Opini Lurah dan Perangkatnya Jangan Terlibat Politik Praktis

Lurah dan Perangkatnya Jangan Terlibat Politik Praktis

Oleh : Ekstasya Muhafidzin *)

Masa tahapan pencoblosan Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) serentak, di Bandar Lampung tinggal beberapa minggu lagi. Para perangkat pemerintahan daerah hingga Kepala desa sampai tingkat RT dan RW pun dituntut untuk netral dan tidak terlibat politik praktis dalam pilkada tersebut.

Hal itu disampaikan oleh Pemerhati politik dan Kebijakan, Ekstasya Muhafidzin, menyusul ditemukannya sejumlah Ketua RT di beberapa wilayah Kota Bandar Lampung, yang dengan kekuasaannya dan pengaruhnya diduga melakukan dan mengajak kepada warganya untuk memilih pasangan calon petahana, baru-baru ini.

“Jika ada ditemukan dan terbukti itu, baik Lurah/Kades maupun RT dan RW bisa dikenai sangsi pidana dan kurungan penjara. Supaya itu tak terjadi, Kepala desa harus bersikap netral dan professional,”

Dijelaskan Hafiz, larangan dan sanksi bagi Lurah/kades dan perangkat daerah lainnya berpolitik praktis dalam pilkada, telah diatur dalam Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 273/3772/JS tertanggal 11 Oktober 2016 sebagai penegasan Pasal 70 Undang-Undang (UU) No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

“Disini karena RT dan RW merupakan perangkat daerah sehingga dilarang untuk berpolitik praktis. Sanksinya dapat dilihat dari sejauh mana pelanggaran yang dilakukan. Untuk itu diharapkan pihak Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) juga perlu mengawasi para ketua RT yang ikut terlibat politik praktis,” terangnya.

“Para Lurah/Kepala Desa kerap kali dijadikan sebagai tim sukses yang bertugas mendulang suara di level desa atau kelurahan. Gerakan dari para Kades terbilang efektif karena mereka adalah pemegang kendali utama di level RT dan Rw setempat,” sambung Hafiz

“Lurah/Kades maupun RT RW harus netral, dalam artian tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh mana pun dan tidak memihak kepentingan siapa pun,” tandasnya.

Sebab, bila tetap melanggar dan berani menerabas masuk gelangang pilkada. Maka ancamannya siap-siap mencicipi jeruji besi rumah tahanan.

“Pasal 71 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 menyebutkan, pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI Polri dan kepala desa atau sebutan lain lurah dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Jadi sudah jelas untuk aturannya,” tukasnya. (*)

 

*) Peminat Politik dan Kebijakan

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini