Dienst van het Boschwezen-Deandels (I)

  • Whatsapp

Oleh : Apriyan Sucipto, SH, MH. 

Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan

Bacaan Lainnya

a. Hukum Kehutanan
Hukum kehutanan merupakan salah satu bidang hukum yang sudah berumur kurang lebih 137 tahun, yaitu sejak diundangkannya Reglemen Hutan 1865.

Hukum kehutanan memang ingin memegang hegemoni dalam urusan pelestarian hutan. Namun status dan posisi demikian itu tidak pernah dicapai olehnya, oleh karena di separuh indonesia kehutanan gagal menghadirkan kelestarian.

Istilah hukum kehutanan merupakan terjemahan dari Boswezen Recht (Belanda) atau Forrest Law (Inggris). Menurut hukum Inggris Kuno yang disebut forrest law (hukum kehutanan) adalah: “The System or body of old law relating to the royal forrest” : artinya suatu sistem atau tatanan hukum lama yang berhubungan dan mengatur
hutan-hutan kerajaan.

b. Sejarah Hukum Kehutanan di Indonesia

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kawasan hutan tropis basah (tropical rain forest) terluas kedua di dunia setelah Brazilia (Barber, 1989; Gillis & Repetto, 1988; Poffenberger,
1990). Namun demikian, sejak tiga dekade terakhir ini kawasan hutan di Indonesia mengalami degradasi yang sangat serius dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Hal ini selain karena jumlah penduduk yang mengandalkan hutan sebagai sumber penghidupan terus meningkat dari tahun ke tahun, juga terutama karena pemerintah secara sadar telah me-ngeksploitasi sumber daya hutan sebagai sumber pendapatan dan devisa negara (state revenue) yang paling diandalkan setelah sumber daya alam minyak dan gas bumi. (Reppeto, 1988; Barber, 1989; Zerner, 1990; Peluso, 1992).

Dari sisi pembangunan ekonomi, eksploitasi sumber daya hutan yang dilakukan pemerintah telah memberi kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Melalui kebijakan pemberian konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH), atau konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) pemerintah mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan pendapatan dan devisa negara, menyerap tenaga kerja, menggerakan roda perekonomian dan meningkatkan pendapatan asli daerah.Tetapi, dari sisi yang lain, pemberian konsesi HPH dan HPHH serta HTI kepada pihak Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga menimbulkan bencana nasional, karena kerusakan sumber daya hutan akibat eksploitasi yang tak terkendali dan tak terawasi secara konsisten selain menimbulkan kerugian ekologi (ecological cost)
yang tak terhitung nilainya, juga menimbulkan kerusakan sosial dan budaya (social and cultural cost), termasuk pembatasan akses dan penggusuran hak-hak masyarakat serta munculnya konflik-konflik atas pemanfaatan sumber daya hutan di daerah.

Studi-studi terdahulu mengenai kebijakan pengusahaan sumber daya hutan yang dilakukan pemerintah membuktikan bahwa degradasi kualitas maupun kuantitas sumber daya hutan
di Indonesia terjadi bukan semata-mata karena faktor kepadatan penduduk, rendahnya tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat, yang cenderung dikaitkan dengan kehidupan masyarakat di dan sekitar hutan yang memiliki tradisi perladangan gilir balik (shift-ingcultivation).

Tetapi, kerusakan sumber daya hutan justru terjadi karena pilihan paradigma pembangunan yang berbasis negara (state-based resouce development), penggunaan manajemen pem-
bangunan yang bercorak sentralistik dan semata-mata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, yang didukung dengan instrumen hukum dan kebijakan yang bercorak represif (Bodley, 1982; Repetto & Gillis, 1988; Barber, 1989; Zerner, 1990; Poffenberger, 1990; Peluso,
1992).

c. Hukum Pengelolaan Hutan pada Masa Kolonial Belanda

Upaya untuk mengelola sumber daya hutan pada masa pemerintahan kolonial Belanda dimulai dari pengelolaan hutan jati (Tectona grandis) di Jawa dan Madura pada pertengahan abad ke-
19, setelah lebih dari 200 tahun lamanya hutan alam jati di-eksploitasi secara besar-besaran oleh pemerintah Hindia Belanda untuk memasok bahan baku industri-industri kapal kayu milik
pengusaha Cina dan Belanda, yang tersebar di sepanjang pantai Utara Jawa mulai dari Tegal, Jepara, Juwana, Rembang, Tuban, Gresik, sampai Pasuruan (Peluso, 1990, 1992; Simon, 1993, 1999).

Sampai akhir abad ke-18 kondisi hutan jati di Jawa mengalami degradasi yang sangat serius, sehingga mulai mengancam kelangsungan hidup perusahaan-perusahaan kapal kayu yang mengandalkan pasokan kayu jati dari kawasan hutan. Karena itu, ketika pemerintah kolonial Belanda kemudian mengangkat Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal di Hindia
Belanda pada awal abad ke-19, tepatnya pada tanggal 14 Januari 1808, salah satu tugas yang dibebankan kepada Daendels adalah merehabilitasi kawasaan hutan melalui kegiatan reforestasi pada lahan-lahan hutan yang mengalami degradasi serius.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas rehabilitasi dan reforestasi yang menjadi bagian dari tugasnya, maka Daendels membentuk Dienst van het Boschwezen (JawatanKehutanan).

Tujuan Deandel membentuk Dients van Het Boschwezen adalah untuk membuat perencanaan reforestasi untuk kawasan hutan yang mengalami degradasi, dan juga mengeluarkan peraturan mengenai kehutanan, yang membatasi pemberian ijin penebangan kayu jati, dan memberi sanksi pidana bagi penebang kayu-kayu jati tanpa seijin Jawatan Kehutanan. Pada tanggal 26 Mei 1808 Daendels
mengeluarkan Peraturan Pemangkuan Hutan di Jawa yang memuat prinsip-prinsip seperti berikut:

1. Pemangkuan hutan sebagai domein Negara dan semata-mata dilakukan untuk kepentingan Negara;

2. Penarikan pemangkuan hutan dari kekuasaan Residen dan dari jurisdiksi wewenang Mahkamah Peradilan yang ada;

3. Penyerahan pemangkuan hutan kepada dinas khusus di bawah Gubernur Jenderal, yang dilengkapi dengan wewenang administratif dan keuangan serta wewenang menghukum pidana;

4. Areal hutan pemerintah tidak boleh dilanggar, dan perusahaan dengan eksploitasi secara persil dijamin keberadaannya, dengan kewajiban melakukan reforestasi dan pembudidayaan lapangan tebangan;

5. Semua kegiatan teknis dilakukan rakyat desa, dan mereka yang bekerja diberikan upah kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

6. Kayu-kayu yang ditebang pertama-tama harus digunakan untuk memenuhi keperluan Negara, dan kemudian baru untuk memenuhi kepentingan perusahaan suasta;

7. Rakyat desa diberikan ijin penebangan kayu menurut peraturan yang berlaku.

Kebijakan yang dilakukan Daendels pada masa pemerintahannya di Hindia Belanda dengan melakukan reforestasi dan menetapkan peraturan hukum yang membatasi eksploitasi sumber daya hutan jati di Jawa, dipandang sebagai awal dari dari kegiatan pengelolaan hutan yang menggunakan teknik ilmu kehutanan dan institusi modern di Indonesia, terutama setelah Daendels mem- bentuk Dienst van het Boschwezen (Jawatan Kehutanan) yang diberikan wewenang mengelola hutan di Jawa (Supardi, 1974).

Peraturan hukum mengenai pengelolaan hutan di Jawa dan Madura untuk pertama kali dikeluarkan pada tahun 1865, yang dinamakan voor Java en Madoera 1865 (Undang-Undang Kehutanan untuk Jawa dan Madura 1865), dan kemudian disusul dengan peraturan agraria disebut Domeinverklaring 1870 yang mengklaim bahwa setiap tanah (hutan) yang tidak dapat dibuktikan adanya hak di atasnya maka menjadi domain pemerintah. (Bersambung)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *