Pengawasan Klien Asimilasi dalam Masa Pandemi Covid-19

  • Whatsapp

Oleh : Dandy Setiawan H
Pembimbing Kemasyarakatan Muda
BAPAS Kelas II Bandar Lampung

Pemerintah menetapkan covid 19 sebagai bencana nasional non alam, melalui Kepres No 12 Tahun 2020, keadaan tersebut pemerintah segera mengambil langkah-langkah kebijakan strategis dengan tujuan melindungi warga negara dari penularan virus tersebut. Aturan serta kebijakan yang mencakup hidup orang banyak dibuat untuk mengatur teknis pelaksanaan hidup di masa pandemi.

Bacaan Lainnya

Begitu juga dengan Kementerian Hukum dan HAM RI, melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Kebijakan tersebut menimbulkan tanggapan pro dan kontra di kalangan masyarakat, hal ini dikarenakan kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan baru, yaitu meningkatnya angka kriminalitas, dimana tidak ada jaminan bagi mereka yang bebas untuk tidak mengulangi lagi tindak kejahatan selama menjalani program asimilasi tersebut. Namun tentunya kebijakan asimilasi di tengah pandemi covid -19 ini telah melalui pertimbangan matang dengan melihat kondisi sejumlah Lapas yang ada di tanah air telah melebihi kapasitas yang ada (over crowded), melihat hal seperti ini akan mustahil penerapan protokol kesehatan seperti Physical Distancing dapat diterapkan di dalam Lapas, sehingga peluang penularan antar sesama warga binaan menjadi sangat mudah dan luas.

Asimilasi yang diberikan oleh warga binaan bukanlah tanpa syarat serta aturan yang berlaku, ketentuan mengenai asimilasi dan syaratnya tertuang dalam pasal 2 PERMENKUMHAM No 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 (1) Asimilasi Narapidana dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Bapas. (2) Narapidana yang dapat diberikan Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

• Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
• Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
• Telah menjalani ½ (satu per dua) masa pidana.

Bagi narapidana yang melakukan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) seperti tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dan di antara dihukumnya di atas lima tahun masuk dalam pengecualian tidak diberikan program ini.

Selama warga binaan menjalani program asimilasi di rumah, pengawasan asimilasi dan integrasi dilaksanakan oleh petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan (Bapas). Bentuk pengawasan yang dilaksanakan berupa pengamatan dan evaluasi oleh Pembimbingan Kemasyarakatan (PK) terhadap klien pemasyarakatan yang dilakukan secara virtual (dalam jaringan). Pengawasan ini sebagai bentuk pencegahan dan penanggulanan virus Covid-19, serta agar mereka tidak mengulangi pelanggaran hukum kembali. Pengawasan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dilaksanakan melalui sarana telekomunikasi Telepon, Video Call ataupun Video Converence, dengan melibatkan keluarga, pamong setempat untuk melihat keadaan dan lingkungan sekitar klien serta memastikan klien berada di rumah, menjaga kesehatan sesuai dengan standar kesehatan dari pemerintah. Pengawasan melalui daring ini dapat menjadi cara penanggulangan penyebaran Covid-19, dan setiap kali dilakukan pengawasan melalui wajib lapor dengan cara daring, pembimbing kemasyarakatan akan membuat catatan hasil bimbingan yang akan dilaporkan ke Kepala Bapas, kemudian pada setiap periode ke tiga lapor, PK membuat laporan hasil perkembangan bimbingan sebagai bahan evaluasi dari proses bimbingan yang sedang berjalan.

Namun disisi lain pengawasan melalui daring juga tentu tidak luput dari berbagai kendala yang ada di lapangan, pengawasan asimilasi dirumah yang tidak terlaksana secara maksimal berpotensi mengakibatkan pelanggaran hukum kembali para pelaku tindak pidana, hal ini berdampak dalam proses penegakan hukum di masyarakat tidak berjalan dengan baik. Untuk itu Pembimbing Kemasyarakatan perlu melaksanakan home visit (kunjungan rumah) apabila dalam proses bimbingan yang dilaksanakan terdapat pelanggaran, namun tetap dengan memperhatikan zonasi daerah tersebut terhadap penyebaran covid-19 serta menerapkan protokol kesehatan.

Ketentuan pelanggaran yang terjadi selama proses bimbingan asimilasi integrasi tertuang dalam Permenkumham No 3 ahun 2018 serta Edaran Direktur Jenderal Nomor PAS-516. PK.01.04.06 Tahun 2020, dalam permenkumham No 3 Tahun 2018, terdapat 2 pelanggaran yang dapat mencabut status asimilasi dan integrasi klien, diantaranya pelanggaran syarat umum, yaitu klien melakukan pelanggaran hukum kembali dan ditetapkan sebagai tersangka / terpidana, serta pelanggaran syarat khusus yang terdiri dari : menimbulkan keresahan dalam masyarakat, tidak melaksanakan kewajiban melapor kepada Bapas 3 kali berturut-turut, tidak melaporkan perubahan alamat atau tempat tinggal dan tidak mengikuti dan mematuhi program pembimbingan yang ditetapkan oleh Bapas.

Kebijakan asimilasi covid-19 merupakan bentuk dari amanah UUD 1945 yang menerangkan bahwa negara bertujuan untuk melindungi segenap bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut menciptakan ketertiban dunia, tentu dalam kebijakan tersebut negara hadir untuk melindungi semua warga negaranya. Keberhasilan dalam pelaksanaan program tersebut juga tidak terlepas dari peran serta masyarakat, keluarga dan pemerintah untuk membantu menciptakan keamanan di lingkungan tempat tinggalnya serta membentuk klien pemasyarakatan yang taat hukum, aktif dan produktif dalam membangun kesejahteraan bangsa. (*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *