Kejati Lampung Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Korupsi Benih Jagung

  • Whatsapp
Kegiatan press rilis oleh Kejaksaan Tinggi Lampung. Bandarlampung, Kamis 25/3/2021 (ANTARA/HO)

radarcom.id – Tiga orang tersangka ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Lampung dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan bantuan benih jagung untuk Provinsi Lampung.

“Dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan bantuan benih jagung oleh Direktorat Jendral Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang dialokasikan untuk Provinsi Lampung pada tahun anggaran 2017 ada tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung,” ujar Kasipenkum Kejati Lampung Andrie W Setiawan, melalui keterangan tertulis di Bandarlampung, Kamis (25/3) dikutip dari Antara.

Bacaan Lainnya

Ia mengatakan tiga tersangka dengan inisial EY, IMA dan HRR yang ditetapkan atas kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan bantuan benih jagung.

“Dalam perkara ini Kejaksaan Tinggi Lampung menetapkan sebagai tersangka yaitu EY, IMA, dan HRR atas keterangan 25 saksi dan alat bukti,” ucapnya.

Menurutnya, dalam pengajuan benih jagung Pemerintah Provinsi Lampung mendapatkan alokasi anggaran berkisar Rp140 miliar yang seharusnya dipergunakan untuk pembelanjaan benih varietas hibrida.

“Alokasi anggaran Rp140 miliar tersebut seharusnya digunakan untuk pembelian benih varietas hibrida asal pabrikan sebanyak 60 persen dan varietas hibrida dari Balitbangtan sebanyak 40 persen,” katanya lagi.

Ia menjelaskan dalam proses penyidikan diperoleh fakta bahwa PT DAPI yang ditunjuk sebagai distributor untuk melaksanakan kontrak dengan nominal Rp15 miliar nyatanya tidak mendapatkan dukungan dari produsen jenis benih BIMA 20 URI melainkan hanya melaksanakan proses jual beli antara PT DAPI dengan PT ESA. Sehingga terjadi pembelian benih di pasar bebas dengan kualitas yang tidak sesuai spesifikasi yang ditentukan.

“Dalam hal ini ada indikasi kerugian negara atas pekerjaan PT DAPI karena benih melebihi batas masa edar dan tidak memiliki sertifikat,” ujarnya.

Menurutnya, dengan adanya tindakan tersebut ketiganya Terhadap diri yang bersangkutan disangkakan pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UURI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UURI No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Subsidair   pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UURI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UURI No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. (ant/rci)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *