Sosper di Lamteng, Midi Iswanto Terima Keluhan Petani Soal Kelangkaan Pupuk

  • Whatsapp

radarcom.id – Anggota DPRD Provinsi Lampung Ir. H. Midi Iswanto, MH, melakukan Sosialisasi Perda (Sosper) Perda No. 3 Tahun 2020 tentang Kebiasaan Baru di Masa Pandemi Covid-19. Sosper digelar di Balai Kampung Pujo Basuki Trimurjo, yang dihadiri kakam, sekam, perangkat kampung, kaur, bayan, RT, Linmas, BPK dan Tomas setempat, Rabu (27/1).

“Saya meminta kepada kakam agar setiap kegiatan apapun di kampung harus mematuhi protocol kesehatan (prokes). Sebab jika tidak, maka bisa terkena sanksi di Perda 3/2020 ini denda Rp 1 juta atau kurungan 2 hari,” kata Midi, Rabu (27/1).

Bacaan Lainnya

Dikatakan Legislator Partai Demokrat dari Dapil VII Lamteng itu, saat Sosper itu dirinya mendapatkan curhat dan aspirasi dari peserta yang mayoritas petani dari Punggur dan Seputihraman.

“Ada petani dari Trimurjo, Punggur dan Seputihraman yang laporan soal sulitnya mendapatkan pupuk saat ini. Padahal, tiga daerah itu adalah sentral pertanian, lumbung padi Lampung. Kalau disitu saja pupuk sudah disulitkan apalagi tempat lain dan ini bahaya,” tegas Midi.

Dikatakan Ketua LPPNU Provinsi Lampung itu, dirinya mengaku sedih ketika mendengarkan laporan peserta sosper yang juga kelompok tani hari ini di desa Pujobasuki kecamatan Trimurjo Lamteng yang mengeluhkan tentang sulitnya penebusan dan langkanya pupuk.

“Saya sedih mendengar keluhan petani ini. Sawah mereka sudah tanam sekitar 1 bulan tapi pupuk Ponska tidak ada. Padahal itu pupuk dasar untuk tanam padi. Akhirnya mereka harus pontang-panting cari pupuk membeli Ponska yang bukan subsidi dengan harga tinggi dan bahkan yang tidak dapat ya padinya tidak dipupuk. Mereka bilang duitnya sudah ada, pupuknya yang tidak ada. Urea juga sama sulit dan hanya dapat sedikit penebusanya padahal mereka sudah terdaftar melalui RDKK,” terang Midi.

Ketua DPD Perpadi Lampung itu menambahkan, dia minta produsen, distributor, pengecer jangan main-main. “Dikemanakan barang ini. Jangan produsen membuat laporan palsu kepada pemerintah bahwa barangnya ada tersedia tapi kenyataan di lapangan barang tidak ada,” tegasnya.

Langkanya pupuk, terus dia, sangat berpengaruh terhadap hasil produksi dan mempengaruhi kwalitas beras ketika digiling nanti pasti rendemennya turun, banyak mengapur dan banyak yang patah-patah berasnya tentu akan menurunkan harga. Saya berharap kepada pak gubernur dan ibu wagub Lampung untuk memerintahkan jajaran di bawahnya untuk serius menangani soal pupuk ini. Karena saya menduga gubernur dan wagub menerima laporan dari bawah baik-baik saja tentang pupuk ini,” ungkap Midi.

Adapun metoda penyaluran pupuk bersubsidi yang selama ini telah dilakukan ddengan diawali penyusunan RDKK sudah sangat baik dan berjalan dengan lancar.

“Saya mendapat laporan dari petani banyak kesulitan dalam penebusan pupuk bersubsidi, karena dalam penebusan diwajibkan menunjukkan KTP dan harus punya kartu Petani Berjaya dan satu KK dengan menunjukkan KTP mendapat satu kantong  pupuk bersubsidi (50 kg). Bagaimana kalau satu orang sawahnya 1,5 atau 2 hektar? Kata petani dapatnya cuma satu kantong itu katanya. Saya tanya lagi apa pupuknya nggak ada? Jawabnya nggak tau. Saya tanya lagi punya kartu Tani Berjaya? Tidak. Jawabnya nggak punya karena nggak tau cara mengurusnya. Nah itu salah satu contoh kesulitan para petani dalam penebusan pupuk bersubsidi,” urainya.

Birokrasi Penebusan Pupuk Berbelit-belit

Midi menambahkan adanya birokrasi yang berbelit-belit dalam penebusan pupuk ini dijadikan sebagai celah permainan para mafia pupuk bersubsidi. Dia meminta jangan bermain-main dengan pupuk bersubsidi karena yang dipakai untuk subsidi ini uang rakyat, uang Negara makan bisa dipastikan penjara kalau main-main.

“Kartu Petani Berjaya sah-sah saja menempel di penebusan pupuk bersubsidi karena itu merupakan visi misi gubernur dan wakil gubernur. Tetapi jangan kemudian malah membuat rumit atau sulitnya petani nebus pupuk toh petani kebanyakan sudah punya kartu tani yang dikeluarkan presiden. Administrasi cara kepemilikan kartu Petani Berjaya silahkan diperbaiki dulu, bagaimana cara petani memiliki kartu itu dengan cara yang sangat mudah, gampang diperoleh. Nggak usah kebanyakan syarat, terus sampaikan apa saja keunggulan kartu Petani Berjaya ini dan apa bedanya dgn kartu Tani yang dikeluarkan presiden?,” terangnya.

Ditambahkan Midi , jangan sistem pengelolaan administrasi kartu Petani Berjaya  belum siap sudah dijadikan syarat kartunya untuk syarat menebus pupuk.

“Bisa kacau ini, pasti banyak petani yang belum punya kartu itu. Administrasi pengelolaan kartu ini dibenerin dulu baru menempel ke pupuk. Sebelum betul-betul petani memiliki kartu itu dan mudah didapat jangan dulu kartu itu dijadikan syarat untuk penebusan pupuk bersubsidi. Karena sudah pasti banyak yang belum punya dan pada akhirnya banyak pupuk yang tidak terserap oleh petani dan dijadikan sebagai permaianan oleh mafia-mafia pupuk,” pungkasnya. (rci/rci)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *