HTML Image as link Qries

Siap-siap, Pemerintah Arab Saudi Akan Buka Aktivitas Umrah

Petugas memakai masker wajah pelindung saat mereka membersihkan lantai di Masjidil Haram di kota suci Mekah, Arab Saudi, 3 Maret 2020. REUTERS
Petugas memakai masker wajah pelindung saat mereka membersihkan lantai di Masjidil Haram di kota suci Mekah, Arab Saudi, 3 Maret 2020. REUTERS

radarcom.id – Pemerintah Kerajaan Arab Saudi menyampaikan akan mencabut kebijakan penangguhan atau larangan sementara ibadah umrah ke negeri tersebut.

Selain umrah, kunjungan ke tempat-tempat suci akan dibolehkam. Secara bertahap. Tempat-tempat suci itu sudah ditutup sejak Maret karena pandemi virus corona baru (Covid-19).

banner 300600

“Penangguhan sementara umrah dan kunjungan ke dua masjid suci akan dicabut secara bertahap,” terang Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Mohammed Saleh Benten.

“Pelaksanaan umrah secara bertahap dan kunjungan ke situs-situs suci akan bergantung pada solusi teknis yang memungkinkan perusahaan penyedia layanan umrah untuk lebih meningkatkan layanan mereka serta mempromosikan diri mereka secara lokal dan global,” lanjut dia saat berbicara di forum virtual kedua yang bertujuan untuk memperkaya pengalaman jamaah umrah, seperti dikutip dari Gulf News, Selasa 22 September 2020.

Menteri tersebut mencontohkan, akan ada lebih dari 30 perusahaan lokal dan internasional yang dapat menangani penyediaan layanan jamaah melalui jalur elektronik yang memungkinkan penyedia layanan umrah melakukan tindak lanjut yang diperlukan saat melayani jamaah.

Dia mencatat penggabungan perusahaan umrah akan membuat mereka lebih kuat dan lebih mampu memberikan layanan berkualitas tinggi untuk sekitar 16 juta jamaah umrah dalam dan luar negeri setiap tahun.

Kartu pintar baru akan dikeluarkan untuk perusahaan-perusahaan tersebut selama masa transisi mereka dan kartu ini akan digunakan pertama kali untuk melayani pengunjung Masjid Nabawi dari dalam Kerajaan dan luar negeri. “Kami bercita-cita melayani 30 juta jamaah setiap tahun pada tahun 2030,” katanya.

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Abdul Fattah Mashat, mengatakan merger dan akuisisi di sektor umrah akan secara signifikan mengurangi biaya operasional dan berkontribusi pada peningkatan efisiensi operasional dan diversifikasi layanan karena peningkatan aset dan kemampuan keuangan.

“Sistem haji dan umrah tidak terbatas pada layanan dasar yang diberikan kepada jamaah, karena terdapat paket lengkap dan beragam layanan yang dapat disediakan oleh sektor swasta, seperti layanan dukungan dan logistik, yang akan memiliki peran besar dalam mencapai tujuan Visi 2030,” imbuh dia. (terkini.id/rci)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *