Kapolri Dukung Tingkatkan Kerjasama MAKN-Polri

  • Whatsapp
Foto-foto Dok. MAKN
Foto-foto Dok. MAKN
Silaturahmi MAKN-Kapolri Diwakili Koorsahli Kapolri

radarcom.id – Silaturahmi antara Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN) dengan Kapolri diwakili Koorsahli Kapolri digelar di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (21/1/21).

Kapolri diwakilkan kepada Koorsahli Kapolri Irjen Pol Drs Nana Sudjana A.S, M.M., dan Tim Sahli Polri yakni Irjen Pol. Drs. Priyo Widyanto M.M., Sahli Sosbud Kapolri, Irjen Pol. Drs. Tomsi Tohir M.Si, Sahli Sospol dan AKBP Drs. Sutoyo M.M., Kataud Sahli Kapolri.

Bacaan Lainnya

Rombongan MAKN dipimpin oleh PYM SPDB Drs Pangeran Edward Syah Pernong S.H., M.H., Sultan Sekala Brak Yang Dipertuan Ke-23 Kerajaan Adat Sekala Bekhak Kepaksian Pernong Lampung (Dewan Kerajaan -02 – Deklarator MAKN). Juga turut hadir YM Dra. Hj RA Yani WSS Koeswodidjojo selaku Sekjen MAKN (Pengageng Kesultanan Sumenep/DPP -02 MAKN), YM KRAy T. Sritapi Suryoadiputri (Puro Pakualam Yogyakarta yang juga Wasekjen MAKN/DPP 12 – MAKN), YM Poppy Amalya MPSi, Psikologi, CHt, MNLP merupakan kerabat Kesultanan Aceh Darusalam/DPP 42 Bidang Organisasi, Protokol & Humas), YM Dr (Can) KMS. Herman, S.H., M.H., M.Si, CLA, (Kesultanan Palembang Darusalam yang juga Ketua BAKUM Badan Advokasi & Bantuan Hukum MAKN), YM KMT Sugito Notohadinegoro, Puro Pakualaman Yogyakarta (Dewan Pakar MAKN), YM H. Nizwar Affandi, M.Si., Radin Wali Negara Kerajaan Adat Sekala Bekhak Kepaksian Pernong Lampung (Dewan Pakar MAKN) dan dua staf yakni Emilia dan Indah Sari.

Pertemuan mengedepankan Protokol Kesehatan dimana sebelum pertemuan dilakukan test Swab Antigen dan dari MAKN negatif Covid-19.

Dalam diskusi yang sangat cair, hangat dan sangat terbuka dari pihak  MAKN dan dari Polri sangat menghargai akan hal yang disampaikan oleh MAKN yang disampaikan oleh PYM SPDB Edward Syah Pernong unsur dari DK, Bunda Yani selaku Sekjen , YM Kemas Herman dari Bakum dan YM Radin Nizwar Affandi dari Unsur Dewan Pakar MAKN.

Sementara itu, Kapolri seperti disampaikan Koorsahli Irjen Nana Sujana sangat mendukung dan akan lebih ditingkatkan kerja sama antara MAKN dengan Polri sampai ke tingkat daerah dengan Polda dan Polres.

“Polri sangat mendukung kerjasama dengan MAKN dan akan sampai tingkat polda dan polres. Dalam rangka rangka ikut menjaga kamtibmas juga menjaga untuk menangkal adanya potensi radikalisme, terorisme juga narkoba dilingkungan wilayah keberadaan kerajaan-kerajaan dari MAKN,” tegas Irjen Nana.

Dalam pertemuan tersebut, terungkap pula bahwa Kapolri siap menjadi Pembina MAKN. Tak lupa MAKN memberikan plakat MAKN untuk Kapolri, buku MAKN dan surat Pokok – Pokok Pikiran dari MAKN. Sementara dari Kapolri disampaikan Plakat Kapolri untuk MAKN.

Sementara itu, SPDB Pangeran Edward Syah Pernong menerangkan diantaranya Pokok-Pokok Pikiran MAKN. Menurutnya, MAKN didirikan pada tanggal 06 Agustus 2019 di Denpasar Bali melalui Musyawarah Agung I merupakan suatu perhimpunan/perkumpulan Kerajaan se Nusantara, bersifat kekeluargaan, independen dan tidak berafiliasi pada Partai Politik dan organisasi manapun, non profit, dan memiliki perhatian mempertahankan dan mengembangkan seni budaya, tradisi adat dan istiadat.

MAKN sebagaimana Akta Pendirian Perkumpulan “Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN)” Nomor 02 tanggal 07 Agustus 2019 yang dibuat oleh I Gusti Ayu Nilawati, S.H., Notaris Kabupaten Badung, berkedudukan di Kuta, Bali, juga sudah ber Badan Hukum, sebagaimana Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-0010184.AH.01.07.Tahun 2019, tanggal 25 September 2019 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN), memiliki organ sebagai berikut : Pembina, Dewan Kerajaan, Dewan Pengurus Pusat,  Dewan Pakar, Badan Advokasi Konsultasi & Bantuan Hukum (BAKUM).

MAKN dibentuk sebagai wadah berhimpun bagi Para Raja, Sultan, Panglisir, Pemangku Adat, Dzurriyat, Penggiat Budaya, Cendekiawan Budaya, Pemerhati Budaya, dll; Bahwa di MAKN kekuasaan tertinggi berada pada Dewan Kerajaan yang berisi para Raja/ Sultan/ Panglisir/ Pemangku Adat, yang saat ini berjumlah 54 Dewan Kerajaan, sedang pengurus tunduk menjalankan arahan Dewan Kerajaan.

“Terbentuknya MAKN adalah sebagai jawaban hadirnya organisasi Adat, Kerajaan yang bisa menampung KEBHINEKAAN dalam kebersamaan serta KEBERSAMAAN dalam kebhinekaan berdasarkan pada satu tujuan yaitu menjaga Marwah Kerajaan / Kesultanan di Nusantara; Bahwa Konstitusi Negara Republik Indonesia Menjamin Kebebasan Masyarakat Dalam Memelihara dan Mengembangkan Nilai-nilai Budayanya. Sebagaimana isi Pasal 32 ayat 1 UUD 1945 yang mengamanatkan “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya,” terang Pun Edward—sapaan akrab mantan Kapolda Lampung itu.

Selanjutnya pada tahun 2017, telah diundangkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang tentunya memberikan semangat baru dalam melaksanakan Pasal 32 ayat 1 UUD 1945; Didalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan terdapat 10 obyek pemajuan kebudayaan, yakni: 1) tradisi lisan; 2) manuskrip; 3) adat-istiadat; 4) ritus; 5) pengetahuan tradisional; 6) teknologi tradisional; 7) seni; 8) bahasa; 9) permainan rakyat, dan 10) olahraga tradisional.

Dalam upaya memajukan kebudayaan nasional, salah satunya dapat dilakukan dengan memperkuat ketahanan budaya dalam menghadapi persoalan bangsa dan peradaban dunia, Pengesahan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan membawa semangat baru dalam upaya pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan nasional. Setelah puluhan tahun merdeka, akhirnya Republik Indonesia memiliki sebuah panduan dalam upaya menjalankan amanat Pasal 32 Ayat 1 UUD 1945 untuk memajukan kebudayaan. Hal ini sejalan pula dengan amanat Presiden Republik Indonesia agar memberikan peran strategis bagi kebudayaan nasional dalam pembangunan.

Dilanjutkan Pun Edward, Presiden Jokowi menginginkan adanya keseimbangan antara infrastruktur keras yang saat ini gencar dibangun di berbagai wilayah di tanah air, dengan infrastruktur lunak dalam wujud karakter dan jatidiri bangsa yang dikembangkan lewat jalan kebudayaan. Untuk itulah diperlukan kebijakan makro kebudayaan dalam rangka proses pembudayaan manusia.

Bahwa keberadaan Kerajaan, Keraton, Lembaga Pemangku Adat dan sejenisnya di Negara Indonesia yang didalamnya masih ada Para Raja, Sultan, Pemangku Adat, Panglisir dalam Konteks Budaya masih eksis dan berperan serta secara aktif dalam melestarikan, menjaga, memupuk serta menumbuhkembangkan nilai-nilai budaya, adat istiadat Nusantara yang memang sudah ada jauh sebelum lahirnya Negara kita tercinta Indonesia. Oleh karena itu, kiranya tidak berlebihan jika Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN), sebagai perhimpunan/perkumpulan Kerajaan se Nusantara yang memiliki perhatian mempertahankan dan mengembangkan seni budaya, tradisi adat dan istiadat Nusantara, ingin ikut berpartisipasi dan berperan serta secara aktif untuk membantu serta secara bersama-sama dengan Pihak Pemerintah dalam melestarikan, menjaga, memupuk serta menumbuhkembangkan nilai-nilai budaya, adat istiadat Nusantara sebagai suatu kearifan lokal.

 

Pokok-Pokok Pikiran MAKN

  1. Bahwa eksistensi masyarakat Hukum Adat beserta Hak haknya yang telah dijamin oleh Konstitusi, harus dipastikan akan tetap mendapatkan Pengakuan dari Pemerintah;
  2. Bahwa Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang ada di seluruh Nusantara harus tetap dihormati dan diakui sebagai suatu kearifan lokal;
  3. Bahwa Hak Penguasaan Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat (Hak Ulayat), harus dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Masyarakat Adat Nusantara;
  4. Bahwa jika Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN) ingin menyampaikan gagasan dan aspirasi anggota-anggotanya kepada Pemerintah, maka ke Kementerian mana gagasan dan aspirasi itu akan disampaikan;
  5. Bahwa harus ada perhatian dari pemerintah terhadap Organisasi Kerajaan seperti Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN) ini, agar kiranya bisa mendapatkan ANGGARAN Pemeliharaan secara rutin yang diakomodir didalam APBN setiap tahunnya;
  6. Bahwa Kelestarian Istana, Kerajaan, Keraton yang ada di Nusantara adalah juga menjadi tanggung jawab Pemerintah, oleh karena itu ke Instansi manakah yang paling tepat bagi MAKN untuk berhubungan agar anggaran Revitalisasi Istana, Kerajaan, Keraton bisa diajukan ke Pemerintah?;
  7. Bahwa terkait dengan adanya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN) akan berkontribusi dalam menyumbangkan pokok-pokok fikiran dan/atau Naskah akademik, yang khusus berkaitan dengan Hak-hak Masyarakat Adat, Hak Penguasaan Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat (Hak Ulayat), dan berharap dimasukannya Hak-hak Masyarakat Adat kedalam Rancangan UUPA secara lebih rinci dan detail, dengan BAB tersendiri, yaitu BAB tentang Hak-hak atas tanah Masyarakat Adat (meliputi masyarakat adat, hukum adat serta hak-hak adat);
  8. Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN) ingin menjadi yang terdepan dalam menjaga, memupuk dan mempertahankan segala macam tradisi adat budaya yang ada di seluruh Nusantara ini;
  9. Untuk itu Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN) siap setiap saat untuk bersinergi, bekerjasama dengan Pemerintah terkait melestarikan memupuk, mempertahankan dan memajukan segala macam tradisi adat budaya yang ada di seluruh Nusantara ini.

Bahwa selain hal-hal diatas, salah satu tujuan dibentuknya Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN) adalah untuk membendung paham Radikalisme, yaitu suatu ideologi (ide atau gagasan) dan paham yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan/ ekstrim;

Bahwa kami Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN) sebagai wadah berhimpun bagi Para Raja, Sultan, Panglisir, Pemangku Adat, Dzurriyat, Penggiat Budaya, Cendekiawan Budaya, Pemerhati Budaya, dll, juga mendukung segala program pemerintah dalam mengatasi, menangkal dan mencegah bahaya radikalisme dan terorisme di Indonesia, oleh karena itu Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN) menyatakan kesiapannya untuk turut berkontribusi serta berpartisipasi secara aktif dalam menangkal dan mencegah segala paham yang berbau Radikalisme dan Terorisme melalui masyarakat adatnya.

Dengan cara menjalin kerjasama dengan pihak pemerintah untuk :

  1. Secara aktif mengadakan kegiatan-kegiatan adat dan budaya dalam lingkungan masyarakat adat untuk memberikan penjelasan mengenai radikalisme serta upaya-upaya menangkal dan mencegahnya;
  2. Secara kontinyu mengadakan Penyuluhan kepada masyarakat bahwa salah satu bibit radikalisme adalah intoleransi;
  3. Menyelenggarakan Seminar Nasional tentang bahaya radikalisme yang dimulai dari 54 Dewan Kerajaan yang tergabung dalam MAKN secara bergiliran ke seantero Nusantara;
  4. Terus mengkampanyekan dan mempromosikan kontra-narasi terhadap gejala radikalisme;
  5. Mengedepankan rasa nasionalisme dan cinta tanah air yang harus berkembang menjadi kampanye yang inklusif dan demokratis;
  6. Melalui pendekatan budaya dan adat istiadat yang merupakan kearifan lokal untuk menghalau radikalisme di lingkungan masyarakat adat.
  7. Bahwa kearifan lokal sebagai sistem kepercayaan, nilai-nilai, dan kebudayaan yang merupakan sub dari budaya hukum adalah kekayaan sekaligus kekuatan (natural resources) untuk dijadikan bingkai kebangsaan sebagai instrumen dalam menciptakan kedamaian, kebersamaan, persatuan, dan keutuhan bangsa. (rci/rci)

 

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *