Pertanyakan Anggaran Makan Minum Rp 75 M

  • Whatsapp

Oleh : Aris Tama

Sekum PKC PMII Lampung

Bacaan Lainnya

Juru bicara Pansus LKPJ Made Suarjaya dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II, Laporan Panitia Khusus LKPJ Kepala Daerah Tahun di gedung DPRD Lampung, Rabu (23/6) kemarin. Made mengatakan Pemprov tidak peka terhadap kondisi yang tidak baik di dengan menghabiskan puluhan miliar hanya untuk anggaran makan minum.

“Pemanfaatan anggaran yang tidak produktif dan terkesan foya-foya serta mendominasi belanja APBD dengan nilai yang cukup fantastis luar biasa, seperti belanja makan minum yang mencapai Rp75 miliar,” kata Juru Bicara Pansus LKPj Made Suarjaya.

Saya melihat ada ketimpangan belanja jasa yang tidak produktif atau terbilang foya-foya sebesar Rp14,3 miliar, biaya cetak Rp 34 miliar, jasa publikasi Rp 24 miliar, belanja surat kabar atau majalah Rp 3,2 miliar, belanja tas Rp 1,2 miliar, souvenir Rp 2,57 miliar, belanja ATK Rp 28,6 miliar belanja dokumentasi Rp 1,267 miliar.

Sederhananya, APBD itu disusun berdasarkan realisasi pendapatan. Baru belanja menyesuaikan. Sudah jelas. Pendapatan turun kok belanja makan minum dan ATK serta bahan bacaan malah boros, tidak dilakukan efisiensi.

Padahal semua (efisiensi) itu sangat mungkin dilakukan mengingat rapat-rapat di lakukan secara virtual. Dan jumlah peserta juga sanggat dibatasi. Tidak boleh lebih 50% dari kapasitas. Untuk bahan bacaan saat ini semua sudah banyak melalui media online. Kira-kira makan apa ya sampai Rp 75 miliar itu?

Data tersebut saya kutip dari salah satu media ungkapdan paparan juru bicara Pansus LPKPj. Seharusnya belanja-belanja diatas tidak perlu sebesar itu karena saat ini dalam kondisi pandemi Covid-19 sehingga banyak kegiatan bisa dilakukan secara daring tidak perlu bertemu fisik dan bisa melalui pemanfaatan teknologi baik untuk publikasi promosi dan lain-lainya.

Ada beberapa poin yang menjadi kajian saya. Maka, saya mengajak dan menghimbau semua elmen peduli persoalan yang sangat mungkin akan menuai kurang kebermanfaatannya itu.

1. Besaran dana Covid-19 dan realisasi penggunaannya karena berdasarkan informasi, Lampung merupakan pemprov terendah kedua dalam hal vaksinasi Covid-19. Masyarakat perlu tahu berapa riil dari besaran dana penganggulangan Covid di Lampung.

2. Penurunan pendapatan yang sangat signifikan. Terutama dari bagi hasil yang semestinya kita diuntungkan karena letak geografis dan potensi Sumber Daya Alam (SDA).

3. Besaran belanja makan minum yang tidak rasional. Perlu dipertanyakan. Mulai dari perencanaan. penganggaran. pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporannya.

4. Realisasi dan capaian program berdasarkan 33 janji kerja yang sampai sekarang belum terasa nyata kebermanfaatnya dan belum dirasakan seluruh daerah di Provinsi Lampung oleh masyarakat Lampung.

5. Perlu kajian terhadap penurunan pendapatan daerah yang sangat signifikan. Serta rendahnya realisasi vaksinasi Covid di Lampung.

6. Lakukan kajian untuk rasionalisasi program yang lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat yang sangat mendesak bukan program-program yang bersifat seremonial. (*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *