Tahapan Pelaksanaan Diversi Bagi Anak Berkonflik Hukum

  • Whatsapp

Oleh : Dandy Setiawan H
Pembimbing Kemasyarakatan Muda
BAPAS Kelas II Bandar Lampung

Sejak disahkannya undang-undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan nuansa baru dalam penangan Anak Berkonflik Hukum (ABH). Undang-undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang sejati sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum untuk menangani tindak pidana yang dilakukan anak, secara komprehensif dinilai kurang memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Menghadapi permasalahan tersebut pemerintah mengeluarkan Undang-Undang RI No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Bacaan Lainnya

Adapun substansi yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain memperkenalkan konsep restorative justice dan Diversi dalam penyelesaian perkara yang melibatkan Anak sebagai pelaku tindak pidana. Berdasarkan pasal 1 huruf 6 UU RI No 11 tahun 2012 Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan, sedangkan pengertian Diversi menurut pasal 1 huruf 7 UU RI No 11 Tahun 2012 adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, dengan tujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi serta menanamkan rasa tanggung jawab terhadap anak.

Berdasarkan amanat UU RI No 11 Tahun 2012, pada Pasal 7 ayat (1) dikatakan Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi, lalu pada ayat (2) nya dikatakan diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan ; huruf a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan, huruf b, bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Ketika seorang anak melakukan tindak pidana, dan tindak pidana yang dilakukan ancaman pidananya dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, maka penyelesaiannya wajib diupayakan diversi, dan pendekatannya menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

Pelaksanaan diversi juga, dalam pasal 8 ayat (3) UU RI No 11 Tahun 2012, wajib memperhatikan

1. Kepentingan korban;
2. Kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
3. Penghindaran stigma negatif;
4. Menghindari pembalasan;
5. Keharmonisan masyarakat; dan
6. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak telah memenuhi unsur untuk dilakukan diversi, sesuai dengan pasal 7 ayat (1) dan (2) huruf a,b, maka wajib dilakukan Diversi pada tingkat pertama Penyidikan, sebagai berikut :
Setelah korban membuat laporan ke Polisi, kemudian penyidik melihat unsur untuk dilakukan upaya diversi, maka penyidik wajib melaksanakan diversi dalam waktu 7 hari sejak penyidikan dimulai Psl 29 (1) UU RI No 11 Tahun 2012, di mana proses musyawarah tersebut dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi, setelah musyawarah diversi mencapai kesepakatan, hasil kesepakatan diversi berikut berita acara diversi di limpahkan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. Penetapan tersebut disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Setelah menerima penetapan tersebut Penyidik menerbitkan penghentian penyidikan. Namun apabila diversi gagal atau pun kedua belah pihak tidak menyepakati adanya diversi, Penyidik membuat Berita Acara Diversi dan wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan Berita Acara Diversi dan Laporan Penelitian Masyarakat dari petugas Pembimbing Kemasyarakatan/ Bapas.

Pada tingkat Penuntutan Diversi diatur dalam ketentuan Pasal 7, dan Pasal 42 UU SPPA, diversi dilakukan sebagai berikut: Setelah menerima berkas dari kepolisian, penuntut Umum wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik dan proses diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi. Musyawarah diversi dihadiri Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan Bapas dan Pekerja Sosial Profesional penyidik, penasehat hukum, anak pelaku dan orang tua serta anak korban dan orang tua serta pihak-pihak yang terkait lainnya Apabila diversi berhasil di mana para pihak mencapai kesepakatan, maka hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi. Hasil kesepakatan beserta berita acara diversi disampaikan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. Kemudian Pengadilan mengeluarkan Penetapan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya kesepakatan diversi. Apabila diversi gagal atau kedua belah pihak tidak menyetujui dilakukan diversi, Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan dengan melampirkan Berita Acara Diversi dan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Bapas.

Dalam hal diversi dilaksanakan di Pengadilan Negeri, setelah pengadilan menerima pelimpahaan berkas dari penuntut umum, hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 hari setelah ketua pangadilan menetapkan sebagai hakim pasal 52 (2) UU SPPA, proses diversi dilaksanakan dalam waktu 30 hari pasal 52 (3) UU SPPA. Musyawarah diversi dihadiri hakim anak, Pembimbing Kemasyarakatan Bapas dan Pekerja Sosial Profesional, penasehat hukum, anak pelaku dan orang tua serta anak korban dan orang tua serta pihak-pihak yang terkait lainnya. Apabila diversi berhasil di mana para pihak mencapai kesepakatan, maka hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi. Hasil kesepakatan diversi beserta Berita Acara Diversi disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk di buatkan Penetapan. Namun apabila di versi gagal, maka perkara dilanjutkan ke tahap persidangan. (*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *