Berita Utama PHK OB, LBH Panglima Tubagus Buang Tekankan Akuntabilitas Sekretariat DPRD Kota Serang...

PHK OB, LBH Panglima Tubagus Buang Tekankan Akuntabilitas Sekretariat DPRD Kota Serang dan Pemenang Lelang

Gedung DPRD Kota Serang. Foto Istimewa
Gedung DPRD Kota Serang. Foto Istimewa

Oleh : Muhammad Fauzul Adzim, S.H. (Direktur LBH Panglima Tubagus Buang)

Kita semua mengetahui bahwa DPRD Kota Serang merupakan representasi rumah rakyat yang berfungsi sebagai wadah aspirasi rakyat di kota serang dengan memiliki misi sebagai institusi yang “Mewujudkan penyelenggaraan fungsi Penganggaran Daerah yang akuntabel dan transparan melalui pembahasan dan persetujuan APBD dengan Pemerintah Kota Serang untuk menunjang pencapaian Visi dan Misi Kota Serang Tahun 2019-2024” dan “Mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa melalui peningkatan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan lembaga”. Terdapat dua aspek yang LBH Panglima Tubagus Buang garis bawahi berdasarkan misi tersebut yaitu Akuntabilitas dan Transparasi. Kedua aspek ini sesuai dengan Asas Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana tertuang dalam pasal 4 huruf H dan I Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Direktur LBH Tubagus Buang Muhammad Fauzul Adzim Foto Hendra Irawan/radarcom.id

Sekretariat DPRD Kota Serang yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Serang dan menyediakan serta mengkoordinasi teaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kota Serang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah merupakan end user dari Jasa Tenaga Kebersihan (officeboy) yang disediakan oleh CV. Sinar Bintang Fratama di bawah pimpinan Frans Ibrahim selaku direktur dan pemenang lelang Jasa Tenaga Kebersihan. Berdasarkan data LPSE Kota Serang, tercantum bahwa tender Belanja Jasa Kebersihan Kantor (9 Bulan) dengan kategori jasa lainnya, dalam lingkup Instansi Pemerintah Daerah Kota Serang dan Satuan Kerja Sekretariat DPRD dengan pagu Rp. 558.000.000 dimenangkan oleh CV. Sinar Bintang Fratama yang beralamat di Taman Pesona RT/RW 011/08 Kel. Lialang Kec. Taktakan Kota Serang Banten dengan hasil akhir negosiasi senilai Rp. 521.640.000 (lpse.serangkota.go.id).

Setelah lelang dilaksakan dan telah terpilih vendor pemenang lelang yaitu CV. Sinar Bintang Pratama, diketahui bahwa klien kami yang bernama M. Sukro selaku bagian dari Tenaga Kebersihan di Sekretariat DPRD Kota Serang melakukan perikatan melalui kontrak kerja dan penilaian kerja oleh CV. Sinar Bintang Fratama. Hal ini menjelaskan bahwa secara resmi dinyatakan bahwa M. Sukro merupakan Tenaga Kerja CV. Sinar Bintang Fratama di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Serang. Selain itu status Tenaga Kerja juga diperlihatkan melalui Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada M. Sukro yang dikeluarkan pada tanggal 22 Juni 2020. Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan kepada M. Sukro merupakan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak yang tidak sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan.

Dalam perkara ini, perikatan yang terjadi adalah antara Tenaga Kerja yaitu M.Sukro dengan CV. Sinar Bintang Fratama. Namun, terdapat beberapa catatan penting yang diberikan oleh LBH Panglima Tubagus Buang mengenai keterlibatan Sekretariat DPRD Kota Serang yaitu:

Pertama, Sekretariat DPRD Kota Serang merupakan end user Tenaga Kebersihan dari CV. Sinar Bintang Fratama merupakan institusi publik dalam lingkup Pemerintahan Daerah Kota Serang yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas seharusnya mampu membuka informasi terkait pengelolaan anggaran yang dilelangkan kepada CV. Sinar Bintang Fratama sebagai pemenang lelang dengan hasil negoisasi senilai Rp. 521.640.000. Dari anggaran ini, dipekerjakan Tenaga Kebersihan (officeboy) dengan upah di bawah ketentuan upah minimum (berakibat Pidana). Hal ini bertentangan dengan  Pasal 185 Jo. Pasal 90 ayat 1 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa:

“Pengusaha yang membayar upah lebih rendah dari upah minimum dikenakan sanksi hukum paling singkat 1 (Satu) tahun dan paling lama 4 (Empat) Tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) paling banyak Rp. 400.000.000,00 (Empat Ratu Juta Rupiah)”.

Kedua, Sekretariat DPRD Kota Serang sebagai end user perlu mengedepankan akuntabilitas institusi, dengan menjaga setiap kebijakan dari pemenang lelang untuk tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dalam perkara ini, diketahui bahwa CV. Sinar Bintang Fratama melakukan PHK sepihak kepada M. Sukro tanpa prosedur yang sesuai. Hal ini ditandai dengan tidak ada prosedur surat peringatan yang sesuai dengan ketentuan perundangan (Pasal 161 UU No. 13 Tahun 2003 tentan Ketenagakerjaan), penilaian kerja tidak berbasis data dan pekerja tidak menerima salinan kontrak kerja dari CV. Sinar Bintang Fratama, sehingga hal-hal tersebut mengakibatkan hilangnya wibawa institusi Sekretariat DPRD Kota Serang.

Ketiga, LBH Panglima Tubagus Buang selaku kuasa hukum M.Sukro telah melakukan riset terhadap kondisi M. Sukro berdasarkan data kinerja dalam finger print, kondisi sosial, dan dasar hukum perikatan. Hasil riset kami menunjukkan bahwa tidak ada dasar untuk melakukan PHK terhadap M. Sukro selaku Tenaga Kebersihan.

Keempat, Somasi yang LBH Panglima Tubagus Buang layangkan kepada CV. Sinar Bintang Fratama dan ditembuskan kepada Sekretariat DPRD Kota Serang telah direspon dengan pertemuan pada tanggal 17 Juli 2020 yang dilakukan oleh LBH Panglima Tubagus Buang dan Kuasa Hukum CV Sinar Bintang Fratama, Kuasa Hukum CV Sinar Bintang Fratama menyampaikan bahwa CV. Sinar Bintang Fratama tidak merasa merekrut M. Sukro sebagai Tenaga Kebersihan. Pernyataan ini bertentangan dengan fakta bahwa CV. Sinar Bintang Fratama telah memberikan surat penilaian kerja, memberikan upah kerja, serta surat PHK dengan kop surat CV. Sinar Bintang Fratama kepada M. Sukro. Selain itu, CV. Sinar Bintang Fratama menyampaikan bahwa akan memberikan jawaban secara tertulis terhadap somasi yang akan dikirimkan dengan batas waktu jawaban tanggal 24 Juli 2020. Selain melalui Kuasa Hukum, Frans Ibrahim selaku direktur CV. Sinar Bintang Fratama juga memberikan respon melalui pesan elektronik dan menyatakan bahwa terdapat Kontrak Kerja dari pihak Sekretariat DPRD Kota Serang. Namun Frans Ibrahim selaku direktur tidak menjelaskan lebih lanjut perihal isi Kontrak Kerja yang dimaksud.

Berdasarkan poin-poin di atas, kami selaku kuasa hukum M. Sukro melihat terdapat peran Sekretariat DPRD Kota Serang untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi yang terjadi di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Serang. Meski perikatan kerja yang terjadi adalah antara M. Sukro dan CV.Sinar Bintang Fratama, diketahui pula bahwa terdapat Kontrak Kerja antara CV. Sinar Bintang Fratama dan Sekretariat DPRD Kota Serang selaku end User. Dengan demikian, kami selaku kuasa hukum M. Sukro meminta CV.Sinar Bintang Fratama dan Sekretariat DPRD Kota Serang untuk memperkerjakan kembali dan menjaga Hak Asasi Manusia di bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya M. Sukro sebagaimana Pasal 38 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatakan bahwa:

“(1) Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak, (2) Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil, (3) Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara, dan serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama, (4) Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.” (*)

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini