radarcom.id – Bantuan Operasional Pesantren (BOP) dari Kementerian Agama (Kemenag) telah cair pada bulan September ini. Namun, ternyata masih menyisakan banyak persoalan terkait pencairannya. Di lingkungan Kemenag sendiri terlihat tidak kompak, terbukti dengan model pencairan dan penanganannya berbeda-beda di tiap daerah. Ada kabupaten yang menyerahkan sepenuhnya kepada pesantren, ada kabupaten yang menarik kembali bantuan tersebut untuk sebagian dibelikan hand sanitizer, disinfektan, dan lain-lain, yang sebenarnya bisa diupayakan sendiri oleh pihak pesantren.
“Masalah ini seharusnya menjadi perhatian serius bagi Kemenag. Baru kali ini pihak pesantren diperhatikan selama pandemi ini, tapi mengapa justru menjadi persoalan baru? Ada beberapa pesantren yang ternyata dirugikan dengan persoalan ini,” kritik senator Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A. saat rapat bersama dengan Wakil Menteri Agama RI, melalui aplikasi virtual meeting pada Senin pagi (21/09).
Meski demikian, menurutnya, bantuan tersebut sangat membantu kelangsungan dan perkembangan pesantren. Oleh sebab itu, anggota Komite III DPD RI ini mengusulkan agar bantuan operasional pesantren ini dapat diberikan secara rutin, dan tidak hanya diberikan seperti saat pandemik sekarang ini saja. Tetapi tentu saja, perlu diselaraskan dengan prinsip-prinsip profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas.
Dalam agenda tersebut, Komite III DPD RI melakukan pengawasan atas Program Kerja Kementerian Agama RI, khususnya yang berkaitan dengan implementasi Program Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan pada masa pandemi Corona Virus Didease 2019 (Covid-19) dan rencana Program Kerja Tahun 2021 di kementerian tersebut.
Meski telah mengucurkan BOP, namun Senator asal D.I. Yogyakarta ini menganggap bahwa pesantren belum mendapatkan perhatian yang optimal seperti belum adanya usaha kongkret yang dilakukan oleh Kemenag bila ada pesantren yang santri atau pengurusnya terpapar Covid-19.
“Pesantren telah menerapkan protokol kesehatan dengan sangat ketat, seperti yang telah diupayakan di daerah kami, di D.I. Yogyakarta. Kami menerapkan penerimaan santri secara bertahap, kedatangan mereka juga dijadwal, diperiksa, dan dikarantina terlebih dahulu sebelum dibaurkan dengan yang sudah datang terlebih dahulu. Namun bila kena, belum ada upaya kongkret yang dilakukan oleh Kemenag terkait hal ini,” kata pria yang akrab disapa Gus Hilmy ini.
Salah satu pengasuh PP Krapyak Yogyakarta ini juga prihatin atas banyaknya kiai, bu nyai, dan tokoh-tokoh agama, bahkan Menteri Agama dan beberapa pejabat di Kementerian Agama yang kena virus Corona. Oleh sebab itu, Gus Hilmy menyarankan kepada kementerian tersebut untuk lebih mengintensifkan kampanye pencegahan covid di berbagai pesantren dan institusi.
Dalam situasi seperti saat ini, Kemenag sangat berhati-hati dalam membuat kkebijakan, sehingga jawaban yang muncul sangat normatif seperti pesantren diminta untuk koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Satgas Covid setempat. (rls/Iis)
