RUU PKS Sebagai Payung Hukum Hak-Hak Perempuan

Masyarakat yang tergabung dari beberapa organisasi berunjuk rasa agar DPR segera mengesahkan RUU penghapusan kekerasan seksual di Taman Aspirasi, Jakarta, Sabtu, 8 Desember 2018. TEMPO/Ryan Dwiky Anggriawan
Masyarakat yang tergabung dari beberapa organisasi berunjuk rasa agar DPR segera mengesahkan RUU penghapusan kekerasan seksual di Taman Aspirasi, Jakarta, Sabtu, 8 Desember 2018. TEMPO/Ryan Dwiky Anggriawan

Oleh: Hany Royan Arbiatin / Mahasiswa Universitas Islam Yogyakarta

Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu kasus yang sering kali terjadi di lingkungan masyarakat, banyaknya korban dari kekerasan maupun pelecehan terhadap perempuan membuktikan masih lemahnya hukum untuk menekan masalah tersebut.

Bacaan Lainnya
banner 728x250

Disatu sisi juga menunjukkan masih kurangnya kesadaran masyarakat akan kesetaraan gender. Berdasarkan data dari komnas perempuan dalam kurun waktu dua belas tahun terdapat peningkatan delapan kali lipat kasus kekerasan terhadap perempuan sebesar 792%. Dibalik peningkatan yang tajam tersebut terdapat juga korban-korban kekerasan yang tidak dipanyungi dengan hukum yang tegas.Terjadinya kasus-kasus kekerasan tersebut menjadi salah satu penghambat bagi perempuan untuk mengekspresikan diri, menempatkan perempuan di posisi yang tidak aman dan merasa terancam walaupun berada di rumahnya sendiri. Banyaknya masyarakat yang masih terjebak dengan pola pikir patriarki menyebabkan perempuan mempunyai ruang terbatas yang pada akhirnya, perempuan menjadi korban dari perlakuan diskriminatif dan kekerasan. Hadirnya RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Perempuan) setidaknya memberikan ruang nafas bagi korban kekerasan seksual terutama perempuan yang sering menjadi target dan korban dalam kasus tersebut.

RUU PKS merupakan penyempurnaan mengenai hukum yang mengatur tentang kekerasan seksual. Dalam RUU PKS ini mempertegas pendefinisian kekerasan seksual dalam bentuk apapun dengan memperluas jenis kekerasan seksual menjadi 9 jenis yaitu pelecehan seksual, eksploitasi seksual,pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi,perkosaan, pemaksaan perkawinan,pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual. Tidak hanya itu RUU ini mengatur peran dan tugas lembaga negara dalam menyelenggarakan pencegahan kekerasan seksual dengan memberikan perlindungan dan pemulihan terhadap korban, memberlakukan hukum yang tegas dalam menindak pelaku kekerasan dengan memberikan rehabilitasi terhadap pelaku sampai memberikan ancaman pidana tambahan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan . Akan tetapi awal kehadiran RUU PKS muncul pro dan kontra di masyarakat, sebagian masyarakat beranggapan bahwa RUU PKS pro terhadap zina dan salah paham dengan komponen-komponen pembahasan yang ada di RUU tersebut. Sehingga perdebatan yang tidak kunjung usai dan memakan waktu yang lama juga berdampak pada bertambahnya korban kekerasan yang tidak mendapatkan perlindungan dan payung hukum yang pasti.

Maraknya kasus kekerasan dan perlakuan diskriminatif terhadap perempuan menunjukkan urgensi dari RUU PKS ini untuk segera ditindak lanjuti proses pengesahanya. Dengan disahkanya RUU tersebut maka dapat mendukung penegakan hak-hak perempuan yang belum terpenuhi, meskipun di indonesia sudah memperhitungkan posisi wanita dalam politik dan membuka ruang bagi wanita dalam pekerjaan tapi hal tersebut belum cukup untuk menghapus perlakuan kekerasan, diskriminasi , dan patriarki yang ada.

Kenapa perempuan selalu diistimewakan ? Mungkin pertanyaan tersebut sering terdengar di lingkungan masyarakat ,sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa perempuan itu lemah, tidak mampu untuk melakukan sesuatu yang berat dan sebagainya. Untuk hal ini kita perlu membuka pikiran dan tidak hanya tertuju pada satu pandangan saja, perempuan mendapatkan keistimewaan karena sejak dulu dalam sejarah perempuan dianggap objek pelecehan dan kekerasan, perempuan dianggap hanya sebagai budak seksual, perempuan kaum rendahan yang tidak perlu mendapatkan pendidikan dan sebagainya sehingga posisi perempuan tidak penting di mata dunia.

Dari kacamata terdahulu perempuan selalu dikesampingkan dan tidak mempunyai kesempatan yang sama dengan laki-laki oleh karenanya masyarakat perlu mengetahui keberadaan atau posisi perempuan juga setara dengan laki-laki, dan untuk mencapai kesetaraan tersebut perempuan diberikan ruang atau hak untuk mencapainya. Hadirnya RUU PKS sangat penting untuk memberikan jawaban atas kasus-kasus kekerasan yang selama ini terjadi. RUU PKS memberikan payung hukum terhadap penegakan hak-hak perempuan terutama para korban kekerasan seksual. Akan tetapi belum ada kebijakan yang pasti dari pemerintah dalam pengesahan RUU tersebut. (*)

 

banner 728x250

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *