Boschordonantie voor Java en Madoera 1865 – Deandels (2)

  • Whatsapp

Oleh Apriyan Sucipto, SH, MH

Pemerhati Sosial dan Kehutanan

Bacaan Lainnya

Peraturan hukum mengenai pengelolaan hutan di Jawa dan Madura untuk pertama kali dikeluarkan pada tahun 1865, yang dinamakan Boschordonantie voor Java en Madoera 1865 (Undang-Undang Kehutanan untuk Jawa dan Madura 1865), dan kemudian disusul dengan peraturan agraria disebut Domeinverklaring 1870 yang mengklaim bahwa setiap tanah (hutan) yang tidak dapat dibuktikan adanya hak diatasnya maka menjadi domain pemerintah (Peluso, 1990).

Namun demikian, upaya Daendels untuk melakukan reforestasi dan membatasi penebangan kayu jati di Jawa dan Madura tidak Dapat berlanjut dan mencapai hasil yang optimal, selain karena keterbatasan tenaga kehutanan, pengetahuan dan teknologi kehutanan yang dimiliki petugas-petugas Jawatan Kehutanan, juga karena pada tahun 1830-1870 van den Bosch memberlakukan sistem Tanam paksa (Cultuurstelsel) yang menimbulkan perubahan drastis terhadap kondisi hutan di Jawa, di mana banyak kawasan hutan dibuka dan dikonversi menjadi perkebunan-perkebunan kopi untuk meningkatkan komoditi eksport.

Sementara itu, kebutuhan Kayu jati untuk memasok perusahaan-perusahaan kapal kayu, membangun gudang-gudang pengeringan tembakau, pabrik gula, dan membangun barak-barak pekerja dan perumahan pegawai perkebunan, terus meningkat pada periode cultuurstelsel (Schuitemaker, 1950. seperti dikutip Simon.993:31).
Untuk mendukung pelaksanaan reforestasi dan pengelolaan hutan dengan menggunakan pengetahuan dan teknologi kehutanaan modern, maka pada tahun 1873 Jawatan Kehutanan
membentuk organisasi teritorial kehutanan. Berdasarkan Staatsblad No. 215 maka kawasan hutan di Jawa dibagi menjadi 13 Daerah Hutan yang masing-masing mempunyai luas 70.000 sampai 80.000 hektar untuk daerah hutan di kawasan hutan jati, dan lebih Luas dari 80.000 hektar untuk daerah hutan di kawasan hutan non jati.
Tiga belas daerah hutan tersebut adalah : Karesidenan Banten dan Kabupaten Cianjur; Karesidenan Priangan, Kerawang, dan Cirebon; Karesidenan Tegal dan Pekalongan; Karesidenan Semarang; Karesidenan Kedu, Bagelen, dan Banyumas; Karesidenan Jepara; Kabupaten Rembang dan Blora; Karesidenan Surabaya, Madura, dan Pasuruan; Karesidenan Probolinggo, Besuki, dan Banyuwangi; Karesidenan Kediri; Karesidenan Madiun; Kabupaten Ngawi dan Karesidenan Surakarta (Departemen Kehutanan, 1986).

Untuk melancarkan pekerjaan operasional di lapangan maka di masing-masing daerah hutan dibentuk unit-unit pengelolaan hutan. Pada setiap unit pengelolaan hutan dilakukan penataan Kawasan hutan (Boschinrichting), dengan membuat petak-petak hutan dan pemancangan pal-pal batas kawasan hutan. Kemudian, untuk kepentingan pekerjaan bagian perencanaan hutan, maka dibentuk unit-unit perencanaan yang disebut Bagian Hutan (Boschafdeling) dengan luas masing-masing antara 4000 sampai 5000 Hektar, atau maksimal seluas 10.000 hektar seperti di Bagian Hutan Sedayu Lawas, Caruban, dan Gunung Kidul.

Berdasarkan Staatsblad No. 2 Tahun 1855 ditegaskan bahwa Gubernur Jenderal harus memberi perhatian dan memfokuskan tugasnya pada pengelolaan hutan jati, dan kawasan hutan jati yang belum diserahkan pengelolaannya kepada pihak lain dijaga dan dipelihara dengan baik.

Karena itu, pengelolaan hutan pada tahun-tahun selanjutnya cenderung lebih difokuskan pada kegiatan reforestasi dalam kawasan hutan jati; pertama karena kayu jati mempunyai nilai ekonomis tinggi dibandingkan dengan kayu non jati; dan kedua karena industri-industri kapal kayu hanya menggunakan kayu jati sebagai bahan baku utamanya.

Selanjutnya, pada tahun 1890 pemerintah Hindia Belanda mendirikan Perusahaan Hutan Jati (Djatibedrijf) untuk mengintensifkan pengelolaan hutan jati di Jawa dan Madura, sedangkan pengelolaan kawasan Hutan rimba non jati diserahkan wewenangnya kepada Dinas Hutan Rimba (Dienst de Wildhoutbossen).

Untuk mendukung peningkatan kegiatan pemerintah dalam eksploitasi hutan maka berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal No. 6 Tahun 1865 tanggal 10 September 1865 diundangkan Suatu instrumen hukum yang dikenal dengan nama Reglemen
Kehutanan 1865. Prinsip pokok yang diatur dalam Reglemen Kehutanan 1865 bahwa eksploitasi hutan jati dilakukan semata-mata untuk kepentingan pihak partikelir, yang dapat dilaksanakan 2 (dua) cara.

“Pertama, pihak suasta yang diberikan konsesi penebangan hutan jati diwajibkan membayar pachtschat (uang sewa) setiap tahun kepada pemerintah Hindia Belanda, yang dihitung Dengan taksiran nilai harga kayu dalam setiap persil menurut Lamanya konsesi yang diberikan.

Kedua, kayu-kayu yang ditebang pihak penerima konsesi diserahkan kepada pemerintah, dan pihak suasta penerima konsesi menerima uang pembayaran upah tebang, Sarad, angkut dalam hitungan per elo kubik (1 elo = 68,8 cm), melalui tender terbuka dan penawaran yang diajukan dalam sampul tertutup”.

Dalam perkembangan selanjutnya, Reglemen Hutan 1865 dipandang banyak mengandung kelemahan dalam mengantisipasi perkembangan pengelolaan hutan, sehingga dipandang perlu untuk segera diganti. Pada tanggal 14 April 1874 diundangkan Reglemen Pemangkuan dan Eksploitasi Hutan di Jawa dan Madura 1874.

Terdapat beberapa hal penting yang diatur dalam Reglemen Hutan 1874 ini:

(1) Pengaturan mengenai pemisahan m pengelolaan hutan jati dengan hutan rimba non jati;

(2) Hutan jati dikelola secara teratur dan ditata dengan pengukuran, pemetaan, dan pemancangan pal-pal batas, serta dibagi dalam wilayah distrik-distrik hutan;

(3) Eksploitasi hutan jati diserahkan pengusahaannya kepada pihak swasta;

(4) Pemangkuan hutan rimba yang tidak dikelola secara teratur diserahkan kepada Residen di bawah perintah direktur Binnelands Bestuur, dan dibantu seorang Houtvester.

Dalam perkembangan selanjutnya, dengan menggunakan Ordonansi 6 Mei 1882 dan Ordonansi 21 Nopember 1894, dan kemudian dengan Ordonansi Kolonial 9 Pebroari 1897, maka Reglemen Pemangkuan dan Eksploitasi Hutan di Jawa dan Madura 1874 Diperbarui dengan Boschreglement 1897 (Reglemen Pengelolaan Hutan Negara di Jawa dan Madura 1897), dilengkapi dengan Dienstreglement 1897 (Reglemen Dinas) melalui Keputusan Pemerintah tanggal 9 Februari 1897 No. 21 yang secara khusus memuat peraturan pelaksanaan Boschreglement 1897 dan pengaturan organisasi Jawatan Kehutanan.

Setelah berlaku selama lebih dari 16 tahun lamanya, dan Setelah dilakukan perubahan berulang kali dengan beberapa ordonansi, maka berdasarkan Ordonansi Kolonial tanggal 30 Juli 1913 Reglemen Pengelolaan Hutan Negara di Jawa dan Madura 1897 (Boschreglement 1897) diganti dengan Reglemen untuk Pemangkuan Hutan Negara di Jawa dan Madura 1913, tetapi baru diberlakukan Mulai tanggal 1 Januari 1914. (Bersambung)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *