Konstruksi Lengkap Perkara yang Menjerat Edhy Prabowo Cs

  • Whatsapp
Edhy Prabowo pakai rompi tahanan KPK. Foto : Farih/detikcom
Edhy Prabowo pakai rompi tahanan KPK. Foto : Farih/detikcom

radarcom.id – Menteri Kelautan Perikanan Edhy Prabowo disangkakan terlibat tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara Negara terkait dengan perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020.

 

Bacaan Lainnya

Terungkap dalam konferensi pers yang digelar KPK secara virtual Rabu (25/11) malam yang dipimpin Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango, Deputi Penindakan Karyoto dan Plt. Jubir KPK Ali Fikri, bahwa KPK telah menetapkan tujuh orang tersangka sebagai penerima yakni Edhy Prabowo sebagai Menteri KKP; Safri sebagai Stafsus Menteri KKP; Andreau Pribadi Misata sebagai Stafsus Menteri KKP; Siswadi sebagai Pengurus PT Aero Citra Kargo (PT ACK); Ainul Faqih sebagai Staf istri Menteri KKP; dan Amiril Mukminin. Sedangkan sebagai pemberi: Suharjito sebagai Direktur PT Dua Putra Perkasa (PT DPP).

 

Berikut konstruksi lengkap perkara ini. Dimulai pada tanggal 14 Mei 2020, Edy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 53/KEP MEN-KP/2020 tentang Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster, dengan menunjuk APM (Andreau Pribadi Misata) selaku staf khusus Menteri juga selaku Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) dan SAF (Safri) selaku Staf Khusus Menteri sekaligus menjabat selaku Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence).

Salah satu tugas dari Tim ini adalah memeriksa kelengkapan administrasi dokumen yang diajukan oleh calon eksportir benur.

 

Selanjutnya pada awal bulan Oktober 2020, SJT (Suharjito) selaku Direktur PT DPP (Dua Putra Perkasa) datang ke kantor KKP di lt.16 dan bertemu dengan Safri. Dalam pertemuan tersebut, diketahui bahwa untuk melakukan ekspor benih lobster hanya dapat melalui forwarder PT ACK (Aero Citra Kargo) dengan biaya angkut Rp1800/ekor yang merupakan kesepakatan antara AM (Amiril Mukminin) dengan APM (Andreau Pribadi Misata) dan SWD (Siswadi).

 

Atas kegiatan ekspor benih lobster tersebut, PT DPP diduga melakukan transfer sejumlah uang ke rekening PT ACK dengan total sebesar Rp731.573.564. Selanjutnya PT DPP atas arahan EP melalui Tim Uji Tuntas (Due Diligence) memperoleh penetapan kegiatan ekspor benih lobster/benur dan telah melakukan sebanyak 10 kali pengiriman menggunakan perusahaan PT. ACK.

 

Berdasarkan data kepemilikan, pemegang PT ACK terdiri dari AMR (Amri) dan ABT (Ahmad Bahtiar) yang diduga merupakan nominee dari pihak EP (Edhy Prabowo) serta YSA (Yudi Surya Atmaja). Atas uang yang masuk ke rekening PT ACK yang diduga berasal dari beberapa perusahaan eksportir benih lobster tersebut, selanjutnya ditarik dan masuk ke rekening AMR (Amri) dan ABT (Ahmad Bahtiar) masing-masing dengan total Rp9,8 Miliar.

 

Selanjutnya pada tanggal 5 November 2020, diduga terdapat transfer dari rekening ABT (Ahmad Bahtiar) ke rekening salah satu bank atas nama AF (Ainul Faqih) sebesar Rp3,4 miliar yang diperuntukkan bagi keperluan EP (Edhy Prabowo), IRW (Iis Rosita Wati), SAF (Safri) dan APM (Andreau Pribadi Misanta), antara lain dipergunakan untuk belanja barang mewah oleh EP (Edhy Prabowo) dan IRW (Iis Rosita Dewi), di Honolulu AS ditanggal 21 – 23 November 2020 sejumlah sekitar Rp750 juta diantaranya berupa Jam tangan rolex, tas Tumi dan LV, baju Old Navy.

 

Selain itu, sekitar bulan Mei 2020, EP (Edhy Prabowo) juga diduga menerima sejumlah uang sebesar US$ 100.000 dari SJT (Suharjito) melalui SAF (Safri) dan AM (Amiril Mukminin).

 

Disamping itu SAF (Safri) dan APM (Andreau Pribadi Misanta) pada sekitar bulan Agustus 2020 menerima uang dengan total sebesar Rp436 juta dari AF (Ainul Faqih).

 

“Setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan dan sebelum batas waktu 24 jam sebagaimana diatur dalam KUHAP, dilanjutkan dengan gelar perkara, KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh Penyelenggara Negara terkait dengan perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020,” kata Nawawi dalam konpers yang disiarkan melalui akun media social KPK, Rabu (25/11) malam.

 

Dari gelar perkara tersebut, ditetapkan tujuh tersangka termasuk Menteri Kelautan Peirkanan Edhy Prabowo. (rci/rci)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *