Opini Spirit Pemberantasan Korupsi Harus Didukung, Bukan Apriori dan Asal Kritisi

Spirit Pemberantasan Korupsi Harus Didukung, Bukan Apriori dan Asal Kritisi

Oleh : Syahrir Irwan Yusuf, SH. (Pengamat dan Praktisi Hukum)

Berapa hari belakangan ini Ketua KPK, Firli Bahuri melontarkan pernyataan tentang akan diberlakukannya ancaman, tuntutan hukuman mati bagi para pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi pada saat negara dalam keadaan bencana, seperti tengah menghadapi bencana pandemi Covid-19 pada saat ini.

“Apa yang disampaikan oleh Ketua KPK Firli Bahuri tersebut sudah sesuai dengan UU Tipikor Pasal 2 ayat (2). Yang mana termaktub dalam pasal dan penjelasan pasal tersebut berikut ini ; selanjutnya, pada Pasal 2 ayat (2) disebutkan, dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

Pada penjelasan Pasal 2 ayat (2) tercantum, bahwa yang dimaksud dengan ‘keadaan tertentu’ dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi.”

Kami berpendapat apa yang disampaikan oleh Ketua KPK, sudah tepat dan sesuai dengan UU Tipikor pasal 2 ayat (2) tersebut. Karena rujukan pendapat tersebut adalah UU Tipikor. (*)

“Bahwa kemudian ada pihak-pihak, yang diantaranya disampaikan oleh Koordinator MAKI (Masyakarat Anti Korupsi Indonesia) saudara yang berinisial BYS, dalam beberapa media online, meragukan KPK yang diketuai Firli Bahuri justru harus dipertanyakan komitmennya dalam pemberantasan korupsi. Semestinya saudara BYS mengapresiasi dan mensupport sikap KPK dalam menerapkan hukuman mati pada pelaku korupsi saat pandemi Covid-19 sekarang ini. Bukan malah bersikap apriori dan hanya mengkritisi asal bunyi.”

Justru pada konteks yang berbeda saudara BYS ini mengapresiasi dan memberikan statemennya di media online nasional, statemen yang cukup subyektif dan cenderung preferentif disaat Bareskrim Polri berhasil menangkap buron koruptor Djoko Tjandra, secara mengejutkan BYS mengatakan seseorang jenderal bintang tiga layak menjadi Kapolri.

“Jika BYS obyektif semestinya komentarnya tidak demikian. Justru prestasi keberhasilan tersebut harus diberikan kepada Polri sebagai institusi. Bukan malah cenderung mendukung seseorang untuk menjadi Kapolri. Karena yang berhak untuk mengusulkan seseorang menjadi Kapolri, sesuai UU yang berlaku adalah wewenang Presiden dan DPR untuk memilih kandidat yang diusulkan tersebut.” (*)

 

 

 

========

Catatan: Opini yang terbit di radarcom.id adalah pandangan pribadi dan menjadi tanggung jawab penulis. 

 

Redaksi

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini