Revisi Perda RZWP3K Lampung Dibatalkan, WALHI: Bukti Tidak Ada Hal Urgent!

  • Whatsapp
Direktur Walhi Lampung Irfan Tri Musri. Foto Istimewa
Direktur Walhi Lampung Irfan Tri Musri. Foto Istimewa

radarcom.id – Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung yang dilaksanakan di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Lampung pada Senin, 25 Oktober 2021 membatalkan usul komisi III DPRD Lampung terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perubahan atas Perda Lampung Nomor 1 tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Lampung Tahun 2018 – 2038.

Direktur WALHI Lampung Irfan Tri Musri menyatakan bahwa Pembatalan Revisi Perda RZWP3K Lampung yang syarat kepentingan tersebut ialah merupakan hal yang benar harus dilakukan.

Bacaan Lainnya
banner 728x250

“Karena ada beberapa hal yang menjadi dasar WALHI Lampung menolak revisi Perda tersebut, selain itu juga pembatalan Revisi Perda RZWP3K Provinsi Lampung menandakan bahwa tidak ada hal yang urgensi serta semangat keberpihakan kepada lingkungan hidup dan masyarakat pesisir sehingga perda tersebut harus dilakukan revisi sebelum waktunya,” ungkapnya dalam rilis pers kepada radarcom.id, Selasa (26/10).

Dikatan Irfan, dalam proses revisi Perda Provinsi Lampung nomor 1 Tahun 2018 Tentang RZWP3K Provinsi Lampung tersebut WALHI mencatat ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam proses revisi.

“Diantaranya : Revisi Perda tersebut tidak didahului dengan pelaksanaan peninjauan kembali serta tidak didahului dengan penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), revisi perda RZWP3K yang dilakukan cacat administrasi karena direvisi dalam jangka waktu kurang dari 5 tahun dan  tanpa adanya landasan-landasan atau alasan yang mendasar yang memungkin untuk dilakukan perubahan, dan kemudian landasan atau dasar-dasar kebijakan dalam revisi perda tersebut selalu berubah-ubah dalam setiap pertemuan pembahasan revisi Perda RZWP3K,” tandasnya.

Adapun landasan dan dasar dalam proses revisi Perda RZWP3K selalu berubah-ubah ialah sebagai berikut :

Versi DPRD Provinsi Lampung
(Konsultasi Publik Revisi RZWP3K, 15 September 2020)
1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia No: 309/Deputi 1/Maritim/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Penerapan Traffic Separation Scheme (TSS) di Selat Sunda dan Selat Lombok.
2. SK MenKP Nomor 49/Kepmen-Kp/2019 Tentang Kawasan Konservasi Perairan Teluk Kiluan Dan Perairan Sekitarnya Di Provinsi Lampung yang ditanda tangani pada 17 Oktober 2019.tentang Kawasan konsevasi teluk kiluan
3. Surat dari Bupati Pesawaran Nomor : 050/0675/V.01/2020 tanggal 7 februari 2020 perihal usualn kawasan strategis kabupaten agar kawasan strategis pariwisata pesisir dan bahari telluk pandan serta pulau-pulau kecil dapat dimasukkan ke dalam RZWP3K Provinsi Lampung
4. Surat dari Bupati Tanggamus Nomor 550/224/27/2020 tanggal 5 Februari 2020 perihal Usulan Kawasan Strategis Kabupaten untuk pengembangan pelabuhan cukuh balak, pelabuhan pematang sawa dan pelabuhan kelumbayan dapat dimasukkan dalam RZWP3K Provinsi Lampung
VERSI Dinas Kelautan Perikanan PROVINSI LAMPUNG

(17 November 2020)

 

1. TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok

2. Belum Terakomodir PP 68/2014 Tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara

3. Perencanaan KEK Teluk Pandan, Pesawaran

4. Perencanaan KEK Bakauheni Harbour City

VERSI Dinas Kelautan Perikanan PROVINSI LAMPUNG

Konsultasi Publik Kajian Awal Peninjauan Kembali

15 Desember 2020

–          TSS Selat Sunda

–          KS Kabupaten Tanggamus

–          rencana TUKS di tanggamus.

–          bakauheni harbour city

 

Konsultasi Publik Kajian Lingkungan Hidup Strategis

(23 Desember 2020)

 

  1. Survey seismik 3D Pengembangan eksplorasi minyak di Perairan Pesisir Lampung Timur oleh SKK Migas PHE-OSES.
  2. PP 68/2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara
  3. TSS Selat Sunda
  4. Perenc KEK Bakauheni harbour city

 

(rls/Iis)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *