Pembangkit Listrik Tenaga Air Way Besai

  • Whatsapp

Oleh : Apriyan S. Sigit Hartanto, SH, MH.

(Pemerhati Lingkungan)

Bacaan Lainnya
banner 728x250

Agak menarik, bila kita sedikit membahas site PLTA Way Besai ini, yang berlokasi di Hutan Lindung Bukit Punggur di Register 24, Tangkit Tebak Register 34. dan Way Tenong Register 44 B

Menurut data dan sejarah yang diperoleh hasi observasi lapangan, diketahui bahwa :

1. PT. PLN ( Persero ) Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan Sektor Bandar Lampung telah menandatangani perjanjian pinjam pakai kawasan hutan antara Kementerian Kehutanan dengan PT.PLN (persero) Proyek induk pembangkit dan jaringan Sumsel, Jambi, Lampung, dan Bengkulu dengan akte perjanjian nomor ; 358/KWL-6/PTGH/2000, No.03.PJ/062/PIKITRING/SUMBAGSEL/ 2000 tertanggal pada 7 Februari 2000 untuk pembangunan PLTA Way Besai yang berlokasi di Hutan Lindung Bukit Punggur di Register 24, Tangkit Tebak Register 34. dan Way Tenong Register 44 B seluas ± 49.35 Ha, di Kabupaten Lampung Barat, Propinsi Lampung, dengan jangka waktu 5 ( lima ) Tahun sampai dengan tanggal 7 Februari 2005.
2. Penolakan Perpanjanghan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan melalui Surat Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Nomor : S.88/Menhut-VII/PKH/2011 tanggal 9 Februari 2011 perihal Penolakan permohonan perpanjangan izin pinjam pakai kawasan hutan PT PLN (persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan Sektor Bandar Lampung,
3. Rekomendasi Gubernur Lampung melalui surat No. 500/1723/04/2010 tanggal 7 Juli 2010 perihal Rekomendasi pinjam pakai kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Lampung Barat, menyatakan guna mempercepat dan tidak menghambat aktivitas PLTA Way Besai yang ada di Kabupaten Lampung Barat pada perinsipnya Pemerintah Provinsi mendukung permohonan PT. PLN (persero) Pembangkit Sumbagsel Sektor Lampung.
4. Sesuai Pasal 28 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.43/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. menyatakan bahwa Permohonan Perpanjangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ditujukan kepada Menteri Kehutanan dengan tembusan sebagai dimana dimaksud dalam pasal 9 (2) dan diajukan paling lambat 6 ( enam ) bulan sebelum berakhirnya masa izin.
5. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.43/Menhut-II/2008 PT.PLN ( persero ) dapat mengajukan permohonan baru izin pinjam pakai kawasan hutan
6. Berdasarkan hal tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat pada dasarnya mendukung dan tidak akan menghambat aktivitas PLTA Way Besai yang ada di Kabupaten Lampung Barat serta akan berperan aktif dalam upaya proses permohonan perpanjangan izin pemakaian pinjam pakai kawasan hutan PT.PLN (persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan Sektor Bandar Lampung, namun tetap harus mengikuti Ketentuan dan peraturan yang berlaku yaitu PP Nomor 24 tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan dan Peraturan Menteri Kehutanan nomor : P.43/ Menhut-II / 2008 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.
7. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Way Besai melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.827/Menhut-II/2014. Seluas 47,3793 Ha
8. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43 Menhut Tahun 2008, yang berlaku pada saat itu dikatakan bahwa :
– Pasal 15
(1)Dalam hal Menteri menyetujui dengan persetujuan prinsip pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), pemohon wajib:

a. Menanggung biaya tata batas pinjam pakai kawasan hutan;
b. Menanggung biaya inventarisasi tegakan;
c. Melaksanakan reklamasi dan reboisasi pada kawasan hutan
yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya
jangka waktu pinjam pakai kawasan hutan;
d. Menyelenggarakan perlindungan hutan;
e. Memberikan kemudahan bagi aparat kehutanan baik pusat
maupun daerah sewaktu melakukan monitoring dan evaluasi di
lapangan;
f. Menanggung seluruh biaya sebagai akibat adanya pinjam pakai
kawasan hutan.
g. Mengingat pemenuhan kewajiban-kewajiban huruf (c), (d), (e)
dan (f) dilaksanakan pada saat telah terbit izin pinjam pakai
kawasan hutan, maka pemohon wajib membuat pernyataan di
depan notaris.

9. Dalam hal pemohon yang mendapat persetujuan prinsip pinjam pakai kawasan hutan dengan kompensasi lahan bagi pinjam pakai kawasan hutan pada provinsi yang luas kawasan hutannya kurang dari 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daratan provinsi tersebut, maka kewajiban lainnya selain dari kewajiban sebagaimana pada ayat (1) di atas adalah:

a. Menyediakan dan menyerahkan lahan bukan kawasan hutan kepada Departemen Kehutanan yang clear and clean sebagai kompensasi atas kawasan hutan yang dipinjam pakai;
b. Menanggung biaya pengukuhan kawasan hutan yang berasal dari lahan kompensasi;
c. Melaksanakan dan menanggung biaya reboisasi atas lahan kompensasi.
d. Dalam hal pemohon yang mendapat persetujuan prinsip pinjam pakai kawasan hutan pada provinsi yang luas kawasan hutannya di atas 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daratan provinsi tersebut maka kewajiban lainnya selain dari kewajiban sebagaimana pada ayat (1) di atas adalah membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Dalam hal kawasan hutan yang dimohon merupakan hutan alam, maka kewajiban lainnya selain dari kewajiban sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) atau ayat (3) di atas adalah:
a. Membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) yang dibayarkan kepada pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku;
b. Pada areal yang sudah dibebani izin pemanfaatan, peminjam dikenai kewajiban mengganti Iuran Izin yang telah dibayarkan oleh pemegang izin pemanfaatan berdasarkan luas areal yang digunakan sesuai ketentuan yang berlaku.
c. Membayar biaya investasi pengelolaan hutan atau pemanfaatan hutan kepada pengelola atau pemegang izin pemanfaatan akibat penggunaan kawasan hutan sesuai dengan luas areal hutan tanaman yang dipinjam pakai dan jangka waktu pinjam pakai kawasan hutan.
Dalam hal kawasan hutan yang dimohon merupakan hutan tanaman atau areal reboisasi, maka kewajiban lainnya selain dari kewajiban sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) atau ayat (3) di atas adalah:
a. Membayar ganti rugi nilai tegakan kepada pemegang izin pemanfaatan atau kepada pemerintah untuk yang tidak dibebani izin sesuai dengan sumber biaya penanaman;
b. Membayar PSDH kepada Pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku;
c. Mengganti Iuran Izin yang telah dibayarkan oleh pemegang izin pemanfaatan berdasarkan luas areal yang digunakan sesuai ketentuan yang berlaku;
d. Membayar biaya investasi pengelolaan hutan atau pemanfaatan hutan kepada pengelola atau pemegang izin pemanfaatan akibat penggunaan kawasan hutan sesuai dengan luas areal hutan tanaman yang dipinjam pakai dan jangka waktu pinjam pakai kawasan hutan.

Berdasarkan Ketentuan aturan tersebut diatas, Jelas dikatakan bahwa pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan diwajibkan untuk menyediakan lahan kompensasi untuk diberikan kepada negara, sebanyak 1;2 dari luasan Kawasan Hutan yang dipakai
Menurut Data saat ini, PT. PLN ( Persero ) Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan Sektor Bandar Lampung, baru menyelesaikan separuh-nya dari kewajiban nya untuk menyediakan areal kompesasi. Jadi sampai saat ini Kewajiban nya masih bisa dikatakan Hutang Kewajiban Areal Kompensasi terhadap negara.

Ironis nya, disekitar site PLTA Way Besai tersebut, terdapat Pemukiman penduduk, bisa dikatakan masyarakat tersebut merupakan PERAMBAH yang bermukim disana, Tapi bukan karena unsur disengeja, Keberadaan mereka ( Desa Sukapura- Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat ) disana, menurut sejarah diantar langsung oleh Presiden Ir Soekarno Pada Tahun 1950-52 , mereka adalah Eks-Veteran Siliwangi yang di Translog/migrasikan dari Bandung-Jawabarat ke Lampung Desa Sukapura, untuk membuka Lahan dan membuat daerah Administratif. Kemudian seiring perjalanan waktu kira kira sekitar tahun 2000an. Pemerintah melakukan Penataan Batas Kawasan Hutan, akan tetapi sangat disayangkan Kegiatan waktu itu dilaksanakan tanpa melibatkan Peran partisipatif Masyarakat sehingga setelah dilaksanakan Penataan Batas Kawasan Hutan, daerah tersebut masuk kedalam Kawasan Hutan Lindung Register 34 Tangkit Tebak. Sudah berbagai cara mereka melakukan upaya menempuh perunaham status tanah tersebut, akan tetapi belum mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Yakni, bisa dikeluarkan nya Areal pemukiman seluas +/- 83 Ha. Dari Kawasan Hutan Lindung Reg 34 Tangkit tebak.

Sementara, PT. PLN ( Persero ) Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan Sektor Bandar Lampung, yang sudah mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan nomor SK.827/Menhut-II/2014. Seluas 47,3793 Ha: Sampai saat ini belum menyelesaikan Kewajiban nya memberikan Areal Kompensasi untuk dihibahkan ke negara.

Dimana rasa keadilan, sungguh ironi sekali.. (*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *