Refleksi Hari Perempuan Sedunia: Menghentikan Dominasi Patriarki

  • Whatsapp

Oleh Monica Monalisa (Bidang Advokasi Rumah Perempuan dan Anak Kabupaten Pringsewu)

Hari Perempuan Internasional merupakan momentum untuk merefleksikan perjuangan perempuan melawan diskriminasi, ketidakadilan, kekerasan dan dominasi kuasa laki-laki. Alih-alih semakin berdaya, perempuan yang bekerja di ruang publik masih terus disibukkan dengan stigma negatif, dan mereka terus didorong untuk berjibaku dengan tugas-tugas domestik yang seolah tak pernah berujung.

Bacaan Lainnya

Dominasi kuasa kapitalisme yang menghancurkan ruang kelola sumber penghidupan perempuan melalui kebijakan yang lebih berorientasi pada industri global, bukan hanya menggerus peluang kelas menengah kebawah, tetapi secara otomatis juga berdampak terhadap peminggiran peran dan pemiskinan perempuan petani dan perempuan nelayan (pesisir) yang struktural.

Di sisi lain, dominasi negara masih belum seutuhnya menghasilkan kebijakan yang berpihak kepada perempyuan, bahkan masih dirasakan cenderung diskriminatif, buruh migran perempuan hingga kini masih mengalami ketidakadilan berlapis, menjadi korban kekerasan seksual hingga rentan menjadi korban perdagangan manusia.

Catatan Komnas Perempuan, sepanjang tahun 2020, di ranah publik kekerasan seksual masih ada di angka 962 kasus (55 persen) yang terdiri dari dari kekerasan seksual lain (atau tidak disebutkan secara spesifik) dengan 371 kasus, diikuti oleh perkosaan 229 kasus, pencabulan 166 kasus, pelecehan seksual 181 kasus, persetubuhan sebanyak 5 kasus, dan sisanya adalah percobaan perkosaan 10 kasus. Perdagangan orang pun mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yakni dari 212 menjadi 255, meski terdapat penurunan pada kasus kekerasan terhadap perempuan pekerja migran dari 398 menjadi 157.

Namun realitas menyedihkan tersebut, tidak membuat negara tanggap memberikan payung hukum dalam melindungi perempuan dengan segera mengesahkan RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual). Padahal, advokasi isu perempuan sudah semestinya bergerak lebih maju, tidak lagi sebatas pembahasan-pembahasan keterbatasan fisik, adu kuat, yang sangat patriarkis.

Pekerjaan rumah yang harus didorong dan segera diselesaikan sudah saatnya diarahkan pada hal-hal yang lebih substantif. Pertama, equal freedom (kebebasan yang sama). Perempuan hari ini, sering tidak mendapatkan kebebasan yang sama dengan laki-laki. Perempuan yang pulang kerja malam, sering distigmatisasi “perempuan nakal”.  Kedua, equal respect (penghormatan yang setara), perempuan saat ini sering mendapatkan penghormatan yang berbeda dari laki-laki. Laki-laki selalu mendapatkan tempat duduk paling depan dalam acara-acara penting lainnya.  Hanya perempuan-perempuan yang mendapatkan privilage tertentu yang bisa mendapatkan ruang penghormatan yang setara.

Ketiga, equal freedom from stereotipe (kebebasan dari streotipe), perempuan selalu dipengaruhi oleh stereotip bahwa perempuan itu cerewet, lemah, dan  cengeng. Padahal hal-hal tersebut hanyalah gambaran dalam kepala seseorang yang bisa saja tidak akurat. Karena stereotip merupakan generalisasi tentang  sifat-sifat yang dianggap dimiliki oleh orang-orang tertentu tanpa didukung oleh fakta objektif. Stereotip gender ini biasa terjadi di lingkungan kita sehari-hari, misal, perempuan di rumah harus rajin , rapih, dan bersih. Sedangkan laki-laki harus bersuara keras, bertubuh atletis, dan agresif.

Keempat, equal representation (representasi yang setara), dalam berbagai ekspresi komunikasi sosial, perempuan dikonstruksikan untuk mengkomunikasikan kepentingan secara visual. Tubuh perempuan dijual demi kepentingan iklan, dan televisi. Perempuan-perempuan cantik dijadikan sebagai daya tarik untuk menarik konsumen di layar kaca. Perempuan dijadikan subjek dalam pemberitaan , perempuan selalu dikaitkan dengan aktivitas domestik yang lebih menekankan skill ketimbang laki-laki yang dikaitkan dengan aktivitas kognitif.

Kelima,  equal pay,  from equal work (gaji yang sama,  untuk pekerjaan yang sama), dilansir dari cncbindonesia.com, Sri Mulyani Menteri Keuangan mengatakan, gaji perempuan 23% lebih rendah dibandingkan pria. Menurutnya, di Indonesia, masih ada anggapan bahwa pekerjaan terutama di sektor formal itu sebagai pekerjaan yang harus dilakukan oleh lelaki dan tidak cocok untuk perempuan. Persepsi ini yang perlu dirubah sehingga ada kesetaraan antara pria dan wanita.

Keenam, equal right (hak yang sama), perempuan seringkali termarjinalkan oleh konsepsi sosial budaya di masyarakat nyang cenderung patriarkis tanpa melihat hak. Perlakuan diskriminatif kerap kali diterima perempuan Indonesia  baik dalam kehidupan sosial maupun dunia profesional. Misalnya, dalam ketenagakerjaan, perempuan berhak mendapatkan masa cuti yang dibayar, termasuk saat cuti melahirkan.

Kemudian, hak dalam bidang kesehatan, petempuan berhak mendapatkan kesempatan bebas dari kematian pada saat melahirkan, dan hak tersebut harus diupayakan oleh negara. Negara  wajib menjamin diperolehnya pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan KB, kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan.

Selain itu ada body autonomy (otonomi tubuh). Otonomi atas tubuh perempuan selalu berhubungan dengan kekuasaan. Seorang perempuan dikatakan dapat memiliki otonomi atas tubuhnya sendiri ketika dia dapat melakukan kontrol atas tubuhnya. Penindasan yang diterima oleh perempuan  berawal melalui dominasi atas seksualitas perempuan yang ditemui di ranah privat, kebanyakan perempuan tidak menyadari akan hal itu dan merasa asing dengan tubuhnya sendiri. Sehingga, penindasan terhadap perempuan terjadi melalui kekuasaan seksualitas laki-laki yang dibarengi dengan upaya laki-laki mengontrol tubuh perempuan.

Meskipun sulit, cara untuk menghancurkan budaya patriarki ini bukan tidak mungkin. Sistem gender atau seks yang merupakan akar penindasan terhadap perempuan ini dapat dihancurkan dengan menciptakan masyarakat baru di mana perempuan dan laki-laki berada dalam posisi setara dalam setiap eksistensinya. Caranya adalah dengan adanya pemahaman androgini, yakni pemahaman pembagian peran yang sama dalam karakter maskulin dan feminin pada saat yang bersamaan.

Ketujuh, equal opportunies (kesempatan yang sama). Dalam kehidupan publik dan politik, setiap perempuan berhak untuk memilih dan dipilih.Setelah berhasil terpilih lewat proses yang demokratis, perempuan juga harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah hingga implementasinya.

Kedelapan, equal access to education (kesempatan yang sama ke pendidikan). Seperti salah satu poin perjuangan RA Kartini, setiap perempuan berhak untuk mendapatkan kesempatan mengikuti pendidikan, dari tingkat dasar hingga universitas. Harus ada penghapusan pemikiran stereotip mengenai peranan laki-laki dan perempuan dalam segala tingkatan dan bentuk pendidikan, termasuk kesempatan yang sama untuk mendapatkan beasiswa.

Kesembilan, equal responsibilities at home (tanggung jawab yang sama di rumah). Perempuan harus ingat bahwa ia punya hak yang sama dengan laki-laki dalam perkawinan.Perempuan punya hak untuk memilih suaminya secara bebas, dan tidak boleh ada perkawinan paksa. Perkawinan yang dilakukan haruslah berdasarkan persetujuan dari kedua belah pihak. Dalam keluarga, perempuan juga memiliki hak dan tanggung jawab yang sama, baik sebagai orang tua terhadap anaknya, maupun pasangan suami-istri.

Kesembilan pekerjaan rumah tersebut, harus menjadi prioritas agenda dan kebijakan negara dalam melindungi hak-hak perempuan, sekaligus menhentikan diskriminasi dan dominasi patriarkhi. (*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *