Terlalu Sering Rolling Pejabat, Dewan Ingatkan Dampak Buruk Terhadap Pelayanan Publik

  • Whatsapp

radarcom.id – Ketua Komisi I DPRD Pringsewu Sagang Nainggolan mengkritisi seringnya rolling di Pemkab Pringsewu. Politisi Partai Golkar itu mengingatkan jangan sampai berdampak buruk terhadap pelayanan publik.

“Dalam kurun waktu kurang dari 5 bulan, Pemkab Pringsewu sudah melakukan empat kali rolling yakni bulan September 2020, lalu pada 9 Februari 2021, 19 Februari 2021 dan 25 Februari 2021. Tentu jika kita bertanya jawabannya seperti biasa normatif dan klasik  suatu bentuk penyegaran dan peningkatan kinerja,” ungkapnya kepada radarcom.id, Jumat (26/2).

Bacaan Lainnya

Sebagai Anggota DPRD sekaligus ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pringsewu saya perlu  mengingatkan kepada pemerintah bahwa rolling yang sering dilakukan dapat berdampak buruk terhadap pelayanan publik.

“Kenapa, jika merujuk kepada UU No 5 th 2014 tentang ASN, PP No 11 th 2017 ttg managemen PNS. Disana sudah menjelaskan bahwa : Pengembangan karir PNS dilakukan berdasarkan kwalifikasi,Kompetensi,penilaian kinerja,dan kebutuhan Instansi ( psl 69 UU no 5/2014) dan di perjelas lagi dlm psl 72 point 3 : Promosi pejabat administrasi  dan pejabat PNS dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian setelah mendapat pertimbangan dari tim penilaian kinerja. Yang menjadi pertanyaan, apakah rolling yang dilakukan berkali-kali ini sudah mendapat pertimbangan dari tim penilai kinerja? Atau tau didasarkan oleh faktor lain. Karena jika berdasarkan pertimbangan penilaian tim kinerja , faktanya ada yang baru empat bulan menduduki jabatan sudah dirolling,” tukasnya.

“Padahal penilaian kinerja PNS dilakukan  mulai dari Perencanaan, Target, Capaian, Hasil dan manfaat yang dicapai. Jadi Penilaian bisa objektif jika di berikan tenggang bekerja dengan waktu mininal satu tahun anggaran. Nanti di akhir tahun anggaran dapat dilihat hasilnya,” tuturnya.

Dengan seringnya para pejabat dirolling, sambung dia, juga akan mempengaruhi kinerja dewan. ”Saya ambil contoh, sering ketika kita hearing atau Rapat Dengar Pendapat dengan OPD untuk menjelaskan sesuatu yang kita anggap perlu penjelasan namun pihak dari OPD menyampaikan saya kurang paham karena baru dua atau tiga bulan saya di OPD ini pak. Ketika waktu perencanaan oknum tersebut belum ditugaskan di OPD tersebut sehingga kurang memahami apa yang sedang dia kerjakan. “Jika hal ini terus di lakukan maka saya kwatir pelayanan pemerintah kepada masyarakat akan kurang maksimal,” pungkasnya. (hin/rci)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *