Kedudukan Hukum SE Walikota Bandar Lampung Tentang Pembatasan Jam Operasional Kegiatan Usaha

  • Whatsapp

Oleh: Edius Pratama, S.H.

(Junior Advokat Law Office Purnomo Sidiq and Partners)

Bacaan Lainnya

Dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan dan pengendalian virus COVID-19 yang semakin hari semakin meluas dan bertambah korbannya disatu sisi dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi daerah maupun nasional disisi yang lain, Pemerintah Kota Bandar Lampung pada tanggal 8 maret 2021 menerbitkan Surat Edaran (SE) No. 360/326/IV.06/III/2021 tentang Pembatasan Jam Operasional Kegiatan Usaha.

Dalam surat edaran tersebut Walikota Bandar Lampung memberitahukan kepada seluruh pelaku kegiatan usaha yang ada di Kota Bandar Lampung untuk membatasi jam operasional kegiatan usaha.  Jam operasional kegiatan usaha untuk pusat perbelanjaan , pasar swalayan, toko modern yang semula dibatasi hanya sampai pukul 19.00 WIB menjadi pukul 21.00 WIB dan untuk kegiatan usaha yang lebih banyak buka dimalam hari seperti restoran, café, karaoke, diskotik, panti pijat, billiard, pedagang pinggir jalan dan hiburan lainnya diberi kelonggaran lebih satu jam dari kegiatan usaha sebelumnya yaitu buka sampai pukul 22.00 WIB.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Walikota Badar Lampung juga memberitahukan agar setiap pelaku usaha tetap melaksanakan protocol COVID-19 secara ketat yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan serta membatasi mobilisasi dan interaksi.

Dalam Surat Edaran tersebut juga diberitahukan akibat hukum apabila penanggung jawab kegiatan/usaha itu melanggar baik batas akhir jam operasional kegiatan usahanya maupun pelanggaran terhadap protocol COVID-19 saat menjalankan kegiatan usahanya yaitu akan dikenakan sanksi pidana kurungan sesuai Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 3 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaaan Baru dan Pengendalian COVID-19.

Karena yang menjadi rujukan dari Surat Edaran Walikota Bandar Lampung No. 360/326/IV.06/III/2021 adalah Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 3 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dan Pengendalian COVID-19 maka penting untuk ditelusuri bagaimana pengaturannya terkait dengan pelaksanaan kegiatan usaha didalam masa-masa pendemi COVID-19 seperti saat ini.  Didalam Peraturan Daerah tersebut terkait dengan pelaksanaan kegiatan usaha dimasa pendemi COVID-19 diatur dalam Pasal 12 yang berbunyi:

Setiap penanggung jawab kegiatan/ usaha dalam penyelenggaraan adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19:

  1. Menerapkan adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian covid 19 pada kegiatan/usaha;
  2. Wajib menerapkan perilaku disiplin penerapan protocol kesehatan dalam melaksanakan kegiatan/usaha, yang meliputi:
  3. Melakukan pembersihan dan disinfeksi tempat pelaksanaan kegiatan;
  4. Menyediakan fasilitas tempat cuci tangan yang memadai dan mudah diakses;
  5. Melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh orang/pengunjung yang datang pada kegiatan/tempat usaha;
  6. Mewajibkan setiap orang/pengunjung/peserta kegiatan menggunakan masker
  7. Memasang media informasi yang berisi ketentuan menjaga jarak fisik, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan pencuci tangan berbasis alcohol serta kedisiplinan menggunakan masker;
  8. Melakukan pembatasan jarak fisik paling kurang satu meter;
  9. Mencegah kerumunan orang;
  10. Menyediakan satgas di tempat kerja masing-masing dalam rangka pengendalian protocol kesehatan”

 

Didalam pasal tersebut diatas yang menjadi rujukan dari Surat Edaran Walikota Bandar Lampung No. 360/326/IV.06/III/2021 tidak diatur terkait dengan pembatasan jam opersional kegiatan usaha namun hanya mengatur terkait dengan penerapan adaptasi kebiasaan baru dan penerapan protocol kesehatan. Pengertian adaptasi kebiasan baru sendiri didalam ketentuan umum Peraturan Daerah tersebut bukan pembatasan jam operasional kegiatan usaha namun pengertiannya adalah penyelenggaraan aktivitas sehari-hari mencakup sosial, budaya dan ekonomi masyarakat dalam mendukung masyarakat produktif dan aman COVID-19.

Perlu diketahui bahwa pengertian Surat Edaran tertuang dalam Pasal 1 butir 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah yang berbunyi:

“surat edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak”

Kemudian pengertian yang sama juga tertuang dalam peraturan yang berada dibawahnya yaitu Peraturan Gubernur No. 42 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Peraturan Walikota Bandar Lampung No. 44 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung yaitu Surat Edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan diatas sangat jelas bahwa Surat Edaran hanya berupa pemberitahuan, penjelasan dan/petunjuk maka seharusnya Surat Edaran Walikota Bandar Lampung No. 360/326/IV.06/III/2021 materi muatannya semata-mata hanya untuk memberitahu, memperjelas makna dari peraturan yang menjadi rujukannya bukan melahirkan norma hukum baru dalam hal ini “Pembatasan Jam Operasional Kegiatan Usaha” yang tidak diatur sama sekali dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 3 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dan Pengendalian COVID-19. Akibat hukumnya Surat Edaran itu tidak dapat dijadikan dasar hukum bagi aparat dalam hal ini Polisi Pamong Praja (Pol PP) Kota Bandar Lampung untuk menertibkan masyarakat yang membuka kegiatan usahanya melampaui batas akhir jam operasional.

Lebih lanjut didalam Pasal 108 Peraturan Daerah  Provinsi Lampung No. 3 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dan Pengendalian COVID-19 disebutkan bahwa:

“Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan”

Merujuk pada pasal diatas seharusnya pejabat daerah dalam hal ini Walikota Bandar Lampung mengeluarkan Peraturan Walikota yang mengatur pembatasan jam operasional kegiatan usaha di Kota Bandar Lampung bukan Surat Edaran yang materi muatannya juga menyimpang karena bukan hanya sebatas pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk namun berisi norma hukum baru diluar Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 3 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dan Pengendalian COVID-19.

Dewasa ini didalam prakteknya di Kota Bandar Lampung Surat Edaran Walikota Bandar Lampung No. 360/326/IV.06/III/2021 tentang Pembatasan Jam Operasional Kegiatan Usaha sering kali dijadikan dasar utama oleh aparat dalam hal ini Polisi Pamong Praja (Pol PP) yang diduga merupakan Pol PP Kota Bandar Lampung untuk menertibkan pelaku-pelaku usaha yang dinilai tidak mentaati aturan dari Surat Edaran tersebut, padahal jika kita cermati secara cermat seperti analisis kami diatas Surat Edaran tersebut tidak memiliki kekuatan hukum kecuali pemberitahuan-pemberitauan yang sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 3 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dan Pengendalian COVID-19 yaitu terkait dengan Penerapan Protokol Kesehatan bagi Penanggungjawab Kegiatan/Usaha saat menjalankan kegiatan usahanya.

Disebutkan juga dalam Perda bahwa penegak hukum bagi penanggung jawab kegiatan/usaha yang melanggar protocol kesehatan adalah Satpol PP Provinsi Lampung bukan Satpol PP Kota Bandar Lampung sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 89 ayat (1) yang berbunyi:

“Satpol PP Provinsi melakukan penegakan hukum terhadap pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 didaerah”

Terkait dengan pelibatan Satpol PP Kota dalam pelaksanaan penegakan hukum sifatnya hanya koordinasi dan kerjasama bukan sebagai penegak hukum utama sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 89 ayat (2) huruf a dalam Perda tersebut.  Oleh sebab itu, apabila Satpol PP Kota melakukan penegakan hukum secara sepihak dalam hal ini melakukan penertiban-penertiban terhadap kegiatan usaha yang diduga melanggar peraturan daerah tanpa adanya permintaan kerjasama dan koordinasi dari Satpol PP Provinsi maka Satpol PP Kota Bandar Lampung telah melakukan penyalahgunaan kewenangan.

Kemudian akibat hukum bagi penanggungjawab kegiatan/usaha yang melanggar adaptasi baru dan protocol kesehatan saat menjalankan usahanya tidak serta merta langsung dikenakan sanksi pidana kurungan seperti yang diberitahukan dalam butir ke-4 (keempat) dari Surat Edaran Walikota Bandar Lampung No. 360/326/IV.06/III/2021, namun harus dikenakan sanksi administrasinya terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 102 ayat (2) Peraturan Daerah  Provinsi Lampung No. 3 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dan Pengendalian COVID-19 yang berbunyi:

“Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administrative yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali”

Didalam Perda, sanksi administratif itu sendiri bagi penanggung jawab kegiatan/usaha yang tidak menerapkan adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 dan tidak menerapkan perilaku disiplin penerapan protocol kesehatan dalam melaksanakan kegiatan/usahanya sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (2) huruf b terdiri dari teguran lisan, tertulis, penghentian sementara kegiatan, pembubaran kegiatan, pembekuan sementara izin, pencabutan izin, denda administrative maksimal sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Dijelaskan juga dalam Peraturan Daerah tersebut bahwa teguran lisan dan/atau teguran tertulis dilaksanakan pada masa sosialisasi paling lama 7 hari setelah Perda itu ditetapkan, penghentian sementara kegiatan diberikan dalam hal pelanggar yaitu penangung jawab kegiatan/usaha tetap melakukan pelanggaran setelah pembubaran kegiatan dilakukan, pembubaran kegiatan diberikan bersamaan dengan pengenaan denda administrative, pembekuan sementara izin diberikan dalam hal pelanggar tetap melakukan pelanggaran setelah penghentian sementara kegiatan dilakukan dan pencabutan izin diberikan dalam hal pelanggar tetap melakukan pelanggaran setelah pembekuan sementara izin dilakukan.

Berdasarkan analisisi diatas dapat disimpulkan bahwa Surat Edaran Walikota Bandar Lampung No. 360/326/IV.06/III/2021 tentang Pembatasan Jam Operasional Kegiatan Usaha tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena materi muatannya bukan hanya sekedar menjelasakan dan/atau memberi petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak dari Peraturan Provinsi Lampung No. 3 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dan Pengendalian COVID-19 tetapi membuat norma hukum baru yaitu “Pembatasan Jam Operasional Kegiatan Usaha”, oleh sebab itu Surat Edaran tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum bagi aparat dalam hal ini Polisi Pamong Praja (Pol PP) Kota Bandar Lampung untuk melakukan penegakan hukum yaitu penertiban terhadap penanggung jawab kegiatan/usaha yang melanggar aturan dari surat edaran tersebut. Kemudian didalam Perda yang berwenang melakukan penegakan hukum adalah Satpol PP Provinsi bukan Satpol PP Kota dan sanksi bagi penanggung jawab kegiatan/usaha yang melanggar bukan langsung sanksi pidana kurungan seperti yang diberitahukan dalam Surat Edaran Walikota namun sanksi administrative terlebih dahulu diterapkan. (*)

 

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *