HTML Image as link Qries

Gaji 1.148 PNS Guru se-Pesisir Barat Dipotong Sebesar Rp11,48 Juta Perbulan, PGRI Mengaku Justru Masih Kurang

Ilustrasi ATM/net
Ilustrasi uang/net

radarcom.id – Potongan wajib yang dikenakan kepada tenaga pengajar yang berstatus PNS di Kabupaten Pesisir Barat berjumlah Rp10 ribu setiap bulannya langsung diambil oleh bendahara Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat.

Terkait dengan potongan wajib dana tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat Edwin Kastolanin mengaku baru. “Saya baru tau adanya potongan dana tersebut sehingga nanti saya telusuri bagai mana teknisnya, dan peruntuknya untuk apa?” ujarnya, Selasa (15/11).

banner 300600

Sementara itu, Bendahara Dinas Pendidikan Pesisir Barat Rosikin membenarkan adanya potongan dana tersebut. “Memang betul adanya potongan wajib Kepada Guru yang berstatus Pegawai Negri Kabupaten Pesisir Barat berjumlah Rp.10.000,00 dari 1.148 orang PNS guru. Adapun dana yang terkumpul senilai Rp.11.480.000,00 perbulan. Dana sebesar Rp.11.480.000,00 kami yang memotong langsung dari gaji para guru tersebut. Dan Kami langsung kami setorkan Kepada Ketua PGRI Kabupaten Pesisir Barat Pak Buyung Sofyan,” ujar Rosikin di ruang kerja Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat, Selasa (15/11/2022).

Lanjutnya, perlu di ketahui bahwa Dana tersebut bukan di sebut potongan yaitu berupa iyuan wajib kepada PGRI sehingga penggunaan nya juga bukan Dinas Pendidikan melainkan pengurus PGRI Kabupaten.

“Ya kami kurang mengatahui bahwa penggunakanya diperuntukan untuk apa, hanya saja tugas kami meminta kepada guru-guru dan menyetorkannya kepada pengurus PGRI,” ungkapnya.

Sementara Ketua PGRI Kabuapten Pesisir Barat Buyung Sofyan Melalui sambungan ponselnya mengatakan memang betul adanya iuran wajib kepada seluruh guru yang bersetus Pegawai negri sipil bernilai Rp. 100.000 setiap bulannya sehinga terkumpul Rp. 11.480.000 dari jumlah guru 1148 yang ada di Kabupaten Pesisir Barat.

Terkait penggunaanya Buyung menjelaskan bahwa dana tersebut sangatlah minim dari apa yang dibutukan oleh PGRI Kabupaten Pesisir Barat. Dia berdalih, banyak kegiatan yang harus diikuti oleh PGRI kabupaten mulai dari kegiatan PGRI pusat, iuran wajib ke pusat dan Kegiatan PGRI kecamatan.

“Karena dana tersebut dikembalikan juga ke PGRI kecamatan tidak semerta-merta penggunaanya dananya semuanya dikelola oleh PGRI Kabupaten. Sehingga kami sebagai pengurus Kabupaten masih merasa minim. Semestinya sama dengan kabupaten yang lainya setidaknya kabupaten memberikan hibah Kendaraan Dinas Ke PGRI peruntukanya menjalankan kegiatan roda organisasi,”

“Memang betul kami mendaptkan bantuan dari pemerintah daerah berupa hibah sebesar Rp10 juta, namun dana tersebut masih kurang karena banyaknya kegiatan PGRI Pusat dan PGRI Povinsi setiap kami mengirimkan orang otomatis perlu mengunakan dana,” pungkasnya. (tsn/rci)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *