PPNS Kehutanan/Lingkungan Hidup, Polri dan Penuntut Umum

  • Whatsapp

Oleh: Apriyan Sucipto, SH, MH.

Pemerhati Konservasi

Bacaan Lainnya

“Diperlukan Regulasi Bersama dalam Hubungan Kerja fungsional antara Penyidik Polri, PPNS Kehutanan/LH dan Penuntut Umum”

Penyidik/Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada dasarnya, penyidik yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) adalah penyidik kepolisian maupun pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP:

“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

Lebih khusus lagi, penyidik itu sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“PP 58/2010”).

Penyidik adalah [Pasal 2 PP 58/20120]:
a. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
b. Pejabat pegawai negeri sipil.

Sedangkan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (“Pejabat PPNS”) adalah pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, baik yang berada di pusat maupun daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Demikian yang disebut dalam Pasal 1 angka 6 PP 58/2010.

Pasal 6 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa ada dua pejabat yang berkedudukan sebagai Penyidik, yaitu Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Penyidik Polri memiliki kewenangan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP sedangkan untuk PPNS kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing, untuk PPNS kehutanan kewenangannya diatur dalam Pasal 77 Undang-undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang KSDAE

PPNS Kehutanan/LH
PPNS kehutanan walaupun telah diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan sebagaimana disebut di atas, namun dalam pelaksanaan tugasnya KEDUDUKANNYA berada DIBAWAH KOORDINASI
dan PENGAWASAN PENYIDIK POLRI. (Pasal 7 ayat (2) KUHAP).

Pasal 7 ayat (2) KUHAP. Dijelaskan bahwa PPNS mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI.

 

PERAN PPNS Kehutanan:

 Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam KUHAP, UU No. 5 tahun 1990, UU No. 41 Tahun 1999 dan PP No. 45 Tahun 2004.
 Melaporkan pelaksanaan Penyidikan kepada Penyidik Polri
 Memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik polri
 Setelah penyidikan selesai dilaksanakan, PPNS Kehutanan menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Polri.
 Dalam hal PPNS Kehutanan menghentikan Penyidikan, maka memberitahukan kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya melalui Penyidik Polri

Peran/tugas penyidik polri sebagai Koordinator:

 Menerima Laporan dan pemberitahuan tentang dimulainya penyidikan (SPDP) oleh PPNS serta meneruskannya ke Penuntut Umum;
 Mengikuti perkembangan pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS;
 memberikan dukungan secara aktif kepada PPNS;
 Memberikan Juknis penyidikan kepada PPNS;
 Menerima pemberitahuan tentang penghentian penyidikan (SP3) oleh PPNS untuk diteruskan kepada Penuntut Umum
 Memberikan bantuan penyidikan berupa bantuan teknis sari fungsi forensik, identifikasi dan Psikologi Polri;
 menerima penetapan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh PPNS dan meneruskan kepada Penuntut Umum

Peran/tugas penyidik polri sebagai Pengawas:

– Mengikuti perkembangan pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS;
– Menghadiri dan memberikan petunjuk dalam gelar perkara yang dilaksanakan PPNS;
– Meminta laporan kemajuan penyidikan;
– Mempelajari berkas perkara hasil penyidikan PPNS dan meneruskannya kepada Penuntut Umum apabila telah memenuhi persyaratan formil dan materiil;
– Mengembalikan berkas perkara kepada PPNS disertai petunjuk untuk disempurnakan, apabila belum memenuhi persyaratan;
– Memberikan petunjuk dalam penghentian penyidikan
– Melaksanakan supervisi

Hubungan fungsional antara Penyidik Polri, PPNS Kehutanan dan Penuntut Umum dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana kehutanan, menurut saya perlu dibuat regulasi pelaksananaya, minimal surat keputusan bersamalah atau peraturan menteri kehutanan agar tercipta kesamaan persepsi dan aksi dalam pelaksanaan tugas.

Sepengetahuan saya baru penyidik polri (Kepolisian RI) yang proaktif menyikapi hubungan koordinasi dan pengawasan, terakhir melalui peraturan Kapolri No. 25 tahun 2007 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan PPNS.

Dalam hal Regulasi tentang Peningkatan Kapasitas PPNS Kehutanan/LH diperlukan suatu legislasi yang mengatuyr tentang prinisip indepent dan/atau Profesionalisme dan Mandiri PPNS Kehutanan/LH dalam melaksanakan rangkaian Acara Penyidikan sampai dengan Pelimpahan Berkas Perkara ke Kejaksaan, secara Mandiri dan Profesionaolisme dilaksanakan oleh Fungsional PPNS Kehutanan/LH tanpa harus Kordinasi/pengawasan lagi dengan Polri.

Salam konservasi.

(*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *