Pemimpin Baru, Harapan Baru

  • Whatsapp

Oleh: Wendy Melfa

 

Bacaan Lainnya

– Anggota Dewan Pakar PMW KAHMI Lampung

– Pengasuh RuDem (Ruang Demokrasi)

 

Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 di Lampung mencapai puncaknya dengan dilantik dan diambil sumpahnya 7 pasang Kada – Wakada (minus 1 pasang Kada dari Kabupaten Pesisir Barat, sedang dalam proses hukum di MA/ MK) oleh Gubernur Lampung atasnama Menteri Dalam Negeri RI jumat 26/2/21 yang lalu, alhamdulillah prosesi pelantikan berjalan hidmat dan lancar dengan protokol kesehatan. Ucapan selamat diiringi doa semoga sukses menjalankan amanah dengan kerja dan karya terbaiknya, Aamiin.

Pasangan Kada terpilih patut diyakini sebagai putra/i terbaik yang telah mengikuti proses politik dan kontestasi dengan segala syarat, tantangan, perjuangan dan dinamikanya mampu menempati dukungan pemilih terbanyak dari kompetitor lainnya, secara keimanan diyakini asbab qadarullah, juga karena kerja keras pasangan Kada dan pendukung/ simpatisannya serta masyarakat pemilik suara. Prosesi pelantikan Kada yang lalu bukanlah akhir dari suatu perjuangan, karena segala dinamika apa yang terjadi dan dilewati pada saat proses kontestasi adalah awal dan pintu gerbang dari terbukanya “perjuangan” yang dinamikanya lebih besar, kuat dan nyata yang hasil akhirnya akan diberi skore oleh rakyat di wilayahnya sebagai pemilik saham terbesar diakhir masa jabatannya tahun 2024 mendatang.

Legal political and Position standing Kada

Kehadiran Kada yang mulai menjalankan tugasnya sejak dilantik tanggal 26 Februari kemarin merupakan akhir sekaligus hasil dari proses politik dan ketatanegaraan sebuah pemilihan (umum daerah) yang merupakan pintu gerbang utama kehidupan demokrasi di daerah, yang didalamnya terdapat dua makna penting, yaitu pertama, Pilkada adalah instrumen paling sahih untuk memastikan terjadinya rotasi kekuasaan menjalankan pemerintahan (daerah) yang absah. Kedua, melalui Pilkada rakyat menggunakan dan menyalurkan hak konstitusionalnya untuk memilih maupun dipilih guna menentukan kekuasaan pemerintahan di daerah. Dari kedua makna tersebut terbentuk sebuah pemerintahan daerah yang tujuannya adalah berjalannya Pemerintahan Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang bertujuan untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat khususnya di wilayah daerah jabatannya. Sedemikian pentingnya Pilkada, bahkan ukuran kadar demokrasi suatu daerah ditentukan oleh seberapa berkualitasnya penyelenggaraan Pilkada di daerah tersebut.

Makna penting gerbang kehidupan demokrasi itulah yang secara praksis oleh pasangan Kada sepatutnya direalisasikan dalam wujud hadirnya negara melalui pemerintah (daerah) sebagai penyelenggara negara untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat melalui program kerja pemerintahannya termasuk janji-janji kampanye baik yang tertuang dalam visi dan misi maupun secara visual lainya berupa pidato dan atau bentuk komunikasi lain (spanduk, banner dll) yang telah dinyatakan kepada publik, termasuk juga ‘performance’ Kada dalam keseharian kehidupannya, dalam konteks menjalankan amanah rakyat. Tidak jarang ekspektasi publik terhadap Kada sebagai pejabat publik melebihi dari kemampuan Kadanya itu sendiri, tidak jarang torehan prestasi pencapaian positif kadang dinilai biasa saja karena publik menganggap hal tersebut memang menjadi kewajiban Kada, namun disisi lain ketika ada celah sedikit saja hal yang dianggap mengecewakan atau tidak memuaskan publik, apakah asbab kinerja, tampilan atau bahkan faktor non tehnis sekalipun semisal bencana, publik meresponnya secara sinis, itulah konsekuensi pejabat publik yang tetap harus dihadapi secara bijak.

Harapan Baru

Ruh yang mewarnai rotasi kekuasaan, apakah dengan sosok pemimpin yang sama atau adanya pergantian sosok pemimpinnya dalam setiap kontestasi pemilihan Kada umumnya ditandai dengan jargon perubahan untuk baik yang sifat peningkatan maupun hal yang baru sama sekali yang menjadi bumbu penyedap dari sebuah proses politik kontestasi. Ibarat produk masakan, bumbu penyedap itulah yang akan mempengaruhi dan menentukan taste dari sebuah makanan yang mengundang selera masyarakat untuk menyantap atau tidak tertarik pada menu yang dijajakan. Meskipun dengan bahan dasar yang sama, namun bila disajikan dengan bumbu harapan baru, maka akan menciptakan cita rasa yang berbeda, bahkan dapat dinamakan (dilabelisasi) dengan istilah yang berbeda sama sekali sekaligus menciptakan sesuatu kreativitas yang ‘baru’ yang berbeda dari bahan dasarnya sekalipun, contoh seperti camilan getuk yang tidak mencantum nama bahan dasarnya sekalipun yaitu singkong.

Harapan baru selalu disandingkan dalam rotasi kekuasaan sebagai magnet untuk menarik dan mencuri perhatian publik guna memperbesar daya dukung publik akan keterpilihan Kada dalam kontestasi Pilkada. Asumsi inilah yang kemudian menjadi highlight hadirnya pemimpin ‘baru’ ditengah-tengah masyarakat sebagai energi baru untuk menggerakkan semua instrumen bekerjanya proses-proses pemberdayaan dan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bahkan tidak jarang sebagian publik ada yang terlalu bersemangat merespon hadirnya harapan baru tersebut hingga kurang memperhatikan tahapan dan proses serta terlalu tergegas untuk melihat capaian hasilnya.

Bagaimana kuat dan hebat hadirnya pemimpin baru, dia tetap sosok manusia biasa yang secara kodratnya punya keterbatasan dan butuh Kerjasama/ bantuan orang lain, dia bukanlah seperti tokoh fiksi Power Ranger yang bisa berubah menjadi sakti dalam sekejap hingga bisa mengerjakan apa saja. Sebuah energi baru sepatutnya diikuti dengan pikiran positif hingga menghasilkan energi positif, bahwa membangun itu membutuhkan proses dan ketentuannya. Manakala hal itu diabaikan, tidak jarang energi baru itu berwujud menjadi sesuatu yang kontra produktif bahkan berlawanan dengan ekspektasi publik yaitu menjadi energi negative, ambil contoh bebrapa perkara korupsi yang terungkap dipersidangan ada diantaranya disebabkan oleh syahwat/ ambisi untuk ‘membangun’ dengan melakukan ‘jalan pintas’ dengan cara ‘main mata’ secara melawan hukum.

Hadirnya pemimpin baru ditandai proses pelantikan Kada yang lalu adalah secara absah dirinya menjadi milik publik dalam arti seluas-luasnya yang patut mendapatkan sokongan, bantuan dan kerjasama dari seluruh lapisan masyarakat terutama di wilayah kekuasaan pemerintahannya. Pemimpin baru bukanlah lagi milik Partai, golongan, atau tim pendukung tertentu yang pada saat kontestasi berpihak atau memberikan dukungan saja, tetapi dirinya berdiri diatas dan untuk semua golongan dalam batasan kepentingan umum.

Diharapkan kehadiran pemimpin baru dari sebuah proses Pilkada ini akan menampilkan energi baru positif yang memvisualisasikan wajah dari hakekat dan manfaat kehidupan demokrasi yang hakiki untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat khususnya di wilayah daerah jabatannya, Semoga. (*)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *