Dokuritsu Junbi Inkai

  • Whatsapp

(Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia)

Kekalahan Jepang dalam Perang pasifik terlihat jelas. Pada 7 September 1944, perdana Menteri Jepang, Jenderal Kuniaki Koiso mengumumkan bahwa Indonesia akan diberikan kemerdekaan jika Jepang mencapai kemenangan dalam perang Asia Timur Raya.

Bacaan Lainnya

Jepang mengharapkan, dengan memberikan kesempatan kemerdekaan, tentara sekutu akan disambut oleh negara Indonesia sebagai penyerbu negara mereka. Akhirnya pada tanggal 1 maret 1945 Jendral Kumakichi harada, pimpinan pemerintah pendudukan militer Jepang di Jawa mengumumkan pembentukan badan khusus untuk menyelidiki usaha-usaha dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia yang bernama BPUPKI.

Pada hari ulang tahun kaisar Jepang, Kaisar Hirohito, tanggal 29 April 1945, BPUPKI diresmikan.  DR. KRT Radjiman Wedyodiningrat ditunjuk sebagai ketua BPUPKI yang didampingi oleh Raden Pandji Soeroso dan Ichibangase Yosio sebagai wakil ketua.

Pada saat itu Raden Pandji Soeroso juga diangkat sebagai kepala kantor tata Usaha BPUPKI yang dibantu oleh Masuda Toyohiko dan Mr. Abdoel Gafar Pringgodigdo. BPUPKI beranggotakan 67 orang. Tujuh anggota dari BPUPKI adalah anggota istimewa, mereka adalah perwakilan dari pendudukan militer Jepang. Namun, ketujuh anggota tersebut tidak memiliki hak suara, hanya jadi pengamat saja.

Selama berdirinya BPUPKI, telah diadakan dua kali sidang dan pertemuan-pertemuan tidak resmi oleh panitia kecil. Sidang pertama dilakukan pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Pada sidang pertama ini, Indonesia mendapatkan rumusan dasar negara.

Rumusan dasar negara tersebut diberikan oleh tiga tokoh utama pergerakan nasional Indonesia yaitu Prof. Moh. Yamin,, Prof. Dr. Soepomo dan juga Ir. Soekarno. Gagasan lima sila dasar itu diberi nama oleh Ir. soekarno dengan istilah Pancasila.

Sidang BPUPKI pertama itu dikenang sebagai detik-detik lahirnya Pancasila, maka dari itu setiap 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Pidato yang diberikan oleh Ir. Soekarno menjadi tanda bahwa berakhirnya masa persidangan resmi yang dilaksanakan oleh BPUPKI.

BPUPKI mengalami proses jeda atau istirahat selama sebulan lebih. Sebelum masa resesi ini dimulai dibentuklah panitia kecil yang beranggotakan 9 orang yang disebut dengan Panitia Sembilan. Panitia sembilan diketuai oleh Ir. Soekarno dengan tugas mengolah usul-usul dasar negara dari para anggota BPUPKI.

Sidang kedua BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1945 sampai 17 Juli 1945. Pada sidang kedua ini BPUPKI membahas tentang wilayah Indonesia, kewarganegaraan Indonesia, rancangan Undang-Undang Dasar, ekonomi serta pendidikan di Indonesia.

Setelah sidang kedua BPUPKI, pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI resmi dibubarkan. BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah berhasil dalam menyelesaikan tugasnya untuk menyusun rancangan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia.

Setelah pembubaran BPUPKI, barulah dibentuk PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekan Indonesia. PPKI diketuai oleh Ir. Soekarno dan beranggotakan 21 orang yang terdiri dari berbagai etnis di Indonesia.

PPKI sendiri diberikan tugas untuk meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, PPKI juga diberikan tugas untuk melanjutkan hasil kerja BPUPKI seperti memindahkan kekuasaan dari pihak pemerintah Jepang kepada pemerintah Indonesia dan juga bertugas mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan ketatanegaraan Indonesia yang baru.

PPKI diresmikan pada tanggal 9 Agustus 1945 oleh Jendral terauchi di Kota Ho CHi Minh, Vietnam dengan mendatangkan tiga tokoh dari Indonesia yaitu Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta dan DR. KRT Radjiman Wedyodiningrat.

Pada saat itu Terauchi juga memberikan pidato singkat mengenai pemerintah jepang yang memutuskan untuk memberikan hadiah kemerdekaan kepada Indonesia. keesokan harinya, ketiga tokoh Indonesia tersebut kembali ke Indonesia dan disambut oleh rakyat Indonesia.

Setelah pertemuan tersebut, PPKi tidak bisa bertugas karena golongan muda Indonesia mendesak supaya kemerdekaan Indonesia segera dilakukan atas nama PPKI. Rencana rapat PPKI pada 16 Agustus 1945 bahkan tidak bisa terlaksana karena terjadi peristiwa Rengasdengklok.

Peristiwa Rengasdengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh golongan muda seperti Adam Malik dan Chaerul Saleh. Golongan muda tersebut menculik Ir. Soekarno, Moh. Hatta dan Achmad Soebardjo.

Sementara itu di Jakarta, Chaerul dan anggota pemuda lainnya menyusun rencana untuk merebut kekuasaan dari tangan Jepang. Namun rencana tidak berjalan mulus karena tidak semua anggota PETA mendukung rencana perebutan kekuasaan tersebut.

Rencana proklamasi Indonesia awalnya akan dilakukan di Rengasdengklok pada tanggal 16 Agustus 1945, bahkan teks proklamasi dan bendera merah putih sudah dikibarkan sejak tanggal 15 Agustus.

Karena tidak adanya kabar yang jelas dari Jakarta, Jusuf Kunto dikirim untuk berunding dengan golongan muda di Jakarta. Namun, Jusuf Kunto hanya menemui Mr. Achmad Soebardjo di sana.

Pada akhirnya Jusuf Kunto dan Mr. Achmad Soebardjo pergi ke Rengasdengklok untuk menjemput Soekarno, Moh. Hatta, Fatmawati dan Guntur. Achmad Soebardjo membawa Bung Karno dan Hatta ke Jalan Pegangsaan Timur no. 56 untuk membacakan proklamasi.

Keesokan harinya, pada tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi dikumandangkan dengan naskah yang telah diketik oleh Sayuti Melik menggunakan mesin ketik yang diambil dari Kantor Kepala Angkatan Laut jerman, Mayor Dr. Hermann Kandeler.

Pada awalnya PPKI beranggotakan 21 orang. Anggota PPKI terdiri dari berbagai suku di Indonesia, ada 12 orang etnis Jawa, 3 orang etnis Sumatera, 2 orang etnis Sulawesi, 1 orang etnis Maluku, 1 orang etnis Tionghoa, 1 orang etnis Kalimantan dan 1 orang etnis Nusa tenggara.

Pada awalnya golongan muda tidak suka pada PPKI karena mereka menganggap PPKI adalah badan yang dibentuk pemerintah Jepang yang sudah pasti mendukung Jepang. Namun, PPKI adalah badan yang dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan. Untuk mewujudkan kemerdekaan itu tentunya diperlukan persiapan yang matang.

Berikut adalah susunan keanggotaan PPKI:

Ir. Soekarno – ketua

Drs. Moh. Hatta – wakil ketua

prof. Mr. Dr. Soepomo – anggota

KRT Radjiman Wedyodiningrat – anggota

KRT Radjiman Wedyodiningrat- anggota

R. P. Soeroso – anggota

Soetardjo Kartohadikoesoemo – anggota

Kiai Abdoel Wachid Hasjim – anggota

Ki Bagus Hadikusumo – anggota

Otto Iskandardinata – anggota

Abdoel Kadir – anggota

Pangeran Soerjohamidjojo – anggota

Pangeran Poerbojo – anggota

Dr. Mohammad Amir – anggota

Mr. Abdul Abbas – anggota

Teuku Mohammad Hasan – anggota

Dr. GSSJ Ratulangi – anggota

Andi Pangerang – anggota

A.A. Hamidan – anggota

I Goesti Ketoet Poedja – anggota

Mr. Johannes Latuharhary – anggota

Drs. Yap Tjwan Bing – anggota

Namun selanjutnya, tanpa sepengetahuan dari pihak Jepang, anggota PPKI bertambah 6 orang yaitu:

Achmad Soebardjo – penasihat

Sajoeti Melik – anggota

Ki Hadjar Dewantara – anggota

R.A.A. Wiranatakoesoema – anggota

Kasman Singodimedjo – anggota

Iwa Koesoemasoemantri – anggota

PPKI memiliki tugas yang sama dengan bPUPKI, yaitu tugas-tugas yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia. Berikut adalah beberapa tugas-tugas PPKI:

1. Menyusun dan mengesahkan konstitusi

Menurut Soekarno, kemerdekaan harus dinyatakan dalam dua bentuk, yaitu bentuk deklarasi dan proklamasi. Proklamasi adalah pernyataan kemerdekaan yang sangat singkat. Proklamasi dilaksanakan dengan mengumumkan kepada masyarakat dunia bahwa sebuah negara telah lahir dan merdeka serta berdaulat.

Sedangkan deklarasi adalah pernyataan proklamasi yang diiringi dengan konstitusi. Konstitusi Indonesia sendiri adalah Undang-Undang Dasar 1945.

UUD 1945 ini berhasil ditetapkan menjadi konstitusi negara Indonesia dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Konstitusi adalah norma hukum yang berada di bawah dasar negara.

Konstitusi adalah sebuah hukum negara yang menggambarkan sistem ketatanegaraan dari negara tersebut. UUD 1945 ini tentunya mengalami sejarah yang panjang dan berliku-liku untuk dapat diterima sebagai landasan hukum di Indonesia.

2. Menyusun dan mengesahkan dasar negara

Dasar negara merupakan komponen penting bagi suatu negara. Dasar negara umumnya tercantum di dalam konstitusi. Dasar negara akan dijadikan pedoman pemerintahan dalam suatu negara untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab.

Bagi masyarakat suatu negara dasar negara dijadikan sebagai pandangan hidup atau pedoman yang sesuai dengan kepribadian bangsa tersebut. Dasar negara Indonesia yang dimaksud adalah Pancasila.

Pancasila tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Di dalam UUD yang disahkan tersebut ada pancasila yang merupakan revisi dari Piagam Jakarta. Rumusan Pancasila tersebut terdapat pada alinea keempat pada Pembukaan UUD 1945.

3. Mempersiapkan dan membentuk pemerintahan

PPKI juga bertugas untuk menyusun dan membentuk pemerintahan dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan. Pada tanggal 18 Agustus 1945, selain mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara, PPKI juga menetapkan dan memilih Ir. Soekarno sebagai presiden dan Moh. Hatta sebagai wakil presiden. Pada saat itu juga Indonesia memilih untuk menganut sistem pemerintahan Presidensial.

Setelah memilih dan menetapkan presiden dan wakil presiden baru, PPKI juga menentukan tugas, fungsi dan wewenang dari presiden dan wakil presiden dalam pemerintahan.

Selain itu PPKI juga menentukan tugas-tugas untuk lembaga negara sebagai perwakilan rakyat Indonesia dan juga hal-hal yang berguna untuk membantu pelaksanaan pemerintahan Indonesia yang baru.

4. Memperjelas wilayah-wilayah Indonesia

Ketika baru merdeka, Indonesia belum memiliki wilayah yang tetap pada saat itu. Wilayah Indonesia baru terbagi setelah dua hari Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Pembagian wilayah tersebut dilakukan pada tanggal 19 Agustus 1945. Pada awal baru merdeka Indonesia hanya menetapkan delapan provinsi diantaranya:

Sumatera dengan gubernur Mr. teuku Muhammad Hasan

Jawa Barat dengan gubernur Mas Sutardjo Kertohadikusumo

Jawa Tengah  dengan gubernur Rp Soeroso

Jawa Timur dengan gubernur RMT Ario Soerjo

Sunda Kecil dengan gubernur I Goesti Ketoet Poedja

Maluku dengan gubernur Mr. Johannes Latuharhary

Sulawesi dengan gubernur GSSJ Ratulangi

Borneo dengan gubernur Pangeran Muhammad Noor.

Penetapan wilayah ini dilakukan untuk mempersiapkan dan memperjelas daerah mana saja yang menjadi wilayah Indonesia.

E. Sidang-sidang PPKI

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia berhasil dilaksanakan, hal yang harus dilakukan selanjutnya oleh Indonesia adalah memindahkan kekuasaan dari Jepang ke Indonesia dan membentuk pemerintahan.

1. Sidang ke-1 PPKI

PPKI mengadakan rapat di Pejambon pada tanggal 18 Agustus 1945. Sebelum rapat dimulai, Soekarno dan Moh. Hatta meminta KH Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singodimedjo, Ki Bagus hadikusumo dan Mr. Teuku Muhammad Hasan untuk membahas rancangan Undang-undang Dasar yang sebelumnya telah dirancang oleh Panitia Sembilan pada tanggal 22 Juni 1945.

Rancangan Undang-Undang yang ingin dibahas adalah kalimat ‘Ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya’. Pembahasan tersebut bertujuan supaya tidak ada polemik dalam kehidupan rakyat Indonesia, karena Indonesia menganut beberapa agama, tidak hanya menganut agama Islam.

Pembahasan tersebut dipimpin oleh Moh. Hatta dan dilaksanakan selama 15 menit. Dari pembahasan tersebut telah disepakati untuk menghilangkan kalimat ‘Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya’.

Pada sidang pertama PPKI, yang dilaksanakan 18 Agustus 1945, menghasilkan beberapa keputusan yaitu:

a. Mengesahkan UUD 1945

Pada sidang pertama PPKI, UUD 1945 disahkan menjadi konstitusi negara. selain mengesahkan UUD 1945, PPKI juga melakukan revisi Piagam Jakarta atau Jakarta Charter.

b. Menetapkan Soekarno sebagai Presiden dan Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden

Penetapan Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Moh. Hatta sebagai Wakil presiden merupakan usulan dari Otto Iskandardinata.

c. Membentuk Komite Nasional

PPKI membentuk komite nasional yang bertujuan untuk membantu tugas-tugas presiden sebelum dibentuknya perwakilan rakyat.

2. Sidang Ke-2 PPKI

Setelah itu, pada hari keesokannya, 19 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang kedua yang menghasilkan:

Membentuk pemerintah daerah

Membentuk komite nasional daerah

Membentuk 12 kementrian

Membentuk 4 menteri negara

Membentuk tentara rakyat Indonesia

Pada tanggal 22 agustus 1945, PPKI mengadakan sidang ketiga yang menghasilkan keputusan-keputusan seperti:

Menetapkan komite nasional Indonesia pusat atau KNIP

Membentuk Partai Nasional Indonesia atau PNI

Membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BPR

 

Apriyan Sucipto, SH, MH

Pemerhati Sosial

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *