Hippun Adat, Mengembalikan Keluhuran Adat Sekala Brak

  • Whatsapp
Foto-foto Dok. Humas Kerajaan Adat Sekala Brak Kepaksian Pernong

radarcom.id – Sejarah panjang Sekala Bekhak telah ada sejak zaman dahulu kala sebagai sebuah kerajaan, Sekala Bekhak kuno yang menganut ajaran Hindu-Animisme, dan kemudian di taklukan oleh kekuasaan baru yang beraliran Islam. Dinamika sejarah yang terus berjalan, maka kemudian kerajaan Sekala Bekhak dikuasai dan dipimpin oleh empat paksi yang kemudian membagi daerah kekuasaannya dalam empat kepaksian, Keempat paksi tersebut adalah Kepaksian Pernong, Kepaksian Bejalan Di Way, Kepaksian Belunguh dan Kepaksian Nyerupa.

Pusat kerajaan Sekala Bekhak di empat kepaksian tersebut sebagaimana kita ketahui hingga saat ini berada di Lampung Barat. Dimana Umpu Pernong memerintah daerah Batu Brak dengan Ibu Negeri Henibung, daerah ini disebut dengan Paksi Buay Pernong, Umpu Bejalan Di Way memerintah daerah Kembahang dan Balik Bukit dengan Ibu Negeri Puncak, daerah ini disebut dengan Paksi Buay Bejalan Di Way, Umpu Belunguh memerintah daerah Belalau dengan Ibu Negerinya Kenali, daerah ini disebut dengan Paksi Buay Belunguh dan Umpu Nyerupa memerintah daerah Sukau dengan Ibu Negeri Tapak Siring, daerah ini disebut dengan Paksi Buay Nyerupa.

Bacaan Lainnya
banner 728x250

Sebagai masyarakat adat yang terus menjaga keluhuran adat istiadat, elemen masyarakat Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Brak Kepaksian Pernong yang terdiri dari elemen Dewan Adat, Kappung Batin, Perwakilan Raja Jukkuan, Sekretariat Kepaksian, Hulubalang, Humas Kerajaan dan elemen masyarakat lainnya, bermusyawarah dengan melakukan Hippun Adat yang dilaksanakan di Gedong Dalom Kepaksian Pernong di Batu Brak, Lampung Barat, Minggu, 23 Mei 2021.

Tujuan dari Hippun Adat adalah melakukan pembahasan dan bermusyawarah mencari solusi dari permasalahan yang terjadi atas dugaan penyalahgunaan adat yang dilakukan oleh Perdana Menteri Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Brak Kepaksian Pernong, Irjen Pol (Purn) Dr. Ike Edwin, SH, MH, atau biasa yang disebut Dang Ike. Seyogyanya, acara hippun tersebut dihadiri oleh Dang Ike. Namun pada acara tersebut berjalan tanpa dihadiri Dang Ike.

Hippun Adat ini sebelumnya sudah dilaporkan kepada PYM SPBD Pangeran Edward Syah Pernong SH, MH, Sultan Sekala Brak Yang Dipertuan Ke-23 dan mengundang secara resmi Dang Ike melalui surat undangan perihal klarifikasi tujuh poin tuntutan terhadap Dang Ike dari masyarakat Adat Paksi Pak Sekala Brak khususnya Kepaksian Pernong. Undangan itu untuk Dang Ike tertanggal 14 Mei 2021 dengan ditandatangani oleh Dewan Adat Kepaksian Pernong Ketua Indra Gunawan Glr. Khaja Pandawa, Sekretaris Hendra Efendi, SE, Glr. Khaja Simbangan Dalom. Serta para Kappung Batin Kepaksian Pernong dan mengetahui para Raja-raja Jukuan Se-Kepaksian Pernong.

Ketua Dewan Adat Kepaksian Pernong Indra Gunawan Glr. Khaja Pandawa mengatakan keresahan masyarakat Adat Paksi Pak Sekala Brak Kepaksian Pernong, berdasarkan adanya penyalahgunaan atau pemakaian elemen adat yang tidak tepat. Hal tersebut sudah berlangsung cukup lama dan berulang, adapun yang di anggap melanggar adat antara lain : Pengunaan Istilah “Lamban Gedung Kuning” di Kediaman Pribadi Perdana Mentri Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Brak Kepaksian Pernong; Pengunaan simbol-simbol kebesaran adat milik Saibatin seperti Hejongan Dalom (Singgasana Sultan), Titi Kuya, Jambat Agung (Talam Kuning) yang terpasang di rumah pribadi Ike Edwin yang seharusnya hanya boleh dipergunakan oleh Sai Batin/Sultan di Paksi Pak Sekala Brak, Penyimpangan Pemegang perangkat kebesaran adat seperti payung agung, tombak (payan), pedang yang sudah ditetapkan oleh pemilik adat dalam hal ini Saibatin atau Sultan secara turun temurun, tidak dapat dialihkan, sehingga penggunaan yang selama ini dilakukan di rumah pribadi lke Edwin menyalahi ketentuan adat, Permasalahan lain adalah Pengunaan istilah Perdana Menteri Kerajaan Sekala Brak yang tidak sesuai pada tempatnya, dan banyak kegiatan adat yang dilakukan mengatas namakan Saibatin.

“Sebelumnya, beberapa langkah sudah pernah dilakukan masyarakat adat kepaksian pernong dalam menyikapi hal ini. Namun sepertinya belum ada solusi yang diharapkan, sehingga disepakati untuk melakukan Hippun Adat,” kata Indra Gunawan dalam rilis persnya kepada media.

Diuraikan, secara pembagian wilayah adat, empat kepaksian memiliki wilayah masing masing dan memiliki batas-batas tertentu, dan memiliki elemen sebagai penanda sebuah wilaya kekuasaan ditandai dengan adanya istana kerajaan, Sedangkan istana sebagai pusat kerajaan berada di masing-masing wilayah kekuasaan yang disebut Gedung Dalom/Lamban Gedung.

Pemberian nama kediaman pribadi Dang Ike di Sukarame Bandar Lampung, yang diberi nama Lamban Gedung Kuning, di nilai menyalahi aturan atau tata titi adat Saibatin, karena dengan penamaan tersebut, dianggap menempatkan rumah pribadi Dang Ike sejajar dengan Lamban Gedung pada empat kepaksian. “Hal ini di khawatirkan menimbulkan perpecahan di empat kepaksian kerajaan Sekala Brak,” tegasnya.

Dalam perjalanan sejarah Masyarakat Adat Saibatin, yang menganut sistem pemerintahan otokrasi menempatkan satu junjungan tinggi yaitu Saibatin yang merupakan seseorang pemegang kekuasaan tertinggi, Kerajaan Sekala Brak yang secara geografis berada di Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, menyimpan banyak sejarah dan jejak peradaban baik berupa prasasti, benda pusaka, adat budaya yang di jaga kelestarian nya secaraturun turun temurun hingga saat ini. Hal ini mempunyai makna, kemurnian adat dan budaya dijaga dan diwariskan secara turun temurun.

“Adat Istiadat yang merupakan tatanan atau tata titi yang berlaku dalam kehidupan masyarakat sejak ratusan tahun merupakan hasil dari pemikiran para leluhur yang mengatur sistem pola kehidupan masyarakat adat yang sesuai dengan kebiasaan, keselarasan, dan keseimbangan dalam adat pola kehidupan social masyarakat adat saibatin termasuk salah satunya adalah aturan adat tentang pemakaian perangkat adat untuk Sultan atau Saibatin,”

“Perangkat adat milik Saibatin, termasuk juga perlengkapan berupa Kasur, Kelambu, Lalangsi, Dandan dan lain sebagainya, yang jumlah dan tingkatannya sudah diatur. Perlengkapan lainya yang mengenai peralahan arak-arakan, mulai dari alam gemisir, tombak, pedang. Perangkat ada ini berlaku turun-temurun. dan yang memegang alat sudah ditentukan tidak sembarangan. Contoh Lelamak Titikuya yang berfungsi sebagai alas kaki Saibatin/Sultan saat ada prosesi atau upacara adat. Yang mana hanya dipergunakan khusus untuk Saibatin atau Sultan. Tamu agung pun tidak boleh menginjak atau menitinya. Selanjutnya perangkat-perangkat adat digunakan seperti payung Saibatin. Payung Saibatin berwarna kuning. Itu hanya bisa dipakai Saibatin/sultan dalam adat saibatin. Adalagi tombak/Payan. Sang pemegang tombak bukan orang sembarangan karna memang orang yang langsung ditunjuk dan dipercaya Saibatin/Sultan untuk memegangnya,” ungkapnya.

Terkait ketidakhadiran Dang Ike dalam klarifikasi yang dilakukan dalam Hippun Adat tersebut, maka Masyarakat Adat Sekala Brak Kepaksian Pernong tidak akan berhenti. Tetapi akan terus meluruskan tata titi dan mengembalikan keluhuran adat Sekala Brak. Serta tegas menolak segala bentuk penyalahgunaan dalam pelaksanaan adat adat Sekala Brak khususnya Kepaksian Pernong. (rls/rci)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *