Pelarangan Pesta dan Hajatan di Pringsewu Tunggu Keputusan Bupati dan Gugus Tugas

  • Whatsapp

radarcom.id – Hasil rekomendasi Forum Discussion Group (FGD) antara DPRD, Kapolres, Dandim dan Asisten 1 Pemkab Pringsewu dan Tokoh Agama untuk menekan laju penyebaran Covid-19 kabupaten setempat belum keputusan final dan masih menunggu keputusan Bupati selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19.

Diketahui, pada FGD Jumat (27/11) salah satu hasil kesepakatannya diantaranya melarang hiburan, ijin keramaian dan digelarnya pesta hajatan di Pringsewu. Namun, hal ini belum keputusan final Pemkab Pringsewu dan baru sebatas usulan ke Bupati dan Gugus Tugas.

Bacaan Lainnya

Wakil Bupati Pringsewu H. Fauzi dikonfirmasi soal ini menyatakan bahwa sejauh ini keputusan Pemkab masih berdasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Meski begitu Fauzi menyatakan sangat mengapresiasi adanya FGD tersebut. Namun apakah bisa diterapkan, masih menunggu keputusan dari Bupati selaku Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Pringsewu.

“Saya sangat mengapresiasi adanya FGD itu. Namun, hasil FGD itu belum keputusan final pemkab Pringsewu. Sejauh ini Pemkab masih berpedoman pada Perbup 38 Tahun 2020. Jadi soal keputusan FGD itu masih menunggu nanti hasil keputusan Bupati selaku Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Pringsewu,” kata Fauzi dikonfirmasi radarcom.id, Sabtu (28/11).

Apakah artinya besok Minggu (29/11) untuk kegiatan pesta dan hajatan masih bisa? Fauzi menjawab bahwa untuk pelarangan kegiatan seperti hajatan dan pesta tentu menunggu keputusan dari Bupati dan Gugus Tugas. Sebab, disitu (pesta, ijin keramaian) ada dampak ekonominya juga.

“Pertimbangannya kan juga dampak ekonomi. Jadi sampai saat ini masih (berdasar) Perbup 38/2020, tunggu keputusan Bupati selaku Ketua Gugus Tugas. Sejauh ini kita masih berpedoman Perbup 38 tersebut. Karena dalam perbup tersebut juga ada penekanan dan upaya tegas mencegah penyebaran Covid-19 di Pringsewu,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Pringsewu Suherman mengatakan bahwa dari kesepakatan FGD kemarin diusahakan untuk ijab kabulnya di KUA saja. Hal ini setidaknya untuk memotong mata rantai penyebaran Covid-19. Namun menurutnya hal itu masih menunggu keputusan bupati.

“Menunggu tanda tangan pak bupati. Senin masih akan diajukan ke Bupati,” ujarnya dikonfirmasi radarcom.id, Sabtu (28/11). (rci/hin/rci)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *