Qries

Menyikapi Pinjol Ilegal, Fakultas Hukum Unila Melaksanakan PKM di Desa Merak Batin

radarcom.id – Banyak orang berpikir bahwa pinjaman online (Pinjol) adalah solusi yang mudah dan cepat untuk mendapat pinjaman uang. Namun tidak semua penyedia jasa pinjol terdaftar dan mengantongi izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga masuk kategori ilegal.

Oleh karenanya dibalik kemudahan memperoleh pinjaman, tentu ada konsekuensi dan risiko yang akan diterima oleh pelanggan jika mereka melanggar kewajiban mereka. Pemberi layanan pinjol ilegal sangat riskan melakukan tindak kejahatan seperti penagihan intimidatif (Pasal 368 KUHP, dan Pasal 29 jo. 45 UU ITE), penyebaran data pribadi (Pasal 32 jo. Pasal 48 UU ITE), penipuan (Pasal 378 KUHP), pelecehan seksual melalui media elektronik (Pasal 27 Ayat (1) jo. 45 Ayat (1) UU ITE), dan sebagainya.

Menyikapi berbagai dampak negatif pinjol ilegal ini, pada hari Sabtu 30 Juli 2022 Fakultas Hukum Universitas Lampung mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Sosialisasi Bahaya Pinjaman Online Ilegal Bagi Masyarakat Di Dusun Tanjung Seneng Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan”.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai cara membedakan pinjaman online legal dan ilegal, memberi pemahaman terkait perjanjian pinjaman online, serta mendorong masyarakat untuk waspada terhadap berbagai modus pinjaman online ilegal.

Kegiatan ini dihadiri sekitar 50 orang warga RT. 03 Desa Merak Batin. Dalam sambutannya Ketua RT. 03 yang mewakili Kepala Desa Merak Batin menyampaikan bahwa sosialisasi terkait pinjol ilegal ini sangat diperlukan mengingat maraknya tawaran pinjol di masyarakatnya. Selain itu kegiatan ini juga dihadiri oleh Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku ketua pelaksana dan Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., selaku pemateri. Dalam penyampaiannya, Maroni menjelaskan problematika pinjol saat ini yakni banyaknya penyedia jasa yang ilegal dibanding yang legal. Sehingga identitas peminjam yang diberikan kepada penyedia jasa pinjol ilegal rentan digunakan untuk kejahatan. Oleh karenanya upayakan jangan sampai masyarakat terjebak oleh rayuan pemberi pinjol ilegal. Selain itu Maroni juga menghimbau agar masyarakat tidak sembarangan menyerahkan identitas.

Pasca pelaksanaan kegiatan ini diharapkan masyarakat mampu membedakan antara pinjaman online legal dan ilegal, dan masyarakat tidak menjadi korban penipuan berkedok layanan pinjaman online. (rls/Iis)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.