu menjadi isu utama dari lima isu strategis yang terungkap dalam IKP 2024. Lolly menilai polemik netralitas menjadi pengalaman penting dalam menjada kemandirian dan profesionalitas dalam pelaksanaan tahapan pemilu kedepan.
“Pelaksanaan tahapan di provinsi baru juga menjadi perhatian penuh terhadap persiapan pelaksanaan tahapan pemilu di Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya terutama pembentukan penyelenggara pemilu,” ungkapnya.
Dikatakan Lolly, potensi polarisasi masyarakat tidak boleh dilupakan. Dia berpesan isu ini harus mendapat perhatian penuh untuk tetap menjaga stabilitas dan kondusifitas dalam setiap tahapan pemilu. Lalu mitigasi dampak penggunaan media sosial, serta ,elakukan antisipasi terhadap penggunaan media sosial dan media digital dalam dinamika politik kedepan.
“Terakhir, pemenuhan hak memilih dan dipilih. Pemenuhan hak politik dan pelayanan penuh terhadap perempuan dan kelompok rentan,” tuturnya. (rci/rci)
