Refleksi Akhir Tahun Penegakan Hukum Indonesia

Oleh : Muhamad Hadiyan Rasyadi, S.H.

Direktur Literasi Hukum Indonesia Upgrade

Bacaan Lainnya
banner 728x250

 

Tahun 2021 merupakan tahun perjuangan setelah berjibaku bangkit dari belenggu pandemi covid 19 yang cukup melumpuhkan berbagai macam sektor, tapi pada dasarnya pandemi covid 19 bukan menjadi sebuah hadangan bagi penegakan hukum di Indonesia. Pasalnya pandemi tidak menjadi penghalang bagi terlaksananya tindakan melawan hukum baik secara terang-terangan maupun sebuah keterpaksaan untuk dapat survive dalam mengarungi hidup di tengah terdampaknya covid 19 ini.

Pembangunan regulasi-regulasi baru guna penyempurnaan hukum banyak dilaksanakan pada tahun 2021 ini, karena setidaknya ada 117 Rancangan Undang-Undang yang mengantre untuk di buat dan disahkan dalam prolegnas 2021. Pembaharuan hukum yang seharusnya menjadi jawaban atas semua permasalahan hukum yang ada masih tak sepenuhnya berjalan mulus, pro dan kontra atas pembentukan regulasi sampai dengan aksi demonstrasi besar besaran justru terjadi dalam kurun waktu 2 tahun kebelakang, sejatinya covid 19 yang menjadi penghambat pergerakan manusia tentunya tidak dapat menghambat suara-sura sumbang agar sampai ke senayan.

Selain regulasi yang mengantre untuk segera disahkan, tentunya proyek-proyek pembangunan yang siap dilanjutkan paska tersendat oleh refocusing yang dilakukan oleh pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Tentunya ini pun menjadi sebuah tanda tanya besar bagi kita, apakah benar anggaran refocusing tersebut sudah sepenuhnya menjadi solusi dan tepat sasaran bagi mereka yang terdampak pandemi selama dua tahun kebelakang. Belum lagi atas inkonsistensinya penerapan PPKM pada satu tahun kebelakang, setelah itu luka yang belum mengering semenjak seluruh warga Indonesia digegerkan dengan tertangkapnya Menteri Sosial sebagai aktor korupsi bansos covid 19.

Ada sebuah harapan besar bagi bangkitnya kembali semangat hidup masyarakat Indonesia paska badai pandemi covid 19 ini berakhir, “new normal and new hope” juga tentunya bagi penegakan hukum di Indonesia. Dilansir dari Katadata.co.id bahwa hasil survey kepuasan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum per Juli 2021 cenderung menurun, yaitu KPK dengan tingkat kepuasan sebesar 75,8%, Kejaksaan Agung dengan tingkat kepuasan sebesar 73,4%, tingkat kepuasan terhadap pengadilan sebesar 73,3%, sementara yang terendah yaitu kepuasan terhadap lembaga POLRI sebesar 65,9%. Walaupun angka tersebut masih di atas 50% tentunya itu bukanlah sebuah prestasi, karena kepercayaan adalah bentuk apresiasi tertinggi dari adanya harapan masyarakat terhadap proses penegakan hukum di Indonesia.

Tanggung jawab penegakan hukum tentunya bukan hanya menjadi tanggung jawab lembaga, tapi bagi seluruh masyarakat Indonesia karena itulah diberlakukan sebuah pidana bagi seseorang yang membiarkan terjadinya pelanggaran hukum. Kesadaran masyarakat terhadap hukum menjadi titik terpenting dalam proses penegakan hukum di masyarakat yang walaupun ini masih menjadi sebuah utopia di masyarakat. Kendati ketidak percayaan itu mucul sebagai bentuk keputus asaan masyarakat dalam proses penegakan hukum.

Refleksi akhir tahun penegakan hukum Indonesia 2021 menjadi sebuah evaluasi penegakan hukum Indonesia, walaupun masih jauh dari kata penyempurnaan hukum akan tetapi evaluasi adalah suatu bentuk pengawasan masyarakat atas efektivitas sebuah regulasi berlaku. Bahwa dalam sebuah filosofi hukum, regulasi akan senantiasa berlari mengejar sebuah permasalahan hukum yang baru. Salah satu yang menjadi pembahasan besar tahun ini dalam proses pembaruan hukum dalam menjawab permasalahan kejahatan seksusal yang menjadi tranding topic dalam dua tahun belakang.

Kejahatan terbesar yang harus diungkap adalah kejahatan terhadap degradasi moral bangsa, bahwa degradasi moral ini erat kaitannya dengan sebuah etika profesi dan juga integritas penegakan hukum. Kejahatan moral menjadi bahasan penting untuk menjadi evaluasi penegakan hukum, karena itulah hukum dapat hidup disandarkan dengan nurani. Moralitaspun tidak memiliki ukuran matematis, sehingga tolak ukurnya hanya dapat dinilai dari sebuah hasil yang besar dalam harmonisasi penegakan hukum.

Paradox Janji Penegakan Hukum

Tahun 2021 menjadi tahun kedua dari berjalannya masa kepemimpan bapak presiden Jokowi, janji politiknya yang mengedepankan penegakan hukum bermula dari penguatan lembaga penegak hukum. Namun hal ini masih menjadi sebuah paradox dalam implementasinya, mulai dari lahirnya Revisi UU KPK yang nyatanya malah melemahkan KPK dari dalam tubuhnya sendiri. Gelombang pandemi bukan hanya melanda Indonesia saja tapi juga melanda tubuh KPK, bahkan sampai dengan dua tahun kepemimpinan pimpinan baru KPK justru malah menimbulkan polemik internal mulai dari tidak lolosnya 57 orang pegawai KPK dalam tes wawasan kebangsaan hingga pelanggaran-pelanggaran etik oleh pimpinan KPK. Imbasnya terjadi penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPK.

Momen korupsi bansos yang menjadi ujian integritas untuk KPK, alih janji akan memejarakan seumur hidup bagi koruptor dana bansos justru hanya diajukan 11 tahun saja, yang pada akhirnya hakim melakukan sebuah ultra petita dangan memvonis 12 tahun penjara bagi Menteri Sosial Julian Batubara. Beliau menjadi Menteri ketiga setelah tertangkapnya menteri Kelautan dan Perikanan serta menteri Pemuda dan Olahraga ditangkap, ini menjadi ironi terhadap penegakan hukum itu sendiri di pemerintahan. Bukan menjadi sebuah prestasi untuk menangkap koruptor di dalam pemerintahan, namun logika yang harus kita bawa bahwa jangan sampai terjadi korupsi di dalam tubuh pemerintahan itu sendiri.

Selanjutnya adalah janji untuk memberikan perlindungan dan rasa aman masyarakat. Banyaknya kasus kelalaian atas proses laporan bahkan penyidikan oleh aparat yang berwenang menjadi suatu contoh bahwa masyarakat sulit memberikan penilaian bahwa mereka terlindungi dan merasa aman dari pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggungjawab. Pekerjaan rumah terbesar pada tahun 2021 ini atas meningkatnya angka kriminalitas, khususnya dilansir katadata.co.id dalam rentang waktu 2016 hingga 2021, terjadi peningkatan kasus pemerkosaan dan pencabulan mencapai 31%. Pada 2016, jumlah kasus tersebut sebanyak 5.237, sementara pada 2020 menjadi 6.872 kasus.

Puncak dari menurunnya angka kepuasan terhadap lembaga POLRI dirasakan saat mencuatnya tagar #PercumaLaporPolisi, tentunya ini sangat memprihatinkan karena ditengah meningkatnya angka kriminalitas justru tingkat pelayanan justru menurun kualitasnya. Kritik massif di ruang media sosial ini bagaikan gunung es yang sebelumnya hanya terlihat permukaannya saja, namun medias sosial seakan menjadi ruang tak terbatas yang dapat dijadikan wadah untuk melaporkan keluh kesah terhadap pelayanan publik.

Tentunya segala kritik terhadap lembaga penegak hukum ini menjadi evaluasi besar terhadap ketidakpercaan publik, janji penegakan hukum adalah agenda besar nasional yang harus di wujudkan guna mewujudkan stabilitas nasional. Tidak bisa hari ini lembaga penegakan hukum terus menerus mengandalkan partisipasi publik untuk terselenggaranya proses penegakan hukum yang baik selama lembaga penegakan hukum pun tidak mampu memberikan contoh yang baik terhadap pelayanan publik itu sendiri.

Terakhir sebagai cita dan janji kampanye dari presiden Jokowi yang menginginkan pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya harus di evaluasi secara besar-besaran. Luka masyarakat dan kepercayaan akan pemerintah yang dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat kini hampir pupus, ketika ruang demokrasi untuk berpendapat makin ditutup, dan lembaga penyampai aspirasi tak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, lantas siapa yang dapat dijadikan pegangan dan harapan bagi masyarakat.

Babak Baru Penegakan Hukum

Perlu langkah baru dalam penegakan hukum Indonesia, langkah baru ini bukan berarti harus ada lembaga baru atau mengeluarkan terlalu banyak regulasi. Namun terwujudnya efektivitas regulasi dan pemaksimalan pelayanan perlindungan hukum bagi masyarakat. Karena penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermatabat dan terpercaya bukan suatu hal yang bersifat teoritis saja yang pada akhirnya perwujudan itu hanya sebatas ius costituendum yang menjadi ideal sebatas angan-angan saja.

Berbicara masalah hukum bukan hanya sekedar tekstual saja, namun kontekstual substansi dari penegakan dapat menjadi jawaban atas permasalahan hukum yang hadir. Permasalahan etika profesi menjadi titik awal yang harus diperhatikan guna meningkatkan integritas individu maupun lembaga, sejatinya profesi hukum adalah profesi yang mulia, tanggung jawab moral adalah tanggung jawab tertinggi bukan hanya sekedar tanggungjawab pekerjaan saja.

Mewujudkan tujuan hukum sebagaimana yang telah diungkapkan Gustav Radbruch untuk mewujudkan keadilan, kebermanfaatan dan kepastian hukum bukan menjadi suatu hal yang mudah. Bahkan dalam penerapan tujuan hukum ini bagaikan bandul, dimana terkadang ketika kita mewujudkan suatu tujuan hukum akan menjauhi tujuan hukum lainnya. Bahkan demi sebuah keadilan pun terkadang hukum positif dapat dikesampingkan. Namun inilah mengapa Pancasila dijadikan sebuah landasan filosofis dari seluruh pembentukan regulasi, agar seluruh tujuan dibentuknya sebuah regulasi tidak bertentangan dengan nilai dasar dan cita negara. Pembaharuan hukum di Indonesia inilah sebetulnya yang sudah menjadi suatu metode yang baik dalam perwujudan tujuan hukum itu sendiri.

Landasan moralitas dari segi pembentukan hukum sampai dengan penegakan hukum selalu terjadi sebuah pertentangan, bahwa menurut Satjipto Raharjo kita hidup dalam hukum modern, sayangnya hukum modern itu tidak menjamin bahwa yang menang adalah yang benar dan yang kalah adalah yang salah dan ini sesuai dengan sebuah teori law is the art of interpretation dan semuanya tergantung argumentasi yang kita bangun. Dasar moralitas ini pun menjadi sebuah tolak ukur yang abstrak, sehingga semua orang berhak menentukan nilai kebenarannya, namun yang jelas adalah bahwa kebenaran itu hakiki dan akan melekat pada sebuah niat yang baik untuk dapat menuntaskan sebuah permasalahan hukum yang kompleks ini.

Semoga dengan dimulainya tahun yang baru ini akan membawa semangat baru akan sebuah penegakan hukum yang berdasarkan tanggung jawab moral yang tinggi. Amanah penegak hukum adalah sebuah tanggung jawab moral yang tinggi, bahkan diibaratkan profesi hukum itu sebagai kepanjangan tangan tuhan di bumi untuk dapat menegakan kebenaran, mengutip juga apa yang dikatakan mantan juru bicara KPK Febri Diansyah, bahwa apabila kita ingin memberantas korupsi maka kita harus membersihkan lembaga penegak hukum terlebih dahulu agar mereka selesai dengan urusannya sendiri sehingga mereka tidak akan sibuk mengurusi dirinya sendiri saat memberikan pelayanan penegakan hukum bagi masyarakat, sebuah pengibaratan sederhana agar kita tidak menyapu dengan sapu yang kotor. Harapan besar akan transformasi birokrasi ini menjadi harapan yang kita idam-idamkan bersama, semoga do’a dan usaha kita untuk mewujudkan sebuah sistem hukum yang baik ini akan terwujud di tahun yang akan datang. (*)

banner 728x250

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *