Tim Penyidik Kejati Lampung Geledah PT LJU, Sita Sejumlah Barang Bukti, Apa Saja?

  • Whatsapp
Suasana penggeledahan di BUMD PT Lampung Jasa Utama, Selasa (26/1). Foto Istimewa/Kejati Lampung
Suasana penggeledahan di BUMD PT Lampung Jasa Utama, Selasa (26/1). Foto Istimewa/Kejati Lampung

radarcom.id – Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Lampung melakukan penggeledahan di kantor BUMD PT Lampung Jasa Utama (LJU), Selasa (26/10/2021). Penggeledahan dilakukan kejaksaan terkait dugaan kasus korupsi yang tengah ditangani oleh korps Adhyaksa yakni pengelolaan keuangan BUMD Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018.

Diwawancarai radarcom.id, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Lampung, Andrie W Setiawan, SH, MH, menerangkan bahwa tujuan penggeledahan adalah untuk mencari barang bukti yang diperlukan penyidik.

Bacaan Lainnya

“Ya benar, hari ini tim penyidik melakukan penggeledahan di kantor BUMD PT Lampung Jasa Utama. Untuk mencari barang bukti dan alat bukti untuk menguatkan proses pemeriksaan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan keuangan BUMD tahun anggaran 2016, 2017 dan 2018,” terang Andrie, Selasa (26/1) siang.

Lalu apa saja barang bukti yang berhasil diamankan peyidik Kejaksaan? Andrie menegaskan bahwa barang bukti yang dibawah yakni berupa dokumen dan berkas.

“(Disita) dokumen-dokumen yang tentunya berhubungan dengan peristiwa pidana yang saat ini disidik oleh tim. Dokumen tersebut nantinya akan dipilah-pilah sebagai barang bukti untuk mendukung alat bukti,” tegasnya.

Diketahui, sebelumnya tim penyidik Kejati Lampung kembali memeriksa saksi dalam kasus dugaan korupsi di BUMD PT. LJU. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsj Lampung ini bergerak di bidang jasa, konstruksi, konsultasi, penyewaan peralatan, perhubungan darat dan laut, serta perkebunan, perikanan dan Perdagangan. Pemeriksaan 1 orang saksi diantaranya dilakukan pada 20 Januari 2021 lalu.

“Pemeriksaan tahap penyidikan bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Lampung, kami sampaikan perkembangan terkini untuk penyidikan LJU ada satu orang saksi,” jelas Kasipenkum kepada awak media, Rabu (20/1/2021) petang lalu.

Informasi yang dihimpun, kasus ini bermula pada periode tahun buku tersebut, perusahaan plat merah ini kabarnya tidak mampu memberikan deviden dan atau keuntungan yang masuk dalam sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan maksimal kepada pemprov Lampung. Akhirnya kasus ini ditangani oleh pihak kejaksaan tinggi Lampung. (rci/rci)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *