Mulyanto: Pemerintah Jangan Liberalisasi Sektor Kelistrikan

Wakil Ketua FPKS DPR RI Mulyanto. Foto Istimewa

radarcom.id – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, menuding pembentukan holding dan subholding PLN oleh Menteri BUMN sebagai bentuk liberalisasi ketenagalistrikan nasional.

Ia menyebut dengan pembentukan holding dan subholding nantinya PLN hanya akan mengurus menara listrik saja. Sementara tugas lainnya akan diambil alih pihak lain di luar kewenangan perusahaan plat merah tersebut.

Bacaan Lainnya
banner 728x250

“UUD 1945 menegaskan bahwa cabang usaha penting dan strategis dikuasai oleh negara. UU Ketenagalistrikan menegaskan bahwa ketenagalistrikan adalah cabang usaha penting yang dikuasai negara.

Ditambah lagi dari hasil JR UU Ketenagalistrikan, khususnya dalam aspek usaha kelistrikan yang “terintegrasi” dari hulu ke hilir (bundling-unbundling), ditetapkan MK, bahwa bentuk unbundling PLN tidak dibenarkan (inkonstitusional secara bersyarat), sehingga sektor ini menjadi tidak dikuasai negara,” terang Mulyanto.

Karena itu Mulyanto menolak kebijakan Kementerian BUMN Eric Thohir untuk membentuk holdiing dan subholding PLN. Ia minta Pemerintah membatalkan kebijakan tersebut, sampai RUU BUMN disahkan.

“Secara umum soal holding-sub holding untuk BUMN ini masih multitafsir. Definisi anak perusahaan itu adalah BUMN atau bukan BUMN, juga masih harus diperjelas.

RUU BUMN yang tengah diharmonisasi Baleg DPR RI saat ini memperjelas hal tersebut.

Berdasarlan hal tersebut, saya tidak ingin sektor kelistrikan ini diliberalisasi oleh pemerintah. Soal kelistrikan ini adalah wilayah monopoli negara, dalam hal ini PLN. Jadi pemerintah jangan memposisikan PLN hanya sekedar mengurusi transmisi listrik saja,” kata Mulyanto.

Sebelumnya dalam RDP dengan Komisi VII DPR RI, Pemerintah menyatakan akan membuka peluang swasta untuk membangun transmisi listrik antar pulau.

“Kalau ini terjadi, maka dalam aspek transmisi pun PLN sekedar menjadi penjaga tower dan gardu listrik saja.

Ini yang kita tidak inginkan dengan pembentukan holding-subholding. Terjadi Liberalisasi sektor kelistrikan dan Kerdilisasi PLN,” tandas Mulyanto.

Sebelumnya diberitakan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir melakukan transformasi di tubuh PT PLN (Persero). Ke depan, Erick Thohir akan membentuk holding dan sub holding di tubuh perusahaan setrum pelat merah tersebut.

Erick menyampaikan, saat ini untuk pembentukan holding dan sub holding itu, PLN tengah mencari benchmarking baik dari Korea, Italia, Perancis, hingga Malaysia. Namun ke depannya, dengan adanya sub holding PLN akan fokus mengurusi transmisi listrik. (rls/Iis)

banner 728x250

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *