Merah Putih Dilarang Berkibar di Piala Thomas, LMPP Mengutuk Keras

  • Whatsapp
Ketua Mabes D. Yusad Regar dengan Kamada Sumsel Siddeki. S. Sos. Foto Istimewa
Ketua Mabes D. Yusad Regar dengan Kamada Sumsel Siddeki. S. Sos. Foto Istimewa

radarcom.id – Ketua Markas Daerah (Mada) Laskar Merah Putih Perjuangan (LMPP) Sumatera Selatan Siddeki, S.Sos., menyayangkan dan mengutuk keras sang saka Merah Putih dilarang berkibar di arena podium kejuaraan Piala Thomas di Denmark, beberapa waktu lalu.

“Prestasi tim beregu Piala Thomas Indonesia 2020 ditorehkan Anthony Sinisuka Ginting Cs, setelah mengalahkan raksasa bulutangkis dunia China dengan skor 3-0 di Ceres Arena, Aarhus, Denmark, pada Minggu (17/10/2021). Kemenangan ini begitu membanggakan bagi rakyat Indonesia setalah penantian 19 tahun lamanya. Namun, insiden tidak bisa berkibarnya Merah Putih di kancah bergengsi itu tentu sangat disayangkan,” kata Siddeki kepada media, Rabu (20/10).

Bacaan Lainnya
banner 728x250

Untuk diketahui Indonesia mendapat sanksi akibat kelalain Menpora dan LADI tidak menggunakan tenggat waktu menyelesaikan ancaman sanksi sejak September 2021 padahal sudah diingatkan oleh WADA. Alhasil sang saka Merah Putih dilarang berkibar di arena podium kejuaraan Piala Thomas di Denmark.

“Maka saya selaku ketua Laskar Merah Putih Perjuangan (LMPP) Mada Sumsel menegaskan mengkutuk keras atas kelalaian tersebut. Sebab ini sangat membuat kita sebagai anak bangsa terluka dengan kejadian ini,” kata dia.

Larangan pengibaran bendera Merah Putih ini terkait permasalahan dengan World Anti Doping Agency (WADA). WADA menyebut Indonesia tak patuh dalam program uji tes doping.

Padahal 15 September lalu WADA mengirim surat pada Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI) terkait ketidakpatuhan program uji doping. Anehnya ndonesia tak bisa memenuhi test doping plan (TDP) tahun 2020 dan juga belum memenuhi TDP untuk tahun 2021. Terbukti sejumlah negara dikirimi surat dan punya waktu 21 hari untuk memberikan klarifikasi. Indonesia tidak memberikan klarifikasi, seperti halnya Thailand dan Korea Utara. WADA lalu melayangkan surat ancaman sanksi pada 7 Oktober.

“Saya sepakat dengan statemen ketum LMPP D. Yusad Regar meminta Menpora mengundurkan diri saja segera karena kelalaian ini tidak bisa dimaafkan sampai kapanpun,” tegasnya.

Sebelumnya Menpora Zainudin Amali bahkan mengaku baru mengetahui kasus ini pada 8 Oktober. Menpora menyebut perubahan struktur kepengurusan LADI jadi salah satu alasan Indonesia telat memberikan klarifikasi.

Menpora sendiri menyebut sudah mengirim surat agar Indonesia tak dijatuhi sanksi.

“Kalau ke WADA kami sudah kirim surat. Jadi kita berusaha ini akan kita lakukan dengan baik. Mudah-mudahan dengan penjelasan dari kami bisa ada pembicaraan lebih lanjut,” tandasnya. (rls/Iis)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *