WALHI Lampung Gelar Diskusi Publik dan Launching Kebijakan Pengelolaan Sampah

  • Whatsapp

radarcom.id – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Eksekutif Daerah Lampung melakukan diskusi publik dan peluncuran hasil kajian terhadap pengelolaan sampah dan urgensi pembangunan PLTSA di Bandar Lampung pada hari rabu 17 Februari 2021 di Wood Stairs Cafe.

Diskusi tersebut dihadiri oleh 15 Anggota Lembaga dan Individu WALHI Lampung, NGO, Aktivis Lingkungan, Penggiat Alam dan Mahasiswa dan narasumber oleh Edi Santoso (Manajer Advokasi & Kampanye WALHI Lampung/Tim Kajian), Abdul Gofar (Project Officer Urban dan Iklim Eksekutif Nasional WALHI) dan Ismet Soleh (Kepala Bidang Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung) serta dimoderatori oleh Rinda Gusvita (Dosen Teknologi Industri Pertanian dan Penggiatan Isu Lingkungan & Gender).

Bacaan Lainnya

Direktur WALHI Lampung Irfan Tri Musri dalam sambutannya mengatakan bahwa saat ini kondisi persampahan di Kota Bandar Lampung merupakan suatu problem yang cukup kompleks karena menyangkut keseharian masyarakat dan juga kehidupan perkotaan.

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bakung yang memiliki luas mencapai 14 hekater diperkirakan juga tidak akan efektif untuk waktu yang cukup lama mengingat timbunan sampah yang sudah banyak dan masih menggunakan sistem open dumping. Kemudian selain itu, di Bandar Lampung juga belum ada kebijakan khusus dalam rangka menangani persoalan sampah, walaupun bandar lampung juga telah memiliki Perda Nomor 5 Tahun 2015 namun ternyata mandat dari perda tersebut belum terimplementasikan dengan baik.

“Selain itu terkait wacana pemerintah kota bandar lampung yang akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) juga sepertinya harus ditinjau kembali mengingat sampai dengan saat ini juga belum ada urgensi dan efektivitas dalam pembangunan PLTSa seperti di Sumatera Selatan dimana pembangunan PLTSa yang tidak digunakan. Dan kemudian di Kota-Kota Lain juga yang masuk dalam Perpres 35 Tahun 2018 belum ada yang mengimplementasikan PLTSa dengan metode thermal,” ungkapnya.

Kemudian menurut Irfan Juga Pembangunan PLTSa ini akan ada pemborosan anggaran karena biaya tipping fee (biaya yang harus dibayarkan Pemerintah kepada Pelaksana PLTSa) cukup besar nilai pertahunnya serta juga PLTSa ini kemungkinan akan menimbulkan budaya Kecanduan Sampah yang tentu bertentangan dengan semangat mereduksi/mengurangi sampah dalam konsep Zero Waste.

Sementara itu, Edi Santoso selaku Manager Advokasi dan Kampanye Walhi Lampung sekaligus tim kajian yang menyampaikan hasil kajian WALHI Lampung menyampaikan sebuah tamparan keras bagi Kota Bandar Lampung mendapatkan predikat dengan kategori kota metropolitan terkotor. Hal itu lantaran mendapat nilai paling rendah pada saat penilaian program Adipura periode 2017-2018 bersamaan dengan Kota  Manado oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Hal  ini harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah kota bandar lampung bagaimana untuk “menata kembali”  kota Bandar Lampung ke depan, karena aspek penilaian dari program adipura bukan hanya sebatas kebersihan jalan dan  keindahan  kota  saja,  tetapi ada  banyak hal  substansial yang menjadi bagian dari penilaian program adipura termasuk masalahan  persampahan,” ujarnya.

Lanjutnya, berbicara konteks persampahan  di Kota Bandar Lampung tentu yang langsung terbesit di benak warga kota  Bandar Lampung ialah TPA Bakung dan Pesisir kota Bandar Lampung.

“Bagaimana tidak   kondisi pengelolaan sampah di kota Bandar Lampung menjadi sebuah sorotan penting bagi publik karena sampai   dengan saat  ini hampir dari tingkat TPS Hinga TPA tidak ada implementasi pengeloloaan sampah, jadi semua sampah yang ada langsung di angkut ke TPA bakung tanpa melewati proses pengelolaan sampah terlebih dahulu,”

“Kemudian juga Kajian ini didasarkan atas kondisi pengelolaan sampah di kota Bandar Lampung yang sampai dengan hari ini belum menemukan penyelesaian permasalahan sampah di kota Bandar Lampung. Padahal persoalan sampah ini merupakan persoalan serius yang terjadi di semua lapisan masyarakat dan semua aktivitas masyarakat di Kota Bandar Lampung. Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah yang diletapkan pada tanggal 14 September 2015 juga  belum diimplemenlasikan dengan baik oleh pemerintah kota Bandar Lampung. Oleh sebab itu kajian ini ditujukan untuk mengetahui sudah sejauh   mana implemenlasi Perda Pengelolaan sampah kota Bandar Lampung dan sudah sejauh mana kebijakan pengelolaan sampah di kota Bandar Lampung saat  ini. Selain  itu, kajian ini juga mengulas wacana pemerintah kota  Bandar Lampung terkait rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang akan dibangun pemerintah kota Bandar Lampung unluk mengatasi persoalan persampahan yang ada,” urai Edi.

Abdul Gofar selaku Project Officer isu Urban dan Keadilan Iklim Eksekutif Nasional WALHI Untuk pengelolaan sampah multi pihak dalam pengurangan sampah menjadi kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah , pelaku usaha dan masyarakat, pengelolaan sampah di kota Bandar Lampung masih seperti menggunakan paradigma pengelolaan sampah yang lama karena semua sampah diangkut tanpa proses pengelolaan, langsung ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Paradigma Lama ini menyebabkan tekanan berat terhadap TPA karena memerlukan waktu panjang sampah dapat diurai oleh alam yang mengakibatkan terlampauinya daya tampung TPA, dan 500 TPA di Indonesia masih menggunakan sistem open dumping ( pembuangan sampah ditimbun di tanah lapang terbuka tanpa ada perlakuan) termasuk TPA di Kota Bandar Lampung yang merupakan kota metropolitan tapi masih menggunakan sistem open dumping.

PLTSa yang rencana di bangun di Kota Bandar lampung merupakan Waste to Energy berbasis thermal (pirolisis, gasifikasi, insinerasi), PLTSa di 12 Kota sesuai perpres No.35 tahun 2018 tentang percepatan pembangunan instalasi pengolah sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan , tetapi PLTSa yang rencananya akan di bangun di Bandar Lampung tidak termasuk di dalam perpres no.35 tahun 2018 tersebut. Dan di Bandar Lampung penghitungan jumlah sampah masih belum jelas dan perkiraan sekitar 750-800 ton perhari sedangkan PLTSa harus 1000ton perhari. Selain itu juga pemerintah daerah sebagai PJPK proyek PLTSa telah menyatakan bahwa anggaran daerah untuk biaya pengolahan sampah (processing fee) sangat terbatas dan pengolahan sampah dengan teknologi thermal seperti insinerator, gasifikasi dan pirolisis untuk sampah membutuhkan kajian dan pertimbangan mendalam serta menyeluruh.

Empat faktor penting pembangunan PLTSa  juga harus memperhatikan Pertama Studi Amdal harus dilakukan proyek harus dibuka kepada publik Kedua sarana dan prasarana laboraturium harus memadai Ketiga bakumutu lingkungan untuk parameter-parameter yang sudah cukup ketat tidak boleh dilemahkan. Sedangkan baku mutu parameter lingkungan yang lemah, misalnya emisi dioksin dan fasilitas termal harus diubah dan diperkuat. Dan Keempat pemilahan sampah di sumber TPA harus Sanitary Landfill.

Jika di daerah lain pengolahan sampah sudah ingin menggunakan proses RDF di Bandar Lampung malah ingin membangun PLTSa.

Rekomendasi dari Abdul Gofar untuk Kebijakan pengelolaan sampah di Bandar Lampung, Penerbitan Perkada tentang pelarangan plastik sekali pakai, pipet, styrofoam. Kemudian Dukungan pada KSM Pengelolaan TPS3R bank Sampah, implementasi Zero Weste Cities dan pelibatan warga dalam pengambilan kebijakan pengelolaan sampah.

WALHI Lampung mendesak Pemkot Bandar Lampung agar lebih baik mengoptimalkan pengelolaan sampah dan mengimplementasikan perda pengelolaan sampah di kota bandar lampung sebagaimana mestinya, karena pembangunan PLTSa dalam implementasinya yang menganggap sampah sebagai sumber energi terbarukan dikarenakan sampah termasuk dalam kategori bioenergi sebagai sumber energi terbarukan hingga saat ini kerap diperdebatkan. Terlebih karena penggunaan teknologi bakar atau thermal kerap menjadi masalah karena mengandung permasalahan dari aspek lingkungan dan ekonomi, serta berkaitan juga dengan kesehatan manusia. Dengan menggunakan proses thermal insinerasi dan pirolisis pengolaan sampah dapat mereduksi volume sampah hingga 70% namun menghasilkan emisi yang tinggi sehingga kurang ramah lingkungan.

“Pada dasarnya penggunaan insinerator kemudian membuang emisi berupa dioksin atau senyawa yang berkarakteristik persisten, bioakumulatif dan karsinogen. Selain itu, insinerator juga menghasilkan partikel halus serta logam-logam berat, termasuk merkuri, timbal, kadmium, tembaga dan seng. Hal tersebut dapat berdampak buruk bagi lingkungan dan kesehatan manusia serta berbagai penyakit yang dapat timbul akibat terpapar sumber pencemaran PLTSa. Selain itu juga Jika pemerintah kota Bandar Lampung tetap melakukan pembangunan PLTSa maka akan terjadi dan akan semakin memperkuat Sentralisasi pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung dan bertentangan dengan semangat Perda Kota Bandar Lampung  Nomor 05 Tahun 2015  Tentang Pengelolaan Sampah,” ungkapnya.

Dalam Kajiannya WALHI Lampung merekomendasikan dari prinsip 4 R (Reduce, Reuse, Recicle and Replace) penanganan sampah, upaya kuat yang harus dilakukan adalah pada upaya mengurangi/mereduce sampah itu sendiri, karena biasanya laju sampah tidak dibarengi dengan akselerasi yang juga cepat untuk menanganinya, Demikian juga dengan tuntutan tanggung jawab kepada produsen, untuk mengurangi dan bahkan merubah kemasan dari produknya yang harus lebih ramah lingkungan, pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana untuk Desentralisasi Pengelolaan Sampah yang berbasis RT, RW dan/atau Kelurahan sebagai media pemberdayaan dan edukasi masyarakat dalam partisipasi pengelolaan sampah. (rls/Iis)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *