WALHI Lampung Membawa Kasus Lingkungan Hidup di Lamsel ke Kementerian LHK

  • Whatsapp

radarcom.id – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Eksekutif Daerah Lampung melaporkan kasus Dugaan Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) atas dugaan tindak pidana di Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan oleh PT Dataran Bahuga Permai pada hari Jumat (23/10).

WALHI Lampung diterima langsung oleh Benny Bastiawan selaku Kepala Subdirektorat Penanganan Pengaduan Direktorat Pengaduan Pengawasan dan Sanksi Administrasi (PPSA) Direktorat Jenderal (Ditjen) Penegakan Hukum LHK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan didampingi Yogi Wulan Puspitasari selaku Kepala Seksi Pengaduan Lingkungan Hidup Pada Sub Direktorat Penanganan Pengaduan, Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administratif, Tomson Situmorang selaku Kepala Seksi Wilayah I Pada Sub Direktorat Penyidikan Perusakan Lingkungan, Kebakaran Hutan dan Lahan, Direktorat Penegakan Hukum Pidana.

Bacaan Lainnya

Direktur WALHI Lampung Irfan Trimusri dalam rilis persnya kepada radarcom.id menjelaskan bahwa adanya dugaan tindak pidana lingkungan hidup oleh PT Dataran Bahuga Permai di dusun Panubaan desa Bakauheni kecamatan Bakauheni kabupaten Lampung Selatan. Yakni telah melakukan aktivitas land clearing, reklamasi dan penebangan mangroove tanpa izin untuk dijadikan tempat wisata.

“Sampai saat ini hanya mendapat teguran secara tertulis oleh Sekretariat
Daerah Provinsi Lampung melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampubg yang mengatakan penghentian kegiatan sampai dengan adanya izin tetapi yang terjadi dilapangan kegiatan tersebut masih berjalan seperti biasa,” kata Irfan.

Hal tersebut juga ditegaskan oleh Dewan Daerah WALHI Lampung Candra Bangkit Saputra mengenai penanganan kasus lingkungan hidup khusunya di Provinsi Lampung dengan adanya kasus-kasus
lingkungan yang terjadi saat ini hanya mendapat sanksi administrasi atau teguran secara tertulis meskipun ada unsur tindak pidananya, dan memperjelas apakah unsur pidana bisa hilang ketika sudah ada sanksi
administrasi dari pemerintah?

Dan dalam pengaduan tersebut Direktur WALHI Lampung menegaskan agar KLHK dapat lebih serius menangani pengaduan dan permasalahan ini sampai dengan penjatuhan hukuman pidana.

“Jangan sampai dorongan penyelesaian perizinan menjadikan hilangnya tindak pidana,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut Kepala Subdirektorat Penanganan Pengaduan Direktorat Pengaduan Pengawasan
dan Sanksi Administrasi (PPSA) Direktorat Jenderal (Ditjen) Penegakan Hukum LHK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Benny Bastiawan menerima pengaduan oleh WALHI Lampung dan akan melakukan verifikasi secara langsung ke lapangan.

Terkait pengaduan WALHI Lampung memang sudah terdaftar dengan nomor
200635 namun belum dilakukan peninjauan lapangan secara langsung dikarenakan terkendala dengan Pandemi Covid-19 dan banyaknya pengaduan yang masuk. (rls/Iis)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *